PRAYA-Tiga jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) korban kapal karam di perairan Teluk Mata Ikan Tanjung Bembam, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dipulangkan kemarin (8/11).
Ketiga jenazah ini dipulangkan dalam penerbangan berbeda. Jenazah Musdar, 33 tahun, asal Dusun Lengkarak Desa Langko Kecamatan Janapria, tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) sekitar pukul 15.35 Wita. Jenazahnya diterbangkan dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 178. Jenazah Musdar diterbangkan bersama jenazah Supardi 39 tahun, warga Buntiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
Jenazah keduanya disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, petugas BP3TKI, Cahyaning Widi, Kapolsek Janapria AKP I Ketut Weda, dan keluarga masing-masing. Sementara jenazah Saeful Bahri 30 tahun, asal Dusun Gelogor Mapong Desa Bunut Baok Kecamatan Praya, dan Khairil Anwar 18 tahun, asal Dusun Tanak Embang Daye Desa Selebung Kecamatan Batukliang, tiba sekitar pukul 23.00 Wita, malam tadi.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Tengah, HM Nazili yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya sudah berupaya mengakses data korban meninggal asal Lombok Tengah. Hasil sementara ditemukan ada 7 korban meninggal dan 12 dinyatakan selamat juga sudah dipulangkan. Ketujuh korban yang meninggal ini adalah Mahrun 49 tahun, Aisyah 27 tahun, Zaenab 39 tahun, Khairil Anwar 18 tahun. Keempatnya merupakan warga Dusun Tanak Embang Daye Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Rukmin 39 tahun, asal Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Saeful Bahri 30 tahun, asal Dusun Gelogor Mapong Desa Bunut Baok Kecamatan Praya, dan Musdar 30 tahun, warga Dusun Lengkarak Desa Langko Kecamatan Janapria. ‘’Ini data sementara kita, baik yang sudah meninggal maupun selamat asal Lombok Tengah, sudah dipulangkan,’’ tulis Nazili via pesan singkatnya kepada koran ini, kemarin.
Peristiwa memilukan ini kembali menarik perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya penggiat sosial Divisi Advokasi dan Hukum LSM Konsorsium Lombok Tengah, Saeful Muslim. Dia mengaku prihatin dengan musibah yang menimpa puluhan TKI asal Lombok Tengah. Terebih, semuanya tercatat sebagai TKI gelap. ‘’Inilah yang membuat kami prihatin atas nasib TKI kita,’’ ungkap Saeful.
Masalah TKI ini, sambung Saeful, sebenarnya tak hanya diributkan sekarang saja. Tetapi, sejak tahun 2012 silam sudah diributkan. Pihaknya sudah mengusulkan kepada DPRD Lombok Tengah, untuk mengurus regulasi. ‘’Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada. Sekarang kalau ada kasus seperti ini, ribut lagi,’’ sesalnya.
Penyesalan sama juga disampaikan Ketua KNPI Lombok Tengah versi Fath Arafiq, Lalu Hizzi. Menurutnya, seharusnya pemerintah tak mengambinghitamkan korban sekarang ini. Bagaimana pun juga, mereka adalah rakyat Lombok Tengah. Terlepas kemudian apakah mereka berangkat/pulang dari jalur legal atau ilegal. ‘’Intinya sekarang ini mereka adalah korban yang layak diberikan perhatian,’’ ungkap Hizzi.
Pria berambung gondrong ini menambahkan, pemerintah tak semestinya menyalahkan rakyat. Legalitas mereka sebagai TKI hari ini adalah bukti nyata, bahwa pemerintah telah gagal mengawasi rakyatnya. Jika kemudian sosialisasi yang didengungkan telah dilakukan, maka harus dievaluasi hasilnya.
Jika masih marak rakyat yang senang menjadi TKI ilegal, maka pemerintah lah yang harus mencari jalan keluarnya. Bukan kemudian menyalahkan rakyat sebagai TKI ilegal. ‘’Pemda jangan hanya ngomong menyalahkan rakyat saja. Harus ada evaluasi kenapa mereka berangkat dengan cara ilegal,’’ pungkasnya.
Mantan caleg ini juga mengkritisi sikap dewan yang tak berani membela rakyat dengan lantang. Seharusnya, dewan membela dan berada di tengah rakyat dalam kondisi apapun. Terlepas mereka menjadi TKI gelap atau terang. ‘’Wakil rakyat jangan bungkam dan menyalahkan rakyatnya, bicara lantang dong untuk membela rakyat. Jangan bela penguasa,” sesalnya.
Kekesalan Hizzi ini dipicu ungkapan Sekretaris Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Didik Ariesta. Dia mengklaim, dewan dan pemkab sebenarnya sudah maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat selama ini. Hanya, masyarakat tetap ogah tidak mau menaati aturan yang berlaku. Banyak di antara mereka kemudian memilih menjadi TKI melalui jalur ilegal. ”Kita jangan menyalahkan pemerintah terus karena pemerintah juga telah bekerja maksimal,’’ belanya.
Didik juga mengaku, masalah TKI ini mencuat ketika ada musibah. Cenderung kemudian pihak tertentu menumpahkan kesalahan itu pada pemerintah. Padahal, masyarakat sendiri cenderung lebih senang menggunakan jalur nonresmi. ”Kan tau sendiri gimana masyarakat kita yang lebih senang cara cepat meskipun ilegal,” ungkapnya.
Karena itu, politisi PBB ini mengaku akan mempercepat proses rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam mengatur pemberangkatan TKI. Termasuk untuk mempercepat peroses ketika pemberangkatan. Karena kecenderungan lamanya proses pemberangkatan ini menjadi salah satu penyebab maraknya TKI ilegal. ‘’Kadang masyarakat saking jenuhnya menunggu sehingga memilih jalur pintas dengan lompat pagar,” sesalnya juga. (cr-met)
