MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin meminta Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk bisa bekerja lebih giat lagi. Terutama dalam mengungkap kasus-kasus pungli yang selama ini masih marak terjadi di NTB.
Meskipun begitu, Wagub memberikan apresiasi atas beberapa hasil kinerja Saber Pungli. Seperti pengusutan laporan dugaan pungli di SMPN 6 Mataram. “Kalau bisa, lebih garang lagi. Dugaan pungli tentu tidak hanya di satu tempat, belum lagi kita bicara di tempat lainnya,” ucap Wagub kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (10/1).
Menurutnya, pungli yang lebih besar juga harus diungkap oleh Tim Saber Pungli. Apabila hal itu dilakukan, maka akan menjadi efek jera yang baik bagi semua kalangan. “Kan banyak laporan yang sudah masuk, tapi baru beberapa saja yang terekspos,” katanya.
Penegakan hukum juga sangat penting dilakukan. Artinya, jangan sampai pelaku pungli bisa berkeliaran bebas. Praktek pungli harus benar-benar dihilangkan dari wilayah NTB baik itu pada sektor perizinan, pelayanan dan lain sebagainya.
Terkait dengan kasus yang menimpa SMPN 6 Mataram, Wagub berpandangan bahwa semua pungutan harus memiliki dasar hukum. Kesepakatan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa masih belum bisa dijadikan dasar hukum. “Kan tidak mungkin kesepakatan bisa mengalahkan undang-undang, tapi kita kembalikan ke hasil kajian dari Tim Saber Pungli saja. Kan semua keterangan sudah mereka dapatkan, kita tunggu,” ujar Wagub.
Untuk tahun 2017, lanjutnya, instansi pemerintah lingkup Pemprov NTB harus menutup rapat-rapat peluang terjadinya pungli. Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer yang bekerja, memiliki gaji sehingga pelayan yang diberikan ke masyarakat haruslah maksimal.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri langsung oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Wagub, Sekda H Rosiady Sayuti dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Selasa kemarin (10/1), peningkatan kualitas menjadi salah satu poin penting yang dibahas. “Yang intinya tidak boleh ada pungli, pelayanan harus ditingkatkan untuk semua masyarakat,” tandasnya.
Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim yang juga menjabat sebagai Wakil Saber Pungli menyampaikan, untuk kasus dugaan pungli di SMPN 6 Mataram, saat ini masih terus dilakukan kajian. Pengembangan juga tetap dilakukan berdasarkan keterangan yang didapat Tim Saber Pungli dari pihak sekolah maupun masyarakat.
Oleh karena itu, sampai saat ini Tim Saber Pungli belum bisa menyimpulkan dugaan pungli di SMPN 6 Mataram. “Masih kita dalami, nanti tim bagian penindakan kaji dulu apakah itu masuk pungli dan bisa dipidana atau bagaimana. Sekarang biarkan kita bekerja dulu,” katanya.
Ibnu mengaku akan terus mengungkap berbagai praktek pungli di NTB. Selain bekerja berdasarkan laporan yang masuk, pihaknya juga menjemput bola dengan melakukan pengawasan dan pengintaian di tempat-tempat rentan pungli.
Salah satu laporan yang banyak terjadi pungli misalnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihaknya mengaku saat ini sedang mengumpulkan berbagai data dan bukti untuk menguatkan laporan masyarakat yang masuk. “Kita memang tidak punya target harus ungkap pungli dimana, tapi dimanapun ada pungli akan kita kejar. Kita juga bisa garang kok kalau sudah kantongi bukti yang kuat,” tutupnya. (zwr)
