MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mengaku telah menggelar rapat pleno, Selasa kemarin (7/11), terkait adanya laporan kegiatan Deklarasi Forum Kades mendukung duet Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, ketika kunjungan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (5/11) lalu.
Hasilnya, dari rapat pleno itu diputuskan untuk menindak lanjuti kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. “Dalam rapat pleno sudah kita putuskan kasus ini ditindak lanjuti,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, kepada Radar Lombok, kemarin.
Diungkapkan, dengan ditindak lanjutinya dugaan pelanggaran netralitas para kepala desa itu, pihaknya sudah membentuk tim kecil untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait deklarasi Forum Kades tersebut.
Dia memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan deklarasi Forum Kades itu akan dipanggil oleh Bawaslu. Tujuannya, tentu untuk diminta klarifikasi dan keterangan terkait kegiatan tersebut. “Mereka yang terlibat akan dipanggil untuk diklarifikasi dan diminta keterangannya,” ucapnya.
Kemudian dari hasil pengumpulan data dan keterangan itu, maka pihaknya akan melakukan telaah dan kajian mendalam. Apakah dari hasil telaah dan kajian itu sudah terpenuhi atau tidak unsur dugaan pelanggaran netralitas dalam kegiatan Deklarasi Forum Kades tersebut.
Pasalnya, Kepala Desa sudah terikat netralitas agar tidak ikut dalam kegiatan politik praktis. Meski para kepala Desa yang diduga melanggar netralitas itu tidak bisa dijerat dengan UU Pemilu, lantaran belum memasuki tahapan masa kampanye, namun mereka bisa dijerat dengan Undang-Undang lainnya. “Kita jerat dengan undang-undang lainnya,” imbuhnya.
Jika terbukti nanti para Kades itu melanggar netralitas, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada kepala daerah, yakni Bupati agar memberikan sanksi tegas terhadap para Kades tersebut. “Nanti Bupati yang berwenang memberikan sanksi, dan pemberian sanksi tentu kita awasi juga,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan dukungan para Kades yang tergabung dalam “Forum Des Ganjar NTB” untuk pasangan Ganjar-Mahfud itu disampaikan ketika kunjungan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disela-sela kegiatan rapat koordinasi daerah (Rakorda) PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu (5/11) lalu.
Rakorda tersebut, merupakan penyatuan tekad dan membangun spirit perjuangan pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, dan menciptakan momentum tak terhentikan menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu.
Sebelum deklarasi, juga sempat dilakukan dialog di antara para Kades dengan Hasto. Kesempatan itu para Kades mempertanyakan komitmen terhadap desa, yang dijawab Hasto, bahwa PDI Perjuangan merupakan Parpol yang terus konsisten memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik. Karena menurutnya hal itu sesuai dengan cita-cita politik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Dalam penyampaian dukungan itu, para Kades juga membacakan ikrar. Dimana para Kades akan berperan aktif dalam membangun desa untuk Indonesia yang maju, saling sayang, dan saling jaga.
Para Kades juga berikrar akan merangkul semua elemen, untuk saling bahu-membahu, mencintai, dan mendukung dari hati pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. (yan)
