MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal membentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi untuk memastikan sinkronisasi visi-misi dengan program di daerah. Tim ini merupakan bagian dari strategi untuk mengeksekusi visi-misi pemerintahan Iqbal-Dinda secara efektif.
“Makanya saya bilang, tidak ada orang di luar sistem yang boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Kalau ada orang yang kita anggap bagus, kita masukkan dalam sistem,” tegas Gubernur Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (6/3).
Gubernur menegaskan bahwa tim ini bukan pengangkatan staf khusus (Stafsus), sebagaimana yang banyak ditudingkan. Namun tim ini lebih bersifat teknokratis, berisi orang-orang yang memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
“Ini bukan Stafsus, ini satu tim. Mereka dipilih bukan karena relawan, tetapi karena memang teknokrat. Orang yang punya justifikasi untuk memberikan advice dan koordinasi antar OPD,” jelasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini juga menepis anggapan bahwa tim ini dipilih secara sembarangan atau berdasarkan kedekatan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Menurutnya, anggota tim ini dipilih berdasarkan kompetensi, bukan sekadar relawan politik. “Tidak sembarangan, bukan asal dia relawan terus dia dipilih. Ada alasan yang jelas,” tegas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB.
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan bahwa tim ini tidak akan masuk dalam struktur pemerintahan. Artinya, begitu masa pemerintahan berakhir, tim ini juga akan bubar. “Mereka itu mitra, bukan bagian dari OPD. Mereka bukan pejabat struktural. Saya selesai, mereka juga selesai. Namanya juga Tim Gubernur. Mereka bukan pegawai karir,” ujar Iqbal.
Tim ini juga tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga lainnya. Fokus utama mereka adalah membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan, dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Mereka berkantor setiap hari. Jadi ini bukan sekadar Stafsus yang ditempatkan di OPD-OPD, tetapi satu tim kerja yang solid,” tambah Miq Iqbal.
Pembentukan Tim Gubernur ini menurut Miq Iqbal, justru mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Keberadaan tim ini diharapkan membuat kerja gubernur lebih efektif, dan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.
“Sebetulnya mereka ini sudah mulai bekerja, menyisir anggaran mana yang urgent (penting) dan mana yang tidak untuk dikeluarkan. Ini justru bagian dari upaya kita melakukan efisiensi,” terang Miq Iqbal.
Meski begitu, Gubernur mengakui bahwa jumlah anggota tim masih dalam kajian lebih lanjut. “Itu masih kita kaji,” kata Miq Iqbal.
Gubernur juga menegaskan bahwa APBD 2025 akan tetap diarahkan untuk efisiensi tanpa mengorbankan program prioritas pasangan Iqbal-Dinda. Jika ada program yang dianggap tidak mendesak, maka bisa digeser ke tahun berikutnya.
“Tugas kita mencari cara yang tepat supaya efisiensi anggaran ini tidak berpengaruh pada program-program yang sudah dicanangkan,” ujar Miq Iqbal.
Program prioritas tetap akan masuk dalam APBD 2025, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta membangun ekosistem industri pertanian, pariwisata, dan ketahanan pangan.
“Kebetulan saat menyusun visi-misi, saya sudah merujuk pada pemikiran Pak Prabowo (Presiden). Ya, Asta Cita juga menjadi bagian dari program Iqbal-Dinda,” pungkasnya. (rat)
