Tiga Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Diadukan ke Komisi Yudisial

MELAPOR: Hendi Ronanto bersama kliennya memasukkan laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada pekan kemarin. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili salah satu perkara dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Laporan juga ditujukan kepada Komisi Yudisial (KY) melalui KY Perwakilan NTB hingga ke Badan Pengawasa (Bawas) Mahkamah Agung.

Hendi Ronanto, kuasa hukum Nafsiah selaju tergugat mengatakan laporan ini berkaitan dengan putusan perkara dengan nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.GM.

yang dinilai tidak logis dan penuh kejanggalan. Tiga hakim yang dilaporkan masing-masing berinisial US selaku ketua majelis, kemudian KM dan FS selaku hakim anggota. “Kami melaporkan terkait unfropesional conduct karena hakim tidak adil dan  diskriminatif terhadap penanganan perkara. Laporan sudah kami masukkan pekan kemarin,” ujar Ronan, Senin (26/4).

Ronan menyebut bahwa hakim tersebut dalam menangani perkara melakukan tindakan yang melampaui kewenangan. Salah satunya mengambil sumpah terhadap orang yang terhalang oleh undang-undang menjadi saksi. “Selain itu ada fakta hukum yang sengaja tidak dituangkan di dalam putusan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Aset Lobar Berpotensi Raib tanpa Arsip

Akibatnya putusan yang dilakukan oleh tiga hakim tersebut kini telah merugikan kliennnya. Sebab kliennya harus kehilangan sebidang tanah seluas 8.305 m2 yang lokasinya di Gili Air, Lombok Utara. Kliennya pun tersebut  kini juga harus angkat kaki dari sana.

Sebab dalam putusan hakim dinyatakan bahwa perbuatan Nafsiah selaku kliennya Ronan menguasai, mendirikan, menempati dan menghuni bangunan rumah, restoran dan 6 vila/penginapan di atas tanah seluas 8.305 m2 tersebut tanpa klausul melibatkan para penggugat  adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam. Para penggugat yang dimaksud di sini adalah Widiastuti dan Dakmek. “Putusannya membuat hak klien kami hilang,” ujarnya.

BACA JUGA :  Pemkab Terbitkan IPPT untuk Investor Mekaki

Humas Pengadikan Agama Giri Menang, Fathur Rahman mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait laporan terhadap hakim di tempatnya tersebut. “Laporan tersebut belum kami mendapatkan informasinya hingga saat ini,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan suatu perkara, Fathur Rahman mengaku bukan kewenangannya untuk menilai. Sesama hakim dilarang menilai bagaimana penanganan suatu perkara. “Untuk mengetahui apakah di sana ada pelanggaran kode etik nanti ada institusi yang menilai. Yakni Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi kami serahkan ke pihak sana,” ujarnya. (der)