MATARAM — Menjelang perhelatan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, masalah harga tiket pesawat menjadi kendala utama bagi wisatawan yang ingin menyaksikan ajang balap motor bergengsi ini.
Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menurunkan komponen-komponen biaya yang berkontribusi pada mahalnya harga tiket pesawat.
Kepala BPPD NTB, Sahlan M Saleh, menyatakan bahwa beberapa komponen seperti pajak tiket sebesar 10 persen, airport tax, garbarata, landing fee, hingga biaya parkir menjadi faktor yang menyebabkan harga tiket pesawat melambung tinggi.
Menurutnya, pengurangan biaya-biaya tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang lebih terjangkau.
“Harapan kita kepada pemerintah adalah menurunkan biaya-biaya ini supaya masyarakat bisa mendapatkan tiket pesawat yang lebih murah,” ungkap Sahlan M Saleh saat ditemui pada dikantornya, Jumat (23/8).
Sahlan tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa persen dari total harga tiket yang disumbangkan oleh komponen-komponen tersebut. Pihaknya memperkirakan bahwa sekitar 45 persen dari harga tiket dipengaruhi oleh biaya-biaya ini.
Sahlan menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengurangi pendapatannya dari sektor penerbangan demi kepentingan masyarakat. Ia menambahkan bahwa BPPD NTB telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk mencari solusi terhadap masalah ini.
“Kita sudah berkoordinasi dan bersurat agar pemerintah bisa menekan tiket pesawat baik itu melalui Dispar, Gubernur, Bupati maupu Kemenpar. Bahkan belakangan ini kami terus berkoordinasi dengan Kemenhub menyampaikan pikiran-pikiran kami tentang solusi terhadap mahalnya harga tiket,” katanya.
Namun, Sahlan juga mengakui bahwa pada periode MotoGP, harga tiket pesawat masih dianggap wajar oleh para wisatawan. Karena memang sudah tidak ada lagi ruang untuk menekan harga tiket pesawat. Solusinya akan difokuskan pada ketersediaan pesawat selama event MotoGP, bukan harga tiket. “Pengalaman sebelumnya banyak wisatawan yang ingin ke Lombok, tetapi pesawatnya tidak tersedia,” tambahnya.
Meski ada upaya penambahan jadwal penerbangan, Sahlan menyatakan bahwa hal ini tidak cukup untuk menurunkan harga tiket. Menurutnya, hukum ekonomi yang berlaku adalah ketika permintaan tinggi, tetapi pasokan terbatas, harga tidak akan turun. “Demand ini hanya musiman, sehingga tidak bisa membantu menekan harga,” ujarnya.
Masalah harga tiket pesawat yang tinggi juga berdampak pada promosi pariwisata Lombok. Wisatawan lebih cenderung memilih destinasi lain seperti Bali, Yogyakarta, atau Surabaya yang menawarkan tiket pesawat lebih murah dan akses yang lebih mudah.
Sahlan berharap bahwa maskapai penerbangan dengan layanan rendah LCC (low cost carrier) dapat menawarkan harga tiket di bawah Rp1 juta untuk rute Jakarta-Lombok, mengingat pasar utama Lombok adalah dari Jakarta. Namun, kenyataannya, harga tiket saat ini berada di atas Rp1 juta, bahkan mencapai Rp2 juta.
Mahalnya harga tiket pesawat juga menyulitkan para pelaku pariwisata dalam menawarkan paket wisata yang terjangkau. Mereka harus bersaing dengan destinasi luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang menawarkan harga paket jauh lebih murah.
“Misalnya, dengan Rp9 juta per orang, wisatawan bisa memilih destinasi luar negeri dengan harga lebih murah, sekitar Rp4 juta. Ini membuat wisatawan lebih memilih ke luar negeri daripada domestik, dan Lombok menjadi salah satu daerah yang terpukul dengan mahalnya harga tiket pesawat,” jelas Sahlan.
Ia juga menyoroti bahwa harga tiket ke Bali yang telah melewati ambang batas atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp700 ribu, tetapi belum dikenakan sanksi.
Dengan kondisi ini, BPPD NTB terus berupaya mencari solusi untuk memastikan bahwa Lombok tetap menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan, meskipun dihadapkan pada tantangan harga tiket pesawat yang tinggi.
“Karena kalau kita hitung saja, Bali itu sudah melewati ambang batas atas harga, tapi masih tidak dikenakan sanksi oleh pemerintah. Padahal ambang batas pemerintah sekitar Rp700 ribu tapi sudah melebihi itu,” tutupnya. (rat)
