Tim Percepatan Pembangunan Klaim Banyak Masalah Tuntas

Tim Percepatan Pembangunan Klaim Banyak Masalah Tuntas
PERCEPATAN : Rapat Tim Percepatan Pembangunan Lombok Timur dalam rangka mengevaluasi masing-masing pokja belum lama ini.( JANWARI IRRWAN/RADAR LOMBOK)

SELONG-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Tim Percepatan Pembangunan. Tim ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan guna menjadikan Lombok Timur yang adil sejahtera dan aman.

Ketua tim percepatan, Dr. Samsuhaidi, mengklaim sejak dibentuk awal tahun 2019, tim ini efektif bekerja sejak bulan juni. Berbagai permasalahan diklaim bisa dituntaskan oleh tim yang terdiri dari beberapa kelompok kerja (pokja) ini. “ Tim ini terdiri dari Pokja Pendidikan, Pokja Pariwisata, Pokja Infrastruktur, Pokja Pertanian, dan pokja Tenaga Kerja, ” katanya.

Tim percepatan ini bertugas hanya sebagai pemberi masukan kepada pemerintah daerah, bukan sebagai eksekutor. Namun katanya, apabila ditemukan suatu permasalahan di lapangan, pada saat itu akan langsung dilaporkan ke OPD terkait dengan harapan permasalahan- permasalahan yang terjadi dapat tuntas cepat. “Kita bekerja sesuai pokja kita, jika ada permasalahan di pendidikan, kita laporkan ke OPD, sehingga dalam waktu yang cepat bisa dikerjakan,”ujarnya.

Tugas pokok masing – masing pokja  adalah melaksanakan kajian dan analisa kebijakan bupati, memberikan pertimbangan dan masukan, menerima dan menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian dilaporkan kepada bupati.” Keberadaan tim ini sangat membantu bupati, karena kami bisa membantu pemerintah mencari bantuan ke kementerian mana saja, “jelasnya.

Sejak tim mulai bekerja pada bulan Juni yang lalu, berbagai persoalan yang berhasil ditampung terutama mengenai pendidikan. Dengan banyaknya laporan yang diterima ini, ia menyarankan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat posko pengaduan. Karena dalam dunia pendidikan saat ini, banyak sekolah yang rusak tetapi belum disentuh, bahkan ada sekolah yang sering banjir, tapi belum mendapatkan perhatian. “ Begitu juga dengan masalah SK honorer, ada yang sudah 10 tahun mengajar tetapi belum mendapatkan SK, maka kita akan segera tindaklanjuti, tetapi para honorer ini harus melapor dan menunjukkan buktinya,” ujarnya.

“ Karena ada juga yang dikakatakan oleh masyarakat tidak pernah mengajar, tetapi dapat SK, pada saat kami datangi ternyata tidak ada yang seperti itu,” ungkapnya.

Berbicara masalah kesehatan, sambungnya, ada hal menjadi PR, yaitu bagaimana mengatasi masalah stunting. Seperti yang diketahui, masalah stunting ini Lombok Timur merupakan kabupaten yang angka stuntingnya terbanyak di NTB.  Untuk itu, tim percepatan menggandeng beberapa dinas seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, PKK dan yang lainnya.

“ Jadi kita disini bukan eksekutor, tetapi keberadaan kita hanya menyerap informasi yang kemudian akan dilaporkan ke bupati, dan alhamdulillah ini terus kita lakukan dan sudah berjalan dengan baik,”tandasnya.(wan)