MATARAM—Penyaluran program keluarga harapan (PKH) terbukti banyak salah sasaran. Seperti di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, ada satu penerima yang notabene orang kaya, yang ditandai dengan kepemilikan rumah bertingkat, ternyata diketahui masih menerima bantuan sosial (Bansos).
Itu terungkap ketika sepekan ini Tim Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menyisir sejumlah tempat yang terdata dalam data penerimaan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, sangat disayangkan ada keluarga yang dianggap mampu, tetapi masih menerima program bantuan sosial. “Masih banyak warga yang tidak mampu. Kok yang menerima justru orang kaya.
Itu sudah pasti (kaya), rumah saja bertingkat, dan ada kos-kosan, serta ada barang mewah,” katanya kepada Radar Lombok, kemarin. Aksi dari Dinsos Kota Mataram, sejak awal telah didukung Dewan. Karena masih banyak penerima PKH yang tergolong mampu. Ketika ada diberikan label, dari laporan Dinsos sudah banyak yang mengundurkan diri, serta memberikan kepada yang layak mendapatkan, seperti warga tidak mampu. Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, selama ini kondisi beberapa penerima harus mendapatkan perhatian khusus, sehingga jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial. Terutama bagi masyarakat kaya yang masih terdaftar menjadi penerima PKH.
“Mestinya malu, karena masih ada warga yang semestinya layak mendapatkan,” katanya. Dengan adanya label ini, maka bisa memberikan efek jera. “Kita harapkan masyarakat yang masih menolak mengembalikan bantuan, agar menyerahkan bantuan ke warga yang tidak mampu,” harapnya. Karena ternyata bukan hanya disatu tempat saja, namun penemuan orang kaya masih terima Bansos ini hampir merata disetiap lingkungan. Artinya, ada penerima PKH yang tidak sesuai. Mereka tidak mau mengembalikan, karena sudah merasakan kenyamanan dengan bantuan.
“Kita harapkan Dinsos melakukan pendekatan, serta memberikan arahan ke penerima yang salah sasaran. Karena sudah ada yang mulai mengembalikan,”
singkatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Asnayanti mengatakan, selama ini pendamping PKH telah melakukan pendampingan dan survei. Hasilnya dilaporkan melalui e-PKH Kementerian Sosial.
“Mereka mendampingi, kami hanya memfasilitasi memberikan pilox bagi warga yang mendapatkan. Kita terima data dari pendamping PKH, layak atau tidak,” katanya. Para penerima yang merasakan tidak pantas dapat, juga sudah mulai mengembalikan ke Dinsos Kota Mataram.
“Kita sudah terima beberapa laporan warga yang sudah menerima, telah mengembalikan Kartu PKH, dan menyatakan diri tidak mau menerima,” pungkasnya. (dir)
