MATARAM – Sebagai jawaban untuk mengurai kemacetan di Kota Mataram bagian utara dengan Kabupaten Lombok Barat, Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat tengah mengkaji tiga opsi pembukaan akses jalan baru. Opsi terbaik akan menjadi solusi atau jalan keluar kroditnya arus lalu lintas di perbatasan jalur utara tersebut. “Ada tiga opsi pembukaan jalan yang sedang dikaji,” ujar Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (29/1).
Opsi pertama adalah melanjutkan dua jalur Jalan Udayana sampai ke Montong dan Senggigi. Opsi kedua adalah melanjutkan jalan baru terusan Bung Hatta Monjok sampai ke SPBU Kekait Lombok Barat. Opsi ketiga adalah jalan rintisan di depan Hotel Lombok Astoria diteruskan ke wilayah timur menuju Lombok Barat. “Itu tiga opsi yang sedang dikaji,” katanya.
Opsi pertama kata dia bisa langsung menuju Lombok Barat dari terusan Jalan Udayana menuju Senggigi. Jika terlaksana maka jalur ini pemotongan jalan di sekitar eks Bandara Selaparang. “Kalau itu bisa kita bangun dua jalur, maka ini menjadi ikonik sekali. Itu akan membuat sekian pengembangan perumahan baru yang selama ini menggunakan akses jalan dr Wahidin Rembiga bisa menggunakan jalur di sana. Jadi dua jalur itu pilihannya bisa masuk ke eks pos polisi di Gunungsari. Lalu Pemkab Lobar tinggal membebaskan kiri kanannya saja,” katanya.
Alternatif lainnya melanjutkan jalan terus Bung Hatta menembus SPBU di Kekait. “Artinya nanti akses jalan yang dari komplek perumahan itu dibangun dari akses jalan yang kita buat itu,” ungkapnya.
Kedua pemerintah daerah sepakat dengan perlunya pembukaan jalan baru. Karena jalan dr Wahidin Rembiga sudah tidak sepadan dengan berkembangnya kawasan utara kedua daerah yang memanfaatkan jalur masuk ke Kota Mataram. Tetapi seperti wacana sebelumnya, rencana tersebut terkendala dengan pembebasan lahan yang harus ditanggung masing-masing pemerintah daerah. “Kalau itu kita bisa bicara tentang tanggungjawab Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat dan juga bisa di-back up oleh Pemprov NTB. Ini kan kita mau bangun jalan yang aksesibilitas untuk memastikan menyelesaikan persoalan sekaligus juga kita membuat Lombok ini City Island yang terjamin aksesnya dari mana pun kita masuk,” terangnya.
Opsi yang paling memungkinkan akan ditindaklanjuti kedua pemerintah daerah untuk turun melakukan survei bersama. “Setelah kita memiliki skenario dan desain dengan beberapa alternatif. Itu yang nanti kita jadikan alternatif kebijakan dan pastikan itu menjawab persoalan di sana,” jelasnya.
Kedua pemerintah daerah disebutnya sudah sepakat untuk bertemu dan turun lokasi. “Kita sudah janji kalau tidak salah tanggal 24 kemarin itu. Kita janjian di sini dan akan survei lapangan. Hasilnya kita lanjutkan dengan pertemuan menggunakan Google Map sehingga kita bisa liat dari beberapa alternatif yang ada. Ternyata ini pilihannya benar-benar bisa kita pastikan lebih menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.
Pembukaan jalan baru di jalur utara Kota Mataram-Lombok Barat ini dipastikan tidak hanya untuk mengurai kemacetan. Tetapi membangun estetika untuk jalur transportasi yang menghubungkan dua daerah. “Harus ada skenario besar kalau kita ingin mengembangkan Lombok dan NTB ini,” pungkasnya.
Sebelumnya Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, kedua pemerintah daerah mulai membahas perlunya pembukaan akses jalan baru jalur utara perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat. “Sekarang lagi dikomunikasikan lagi dari awal untuk membahas itu,” kata Lalu Alwan Basri.
Masing-masing daerah menugaskan tim yang berisikan Kepala Dinas PUPR. Pada tahap awal dilakukan pemetaan perbatasan kota, khususnya di bagian utara Kota Mataram dan menentukan bagian mana yang akan dikerjakan bersama. “Misalnya Kota Mataram sampai mana, terus Lombok Barat dari mana kemana untuk akses pembukaan jalannya,” ungkapnya.
Beberapa skenario akan dijajal untuk pembukaan akses jalan baru. Termasuk menghidupkan kembali rencana sebelumnya untuk pembukaan terusan Jalan Bung Hatta sampai Gunungsari. Lalu bisa tidaknya untuk membuka jalan baru di lokasi lain. Seperti dari Rembiga ke Sesela, atau dari Sayang-Sayang ke Lombok Barat. “Banyak alternatifnya setelah kita diskusi tadi. Mana yang paling memungkinkan nanti kita buat plan A, B dan lainnya. Nanti Kepala Dinas PUPR itu akan melihat dan menilai dari segala aspek,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abd Rachman berharap, Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat sama-sama mempertanyakan kesiapan pemprov untuk membantu juga. Selain anggaran pembebasan lahan juga nantinya, seperti apa proyek tersebut dari mana sumber anggaranya. ‘’Jangan sampai Kota Mataram dan Lombok Barat yang selalu berjuang, namun Pemprov NTB tidak berperan. Padahal, dari segi infrastruktur di Kota Mataram, pemprov harus ada kontribusi,’’ ujarnya. (gal/dir)
