MATARAM – Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman (TGM) melempar wacana akan memasukkan anak-anak nakal di Kota Mataram ke pondok pesantren. Menurut dia upaya tersebut lebih tepat untuk menyadarkan dan mendidik anak-anak yang prilakunya membuat masalah serta sulit diatur. “Bisa saja kan anak-anak yang tempat tinggalnya di dekat pondok pesantren kita titipkan di situ lewat pendekatan agama. Saya cenderung lebih ke sana,” ujar TGH Mujiburrahman, Kamis (8/5).
Menurut dia Kota Mataram tidak latah dengan daerah lain. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), di mana anak nakal dan kerap membuat masalah dikirim ke barak militer untuk digembleng. Masing-masing daerah tentunya punya cara berbeda untuk penanganan. “Penanganan khusus seperti itu kan banyak lah cara,” katanya.
Saat ini banyak daerah melempar cara berbeda untuk penanganan anak bermasalah. Menurut TGM, opsi-opsi tersebut tentunya punya nilai positif dan negatif. “Tinggal nanti kan tergantung pada kearifan lokal kita,” ungkapnya.
Tetapi Kota Mataram disebutnya cenderung untuk mempertebal dan penguatan agama. Dengan sentuhan spiritual disebutnya lebih mudah untuk diterima dan bisa menyentuh langsung hati serta prilaku anak. “Saya lebih cenderung ke sana lewat sentuhan spiritual yang menyentuh batin dan hati. Bisa ke sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren untuk menginap di situ,” terangnya.
Meski demikian, dalam waktu dekat rencana tersebut belum bisa direalisasikan. Karena harus dibahas lebih lanjut dengan banyak pihak. “Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti itu,” jelasnya.
Lalu tentang isu lainnya berkaitan dengan pemerintah pusat yang memutuskan memasukkan mata pelajaran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada kurikulum sekolah di tahun ajaran baru. Mata pelajaran AI akan ada di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. TGM mengatakan, hal tersebut belum dibahas lebih lanjut. “Nanti kita bahas lagi juga ya,” katanya.
Tetapi putusan tersebut seperti bertolak belakang dengan kebijakan Kota Mataram yang melarang membawa handphone (HP) ke sekolah. Untuk itu bisa saja kurikulum AI bisa terkendala dengan larangan membawa HP ke sekolah. “Itu pelarangan tidak mutlak. Kalau dibutuhkan dengan sarana pembelajaran ya tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dipakai dengan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Intinya apapun yang terkait dengan penunjang pembelajaran tentu kita izinkan, tapi sebaliknya yang berdampak negatif tentu kita larang,” pungkasnya. (gal)
