Tiga Tahun Gempa 7,0 SR, Warga Masih Trauma, Pemulihan Pascagempa Belum Tuntas

Gempa nadir mengguncang pulau Lombok pada Minggu, 5 Agustus 2018. Tiga tahun sudah, bencana dahsyat yang memorak-porandakan ribuan rumah warga itu berlalu. Ratusan orang meregang nyawa dan kini menjadi kenangan nestafa.

………………………………………………………………………………………

TIDAK terasa sudah tiga tahun gempa bumi yang melanda pulau Lombok sudah dilalui. Benak masyarakat korban gempa hingga kini masih terngiang dalam ingatan duka dan lara kepedihan yang dirasakan pada saat itu. Gempa bumi yang berkekuatan 7.0 SR dengan ribuan gempa susulan yang tidak henti-hentinya terjadi sehingga menimbulkan korban jiwa 467 orang. Kerusakan parah terjadi di sana sini, mulai dari permukiman, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, sekolah, dan lainnya. “Sampai sekarang saya bersama keluarga masih merasakan trauma berat atas musibah gempa yan terjadi tiga tahun silam itu,” ucap salah seorang warga Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang, Harjan kepada Radar Lombok, Kamis (5/8).

situasi di kala itu sangat mengencam dengan gemuruh gempa yang begitu dahsyat. Diperparah dengan suasana gelap pada saat salat Isya membuat masyarakat di dusunnya harus menyelamatkan diri karena rumah warga mengalami roboh serentak sehingga harus berlari kesana-kemari. Belum lagi, harus terpisah dengan istri anak karena baru pulang kerja. “Waktu itu, rumah roboh, keluarga berlarian menyelamatkan diri dari reruntuhan. Belum lagi, informasi tsunami membuat situasi semakin mengecam,” tuturnya mengenang musibah dahsyat tersebut.

Setelah mengetahui potensi tsunami membuat masyarakat harus berlarian ke atas bukit. Di tengah jalan saling berebutan jalan karena kondisi jalan di Lombok Utara masih kecil, sehingga kendaraan saling berebutan. “Semoga trauma yang kami rasakan sekeluarga dapat hilang. Dan sampai sekarang kami menggunakan rumah setengah bata dan kasibot, tidak berani lagi menggunakan seutuhngya bata seperti sebelumnya,” terangnya.

Mantan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar yang langsung berhadapan dengan situasi dikala itu. Ia masih terngiang bagaimana melihat kondisi masyarakatnya tertimpa bangunan, tanah longsor yang membutuhkan sinergi bersama baik berbagai instansi pemerintahan maupun para relawan kemanusiaan. “Mengenang gempa, mengenang duka nestafa, dan juga mengenang keteguhan masyarakat untuk bangkit dari trauma,” kata Najmul.

Ia menyaksikan langsung bagaimana kondisi masyarakat yang terluka ditangani tenaga kesehatan dengan fasilitas yang sangat minim sekali. Kemudian, pasukan TNI/Polri dan para relawan bersatu padu fokus ke kemanusiaan. Selain itu, yang menyedihkan ibu-ibu hamil harus melahirkan di ambulans, di bawah pohon, di belakang puskesmas yang rusak dan halaman rumah sakit. “Gempa dahsyat itu mengingatkan kita sungguh berapa kecilnya kita di hadapan Tuhan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Masih Kesulitan Membeli Pertalite

Atas peristiwa besar itu, diakui kondisi trauma masih dirasakan oleh masyarakat. Namun masyarakat Lombok Utara yang menjadi korban utama harus mampu bangkit dan teguh menuju kabupaten yang tangguh. “Mari jadikan peristiwa dahsyat itu untuk memperkuat diri kita menuju Lombok Utara yang tangguh,” imbuhnya.

Penjabat Sekda Lombok Utara, Raden Nurjati menyampaikan, setelah tiga tahun pascagempa 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7.0 SR beserta gempa susulan. Menyikapi itu, pemerintah sudah mulai kegiatan-kegiatan pemulihan mulai dari pemulihan fisik, mental spiritual masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun dukungan pihak lainnya. “Kalau kondisi masyarakat memang sampai sekarang masih trauma. Terbukti dengan rumah-rumah mereka yang sudah rehab, ada yang tidak berani tempati, masih ada masyarakat tidur di rumah kayu dan berugak. Tentu rasa trauma itu akan dilupakan sendirinya seiring waktu. Refleksi gempa 2018 masih menjadi kenangan mengerikan atau trauma, tapi tidak semuanya masyarakat hal itu,” ujarnya.

Pada saat ini, pemerintah daerah fokus pada pemulihan pascagempa, mulai dengan memperbaiki rumah korban gempa yang berpogres 80 persen. Hingga sekarang masih terdapat belasan ribu belum tertangani. Jika melihat data terakhir yang dilakukan tim validasi antara lain, pada SK tahap 1-27 jumlah yang rusak sebanyak 71.304 unit dengan kategori rusak berat 52.875 unit, rusak sedang 6.236 unit, dan rusak ringan 12.193 unit. Kemudian, dilakukan verifikasi sehingga ditetapkan SK tahap 1-27 menjadi 64.251 unit dengan kategori rusak berat 39.748 unit, rusak sedang 5.292 unit, dan rusak ringan 10.562 unit.

Setelah direvisi oleh ITTAMA BNPB ditetapkan menjadi Rp 55.710 unit dengan kategori rusak berat 42.049 unit, rusak sedang 4.772 unit, dan rusak ringan 8.889 unit. Selanjutnya, muncul lagi SK susulan sebanyak 7.164 unit dengan kategori rusak berat 6.472 unit, rusak sedang 493 unit, rusak ringan 199 unit. Dari data terakhir itu, yang sudah tuntas dibangun sebanyak 51.548 unit dengan kategori rusak berat 44.178 unit, rusak sedang 1.851 unit, dan rusak ringan 5.519 unit dengan total anggaran Rp 2,3 triliun lebih.

BACA JUGA :  Gubernur Pilih Hj Selly Jadi Komisaris Bank NTB Syariah

Kemudian, tahap kedua sebanyak 7.164 unit dengan kategori rusak berat 6.472 unit, rusak sedang 493 unit, rusak ringan 199 unit. Terdapat juga sekarang data tampungan yang belum diusulkan sebanyak 3.057 unit dengan kategori 1.708 unit, rusak sedang 486 unit, dan rusak ringan 803 unit. “Data rumah korban gempa, tim sedang mendata ulang, berapa yang sudah tertangani dan berapa yang belum. Untuk data pastinya masih berprogres, yang jelas masih ada belasan ribu yang belum tuntas,” terangnya.

Jika mengacu ke data itu, pembangunan rumah korban saat ini pada tahap finalisasi karena tinggal sedikit. Namun, dengan kondisi masa transisi darurat gempa tidak diperpanjang lagi, sehingga tidak lagi menggunakan dana siap pakai (DSP). Hal itu berpengaruh terhadap penanganan yang harus menggunakan dana hibah sehingga dibutuhkan data usulan untuk dana hibahnya, yang tidak jauh berbeda dengan penanagan RTLH.

Sumber penanganan tidak lagi lewat BNPB, namun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap, tentu tidak sama seperti DSP. Bisa juga melalui anggaran provinsi NTB dan juga anggaran kabupaten. “Nanti penanganan setelah berakhir masa transisi darurat pada 31 Agustus maka membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan belasan ribu unit tersebut,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga pada saat ini sedang mendata berapa sekolah yang sudah tuntas dan belum tuntas dibangun, tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas sosial, pasar, perkantoran, dan lainnya. Ditarget pendataan segera tuntas sebelum berakhir masa transisi darurat. “Pemulihan gempa pada sektor lain masih ada yang tuntas seperti perkantoran, pasar, dan fasilitas umum dan sosial, serta infrastruktur dasar. Yang harus melalui anggaran kabupaten, baru bisa terlaksana apabila kondisi keuangan daerah pulih kembali, sehingga membutuhkan waktu yang panjang,” ungkapnya. (hery mahardika)