Tiga Rumah Warga dan Satu Kios Digusur, ITDC Sebut Lahan Sudah Dibebaskan Tahun 1996

DIGUSUR: Inilah kondisi ibu-ibu yang sedang melihat rumahnya digusur menggunakan alat berat, Kamis (4/7). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Pemilik rumah yang digusur PT Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) di Dusun Kuta 3, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, memberikan perlawanan saat petugas melakukan eksekusi pada Kamis (4/7). Dalam eksekusi tersebut, setidaknya ada tiga unit rumah dan satu kios yang digusur karena berdiri di hak pengelolaan lahan (HPL) milik ITDC.

Dari pantauan Radar Lombok, penggusuran rumah ini dimulai sekitar pukul 08:30 Wita oleh sejumlah karyawan, sekuriti ITDC, Satpol PP, dan pihak kepolisan. Dalam eksekusi itu, petugas menggunakan alat berat dan terpantau pemilik rumah juga beberapa kali mencoba melawan dengan mencoba menarik petugas keluar dari area rumahnya. Bahkan, beberapa kali petugas dan pemilik rumah adu mulut hingga suasana terlihat memanas.

Namun upaya yang dilakukan warga ini tidak membuahkan hasil, karena tidak membutuhkan waktu lama rumah yang mereka tempati puluhan tahun itu, kini sudah rata dengan tanah. Warga sangat kecewa dengan ITDC dan pemerintah yang seakan tidak peduli dengan nasip mereka. Terlebih paska penggusuran ini mereka tidak tau lagi harus tinggal dimana.

Salah seorang pemilik rumah, Inaq Maesarah mengaku jika orang tuanya atas nama Inaq Saupi membeli lahan yang digunakan sebagai rumah dan warung seluas 3 are itu dari salah satu petinggi PT LTDC atas nama Djamil Samanhudy pada tahun 2006 silam. Ia juga mengaku jika pihaknya sudah memiliki surat jual beli antara mendiang Ibunya dengan Djamil. Selain itu, ia juga mengaku memegang alas hak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).  “Luasnya tiga are dan orang tua saya saat itu membayar tanah ini ke H Djamil yang menjabat sebagai pimpinan di PT Rajawali sampai PT LTDC,” ungkap Maesarah saat ditemui di lokasi penggusuran, Kamis (4/7).

Menurutnya, jika alas hak yang ia punya tak diakui sebagai bukti kepemilikannya oleh ITDC. Yang ia sayangkan karena pihak ITDC beralasan bukti yang dimiliki warga tidak sah. Yang lebih membuat mereka kecewa, sejumlah tandatangan yang ada di surat jual beli yang dipegang warga dinilai palsu. Ia bahkan diancam untuk dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan tandatangan.  “Alasannya tidak teregister di desa tapi bagaimana tidak teregister padahal sudah tandatangan Kepala Desa Kuta saat itu sudah ada, setiap tahun kita membayar pajak. Jadi kalau bukan lahan saya, maka tidak mungkin saya yang bayar pajak. Tapi ini setiap tahun saya yang bayar pajaknya,” kesalnya.

Dia mengaku jika penggusuran paksa yang dilakukan oleh ITDC tanpa ada surat pemberitahuan sejak awal. Ia mengatakan pihaknya tidak diberikan tali asih atau uang ganti rugi. Sehingga ia sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh ITDC ini. “Tidak ada (tali asih, red). Mereka datang ke rumah langsung masuk mengeluarkan barang saya makanya saya minta keadilan,” tuntutnya.

Baca Juga :  Ratusan Pendaftar PPPK Ajukan Sanggahan

Perasaan serupa diutarakan Inaq Nur yang mengaku kecewa dengan sikap ITDC dan pemerintah yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Inaq Nur mengaku memiliki banyak bukti terkait kepemilikan lahan itu. Apalagi lahan tersebut sudah puluhan tahun mereka tempati bersama keluarganya. Kini dengan sudah digusurnya rumahnya itu, ia bersama anak- anaknya tidak tau harus tinggal dimana lagi. “Ini bukti pemerintah itu keras tidak kasihan terhadap rakyat. Kami tidak tau lagi mau tinggal dimana sekarang ini, karena rumah kami sudah dirobohkan tanpa ada ganti rugi. Kepada para penguasa tolong dengarkan jeritan rakyat yang di zolimi ini. Karena kami butuh tempat untuk beristirahat,” ujarnya.

Dari pantauan Radar Lombok bahwa di lokasi juga ada Direktur Site Operation The Mandalika Pari Wijaya. Hanya saja, Pari Wijaya yang ditemui di lapangan enggan memberikan komentar. Ia mengaku tak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan terkait dengan penggusuran itu. “Saya tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar, nanti lewat rilis saja ya. Tapi lahan ini akan dijadikan sebagai restoran nantinya,” cetusnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah, Lalu Sungkul menyatakan, apa yang dilakukan pihak ITDC tidak lain sebagai upaya dalam melakukan penataan kawasan. Baginya jika penataan itu sangat penting, terlebih KEK Mandalika merupakan kawasan khusus yang tentu harus dikelola dengan baik. “Ini untuk menarik wisatawan yang pasar kelas tinggi maka penataan harus dilakukan tapi tentu dengan regulasi. Apalagi tanah yang ditata ini sekarang sudah masuk HPL dan luas yang ditata sekarang ini hanya sekitar 3 are saja,” terangnya.

Sementara itu, ITDC sebagai pengembang dan pengelola The Mandalika dalam hak jawab terkait pengosongan lahan HPL nomer 13/Kuta, menyatakan pihaknya selalu menjalankan bisnis sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Kami pastikan lahan yang masuk HPL ITDC berstatus clear and clean, diperoleh dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan serta didukung kelengkapan dokumentasi perolehan lahan yang lengkap,” kata PGS. General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi Nugroho.

Menurutnya, legalitas kepemilikan lahan ITDC juga telah melalui verifikasi sejak lahan dibebaskan dari pemilik awal sejak tahun 1996. Pembebasan dilakukan oleh LTDC (JV Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak swasta) dan telah diverifikasi BPN hingga diterbitkan HPL Pemprov NTB pada awalnya.

Selanjutnya lahan ini telah diverifikasi BPPN dan kemudian dilimpahkan Menteri Keuangan kepada ITDC. Verifikasi lahan sebelum penerbitan Hak Pengelolaan ITDC telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional.

Baca Juga :  Jadi Tersangka Korupsi, Kades Gemel Ditahan

Terkait adanya informasi bahwa pengosongan lahan yang dilakukan ITDC tidak memiliki dasar dan tidak dilakukan dialog maupun tidak ada surat peringatan sebelum pengosongan lahan HPL ITDC Nomor 13/Kuta, maka pihaknya menegaskan bahwa informasi tersebut, tidak benar dan menyesatkan. “Seluruh langkah yang kami lakukan telah sesuai prosedur dan diawasi secara ketat oleh pihak berwenang,” tegas Wahyu.

Terkait pembersihan lahan yang kami lakukan di HPL ITDC Nomor 13/Kuta dapat kami informasikan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan dari pemilik awalnya tahun 1996 dan telah secara sah serta valid sejak tahun 2010 menjadi bagian dari Sertifikat HPL ITDC Nomor 13/Kuta. Namun, kemudian lahan HPL ITDC tersebut ditempati oleh Baiq Munawarah, Gunawan, Gunasip, Le Mawarni dan Muni.

Sebelum melakukan pengosongan lahan, kami telah melakukan sosialisasi dan mediasi telah dilakukan dari tahap 1 hingga 4. Dalam tahap mediasi, ITDC telah menyampaikan dan menyiapkan biaya pemindahan barang dan pembongkaran bangunan/tali asih.

Selain itu, memberikan tawaran tempat untuk berjualan di Bazaar Mandalika. Namun masyarakat yang menempati lahan ITDC tetap kukuh mengklaim lahan dan menolak itikad baik dari pihaknya. Dengan adanya penolakan ini, maka dia telah mengirimkan surat peringatan pada pihak yang mendiami lahan sebanyak tiga kali pada bulan Februari dan Maret 2024.

“Sebagai tindak lanjut, kami melakukan rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk mencari solusi atas hal ini. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bahwa ITDC dapat melakukan pengosongan lahan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Tim Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dibentuk melalui Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 289 Tahun 2024 terdiri dari beberapa lembaga dan pihak terkait, antara lain Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kejaksaan Negeri Praya, Polres Lombok Tengah, Kodim 1902, serta Pemerintah Desa Kuta dan Sengkol.

Pada saat pengosongan lahan, hadir Kepala Dinas Pariwisata, Kabid Pol PP, Camat Pujut, perwakilan dari Polres Lombok Tengah, perwakilan dari Dandim 1902, dan Kepala Bakesbangpol Lombok Tengah. Proses pembongkaran berjalan lancar meskipun ada diskusi di lingkungan sekitar.

“Saat pembongkaran dilakukan, rumah tersebut juga sudah dalam keadaan kosong. Karena itu, kami meminta semua pihak agar tidak mudah melakukan tuduhan hanya berdasarkan klaim sepihak dan tidak berdasarkan bukti yang sah secara hukum,” pungkasnya. (met)

Komentar Anda