SELONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur memanggil jajaran direksi PD Agro Selaparang sebagai tindaklanjut dari tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur yang demo meminta pembubaran perusahaan daerah ini beberapa waktu lalu. Salah satu yang disorot adalah pengadaan beras oleh PD Agro Selaparang untuk ASN.
Diketahui, salah satu tuntutan mahasiswa adalah pengusutan program pengadaan beras yang dijalankan oleh PD Agro Selaparang. Proyek ini dianggap hanya menguntungkan pengusaha besar saja namun merugikan UMKM. Mahasiswa menilai beras-beras yang dijual ke ASN itu di ambil dari pengusaha besar.
Ketua Komisi III DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, meminta kebijakan dan manajemen PD Agro segera diperbaiki. Sebab jika tidak manajemen tersebut tidak segera diperbaiki maka perusahaan tersebut akan bermasalah.”Untuk beras jangan terlalu muluk-muluk ke arah sana. Lebih baik fokus pada usaha yang sudah ada saja seperti pupuk dan usaha yang lainnya,” terang Hasan Selasa (22/11).
Program pengadaan pupuk yang saat ini dijalankan PD Agro menurutnya sudah baik. Sebab keberadaan program tersebut bisa membantu petani sehingga pupuk tidak langka dan mahal. Selain itu usaha ini juga dinilai bisa menekan inflasi.
Sementara usaha beras yang saat ini dijalankan PD Agro Selaparang menurutnya justru menyebabkan inflasi. Selain itu usaha beras, usaha kacang-kacangan dan sejenisnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.”Kalau beras, kacang-kacangan dan usaha lainnya itu lebih baik tidak usah karena di masyarakat sudah banyak yang menjual itu, jangan ikut-ikutan dan itu juga akan meningkatkan inflasi karena ASN ini juga sudah punya banyak stok beras di rumah,” imbuhnya.
Usaha jual beras tersebut diakuinya merupakan strategi Bupati Lotim untuk mengantisipasi PD Agro tidak bangkrut. Namun kebijakan tersebut dinilai keliru. Ia menyebut selama ini pengeluaran PD Agro lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan sehingga diharapkan agar manajemen PD Agro diperbaiki secara menyeluruh.”Makanya tadi kami minta kepada PD Agro jika tidak berani mengurangi personelnya maka gajinya yang dikurangi, yang semula mendapat gaji Rp 2 juta menjadi Rp 250 saja. Artinya kalau pendapatannya itu Rp 100 juta, ya Rp 50 juta digunakan untuk gaji karyawan dan operasional dan Rp 50 jutanya lagi sebagi pendapatan,” imbuhnya.
Jika menajemen PD Agro tidak segera dievaluasi maka PD Agro tidak akan pernah sehat dan tetap akan merugi setiap tahun. Dewan akan terus memantau pergerakan PD Agro. Jika keadaannya tetap seperti saat ini maka dewan akan mengajukan pembubaran.”Kalau tidak bisa sehat selama tiga bulan ini lebih baik kita ajukan untuk dibubarkan saja, kemarin kami juga sudah kasih Rp 2,5 miliar tapi itu sudah habis bulan ini. Memang ada untungnya tapi lebih besar ruginya,” tutupnya.
Sementara itu Direktur Umum PD Agro Selaparang M. Ali Rafsanjani, menyampaikan bahwa terkait usaha beras tersebut hanya salah paham saja. Beras justru diambil dari beberapa UMKM yang ada di Sakra Berat.”Beras itu kami ambil dari pengusaha kecil UMKM bukan pengusaha besar. Itu bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Tapi baru saja kami mulai sudah ribut,” ungkapnya.
Terkait kondisi Agro pada tahun ini ia tidak bisa berkomentar terlalu jauh dengan alasan baru dilantik beberapa bulan lalu. Namun di satu sisi dirinya mengakui bahwa kondisi Agro beberapa tahun sebelumnya selalu merugi.(lie)
