MATARAM — Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengukuhkan tiga pejabat sementara (Pjs) bupati di tiga kabupaten dan satu pejabat pelaksana tugas (Plt) bupati pada daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebelumnya mengusulkan sembilan nama pejabat eslon II sebagai Pjs bupati. Setelah melalui proses, akhirnya terpilih tiga orang
lalu dikukuhkan di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu (26/9/2020).
Adapun Pjs yang akhirnya dikukuhkanya yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Ir Muhammad Husni, M.Si menjadi Pjs Bupati Bima. Selanjutnya Kepala Biro Kerja Sama Setda Provinsi NTB Ir Zainal Abidin, M.Si dilantik menjadi PJs Bupati Kabupaten Sumbawa serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dr Muhammad Agus Patria, SH, MH ditunjuk sebagai Pjs Bupati KSB. Serta Plt Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) diisi oleh Wakil Bupati KLU H Sarifudin.
Tiga Pjs dan satu Plt kepala daerah yang dikukuhkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, Tentang Penunjukan Penjabat Sementara dan Pelaksana Tugas, dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari tanggal 26 September – 5 Desember 2020. Para Pjs dan Plt kepala daerah ini memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta menjaga netralitas ASN. Pjs kepala daerah ini juga melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya memberikan tiga pesan penting kepada Pjs dan Plt yang dilantik. Pertama, mengawal pengendalian dari penyebaran Covid-19. Kedua, memastikan berjalannya pilkada dengan aman dan kondusif di kabupaten/kota dan merangkul seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar kompak mengawal pilkada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Serta melanjutkan ikhtiar untuk mensukseskan program-program dan menurunkan angka kemiskinan. “Ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan harus terus berjalan. Insya Allah dimudahkan selama kita mau bekerja keras,” katanya.
Wagub juga berharapan khusus kepada para istri Pjs ini, agar dapat membantu dan mendukung Gugus Tugas Covid-19 di daerah untuk aktif mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat melalui peran PKK dan organisasi – organisasi lainnya yang dipimpin. “Sekali lagi, selamat bertugas untuk bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang mendampingi, Selamat”harapkan seraya memberikan ucapan.
Sementara, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Ir Muhammad Husni, M.Si yang dipercaya menjadi Pjs Bupati Bima menegaskan, dirinya akan langsung berkerja dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Dengan gerakan pertama mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup kabupaten Bima dengan tujuan rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat pelaksanaan pemerintahan di triwulan ketiga ini sudah hampir berakhir. Tersisa tinggal satu triwulan lagi program pemerintah tahun anggaran 2020 ini berakhir. “Pertama kita kumpulkan semua organisasi perangkat daerahnya, pada momen ini nanti kita sampaikan apa yang menjadi amanah pemerintah yang berkaitan dengan netralitas ASN di pilkda sampai level ke bawah kecamatan hingga desa,”ungkapnya seusai pengukuhan.
Tidak hanya itu, dirinya juga akan mencoba mengejot penuntasan raperda terkait dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 serta melakukan persiapan penyusunan dan penyampaian raperda APBD tahun anggaran 2021. “Ini yang akan menjadi salah satu fokus kegiatan perhatian dan untuk segera dikerjakan,”tegasnya.
Berkaitan dengan diberikan kewenangan melakukan mutasi para pejabat, sambungnya akan melihat terlebih dahulu perkembangan dan dari hasil evaluasi yang dilakukannya. “Kalau soal itu nanti kita lihat. Tidak asal kita melakukan mutasi tapi kalau memang ada jabatan yang kosong untuk disini, maka itu akan dijadikan prioritas. Karena jangan sampai ada jabatan yang kosong dalam birokrasi itu, sebab tentu akan berdampak pada kurangnya optimalnya aspek pelayanan kepada masyarakat,”ucapnya. (sal)
