MATARAM – Mutasi perdana wali Kota Mataram belum memberikan kejutan. Hanya tiga jabatan yang digeser, ketiga jabatan tersebut yang terisi yakni Sekwan, BKD, dan Dukcapil. Sementara ada delapan jabatan kosong yang masih belum terisi.
Tiga pejabat yang digeser yakni, Uun Pujianto, Kadis Perdagangan menjadi Sekretaris DPRD Kota Mataram, H Mansur Kepala Brida menjadi Kepala Dukcapil, terakhir HM Ramayoga, Kepala Bappeda menjadi kepala BKD, saat pelantikan Kamis (6/3).
Pengambilan sumpah berlangsung di aula pendopo Wali Kota Mataram. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Mataram Nomor: 800.1.3.3/321/BKPSDM/III/2025 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkot Mataram. Ketiga pejabat yang dilantik sesuai dengan data Radar Lombok dari awal.
Sementara deretan Jabatan kosong yang sudah sembilan bulan yakni, Asisten III, Staf Ahli, Damkarmat, Bappeda, Brida, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, BPBD. Anggota DPRD Kota Mataram meminta pengisian jabatan tidak terlalu lama seperti sebelumya. Ada yang sampai dua tahun belum terisi pejabat definitif. Sekarang kan sudah tidak ada beban, kepala daerah ini. sudah dua periode, sudah saatnya melakukan perombakan dan pengisian jabatan kosong secara cepat, kata Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Herman.
Sejuah ini, pengisian jabatan sudah disampaikan beberapa kali ke kepala daerah, terkait dengan pengisian jabatan melalui rekomendasi pansus LKPJ juga tertuang. Salah satu catatan dari DPRD Kota Mataram selama ini, masih lambanya dalam pengisian jabatan kosong.
Selama ini, jabatan kosong bukan hanya eselon II, namun eselon III, IV dan lurah, camat masih ada ditemukan kosong. Sehingga masih ada birokrasi yang kurang berimbang saat ini, ketika pelaksana tugas (plt) yang ditujuk. Kami harapkan segera terisi semua, karena ini bagian dari penyegaran para pejabat dan juga jejang karir ASN bagi yang dapatkan promosi jabatan, tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Ismul Hidayat mengatakan, pengisian jabatan kosong tetunya harus lebih tepat dan saat ini masih ada ditemukan yang belum terisi. Ia menekankan mutasi juga jangan hanya sekadar mengejar penyetaraan, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi. “BKPSDM sebagai pembantu pemerintah harus cermat melihat kondisi ASN kita hari ini,” katanya.
Harusnya, pemerintah fokus mengisi jabatan yang kosong. Tidak malah membuka ruang dugaan mutasi memiliki misi lain dari sekadar penyegaran pejabat. Dia berharap, ada regenerasi pejabat di Kota Mataram.
Sementara itu, kepala BPKSDM Taufik Priyono mengatakan, untuk pelaksaan mutasi tetunya ada aturan yang harus dijalankan dan izin dari Kemendagri. Saat ini, tiga jabatan terisi dan delapan kosong sudah masuk dalam tahapan pembahasan pansel. Yang kosong tentu mekanisme lelang jabatan, melalui pansel. Kita sudah mulai siapkan, katanya. (dir)
