MATARAM – Dugaan adanya salah satu kandidat pasangan calon (Paslon) yang ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Timur, yang membawa-bawa usaha penjualan elpiji 3 kg yang merupakan barang bersubsidi ke ranah politik, mendapat perhatian serius pihak PT Pertamina Rayon IX Ampenan.
Salah satu perusahaan yang menjadi agen elpiji 3 kg yang merupakan barang subsidi pemerintah untuk wilayah Paok Motong, Lombok Timur, diduga sengaja menahan pasokan distribusi gas elpiji3 kg kepada pangkalan, karena tidak mau memasang baliho salah satu kandidat calon bupati/wakil bupati Lombok Timur.
Diminta tanggapan soal itu, SE Elpiji Rayon IX Ampenan, Firdaus Susanto menyayangkan adanya perilaku agen elpiji3 kg yang merupakan barang subsidi dijadikan komoditas politik.
Terlebih, gas elpiji 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok dan vital masyarakat sehari-hari, yang tidak semestinya dibawa ke ranah kepentingan politik. “Waduh bahaya sekali ini, kalau benar ada agen melakukan hal seperti itu,” kata Firdaus, Selasa kemarin (24/10).
Firdaus memastikan akan mengirim tim investigasi turun ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran informasi terkait adanya oknum salah satu agen tabung gas elpiji 3 kg, yang menjadikan barang subsidi pemerintah sebagai alat untuk kepentingan politik Pemilukada. “Akan kami turunkan tim untuk melakukan konfirmasi ke pangkalan dan juga agen,” tegas Firdaus.
Menurut Firdaus, jika nantinya agen elpiji tersebut terbukti melanggar aturan tersebut, maka Pertamina pastinya akan memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. “Kalau terbukti, maka sudah pasti akan kami berikan surat peringatan, karena termasuk tindakan menyalahi administrasi,” jelas Firdaus.
Hal senada juga disampaikan Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, I Nyoman Sugandi. Gandi juga menyayangkan perilaku agen yang membawa ranah politik terkait penjualan dan distrbusi tabung gas elpiji 3 kg yang merupakan program subsidi dari pemerintah secara nasional, termasuk di Provinsi NTB. “Kalau memang benar ada agen bersikap seperti yang diberitakan di Koran, maka sangat disayangkan skali,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat di Lombok Timur mulai mengeluhkan terjadinya kelangkaan penjualan gas elpiji 3 kg. Tapi ternyata justru kelangkaan elpiji 3 kg itu bukan karena pasokan kurang dari Pertamina, melainkan lebih disebabkan diduga tidak didistribusikan oleh salah satu perusahaan agen.
Diduga elpiji 3 kg tersebut sengaja ditahan oleh salah satu agen di Desa Paok Motong, Lotim. Ibu Matun, salah satu pemilik pangkalan penjualan elpiji 3 kg di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra mengatakan, tidak adanya pasokan elpiji 3 kg itu lantaran dirinya tidak mau memasang baliho pasangan bakal calon bupati (bacabup) H Hairul Warisin dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) H Machsun Ridwainy (Harum) di depan rumahnya. Sehingga pasokan elpiji 3 kg yang biasanya dia dapatkan akhirnya dihentikan. “Karena tidak ada orang yang kita suruh pasangkan. Makanya saya tidak pasang. Dan setelah melihat baliho tidak dipasang, pasokan saya tidak diantarkan,” keluhnya.
Ibu Matun menjelaskan, sebelum perintah pemasangan baliho salah satu calon, pemasokan elpiji ke tokonya lancar-lancar saja. Namun sejak dirinya tidak memasang baliho, pasokan yang biasanya dia dapatkan sekali seminggu, tidak diberikan. ”Elpiji yang kita minta ini sudah kita bayar. Uangnya saja diambil, tapi gasnya tidak dianterin,” kesalnya.
Dari jatah tabung elpiji 3 kg yang dia terima setiap minggu sebanyak 60 tabung dengan harga Rp 800 ribu. Namun karena dia tidak memasang baliho paket Harum, jatahnya tidak lagi diantarkan hingga saat ini. ”Saya konfirmasi ke kantornya, ada seorang perempuan mengatakan, kalau tidak memasang baliho tidak akan diantarin atau akan ditahan,” jelasnya kecewa.
Hal senada juga dikeluhkan oleh Solihin, asal Rumbuk, dimana pasokan elpiji 3 kg yang biasa dia terima dari PT Mitra Abadi Pratiwi, kini juga sudah dihentikan. Dengan alasan dirinya tidak mau memasang baliho di depan rumahnya. ”Rumah kita kan dekat dengan masyarakat (paslon lain asal daerah itu). Masak kita pasang baliho orang lain. Nanti kita dikirain selingkuh,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasi, bakal calon wakil bupati (Bacawabup), H Machsun Ridwainny yang juga pemilik PT Mitra Abadi Pratiwi menegaskan, masalah adanya pengelola atau pemilik pangkalan elpiji yang tidak lagi mendapatkan pasokan, itu murni urusan bisnis. “Saya berpolitik gak begini. Kita stop pasokan elpiji karena kontraknya memang sudah habis,” terangnya kepada Radar Lombok, Senin lalu.
Menurut Machsun, sejak beberapa waktu lalu pihaknya sedang menata dan merapikan administrasi. Mengingat masa kontrak pengelola telah habis per tanggal 31 Mei 2017 lalu. Untuk tetap bisa mendapatkan pasokan elpiji, kontrak tersebut harus diperpanjang kembali.
Terkait dengan keluhan salah satu pemilik pangkalan elpiji di Kecamatan Sakra, atas nama Ibu Matun, Machsun menilai ada miss komunikasi. “Ibu itu kontraknya sudah habis, dan di perjanjian kontrak juga yang naik namanya itu laki-laki. Kok malah dia. Emang apa hubungan mereka. Makanya biar dia datang ke kantor, kita stop antar ke dia,” katanya.
Machsun yang juga anggota DPRD Provinsi NTB ini mengaku heran, jika pasokan dihentikan karena adanya unsur politik. Apalagi dianggap karena tidak memasang baliho dirinya bersama Hairul Warisin yang akan maju dalam Pilkada Lotim mendatang.
Ibu Matun sendiri sudah beberapa kali dihubungi via telepon agar mengurus perpanjangan kontrak. Namun tidak pernah ada respon hingga saat ini. “Tadi saya tanya juga anak buah saya, katanya gak pernah diangkat, sudah berkali-kali ditelpon,” ucapnya.
Sikap tegas yang diambil pihaknya tidak lagi memasok elpiji, karena mematuhi aturan. Apabila kontrak tidak diperpanjang, hal itu bertentangan dengan regulasi yang ada. “Apalagi ada syarat-syarat baru yang harus dipenuhi. Jadi saya tegaskan ini gak ada kaitannya dengan masalah politik. Masa saya begitu untuk dapatkan suara. Kalau mau cari suara dengan cara tidak baik, pakai saja uang, masukkan kesana Rp 5 juta,” ujar Machsun.
Hal yang harus dipahami bersama, lanjutnya, apabila elpiji tidak dijual, maka yang rugi adalah Machsun sendiri dengan perusahaannya. Selaku pengusaha yang juga wakil rakyat, tidak mungkin dirinya mempersulit rakyat mendapatkan elpiji hanya demi kepentingan politik.
Adanya pernyataan anak buahnya, atas nama Adam, yang memberikan keterangan bahwa permintaan pemasangan baliho merupakan perintah dari Machsun sendiri, juga sama sekali tidak benar. “Anak buah saya gak paham, salah berikan keterangan dia,” kelitnya. (luk/zwr)
