MATARAM—Anggota DPRD NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TGH Satriawan, LC. MA, meminta pemerintah pusat dan daerah mulai memberikan perhatian lebih bagi sektor pendidikan, terutama pendidkan swasta berbasis pondok pesantren (Ponpes).
Sejauh ini ia menilai dalam beberapa aspek pemerintah masih lebih memprioritaskan sekolah-sekolah negeri. Sementara untuk Ponpes masih kurang diperhatikan, baik dari sisi bantuan maupun peningkatan mutu pendidikannya.
“Itu salah satu poin penting dari hasil reses kami. Intinya kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah di NTB ini mulai memberikan porsi perhatian yang lebih untuk pesantren,” kata TGH Satriawan, Minggu (19/2).
Anggota DPRD NTB dari Komisi V yang juga Pimpinan Ponpes Al Bina ini menggelar reses dengan menemui pimpinan, juga sejumlah guru dan tenaga didik Ponpes di Lombok Barat.
Menurut dia, aspirasi yang terserap antara lain mereka berharap agar pengelolaan institusi pendidikan, terutama Ponpes bisa diberikan kemudahan, terkait apa saja yang bersifat konstitusional. “Baik itu soal perizinan, agar pemerintah memudahkan izin pendidikan pesantren. Misalnya ketika pesantren ingin mendirikan Madrasah,” ujarnya.
TGH Satriawan mengatakan, jika mengacu pada pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, maka Madrasah sebagai garda terdepan membentuk manusia yang bertakwa dan beriman.
Saat ini, papar TGH Satriawan, perhatian pemerintah belum seimbang dan maksimal. Misalnya saja soal bantuan pusat, pemerintah lebih memprioritaskan untuk SLTA negeri dibandingkan swasta, termasuk pesantren.
“Saat ini kita lihat bantuan apapun yang dari pusat ke daerah, yang banyak terjadi saat ini SLTA yang negeri saja diperhatikan. Sementara pesantren sebagai sentra dan garda terdepan masih sedikit tersentuh bantuan pusat,” ucapnya.
Padahal, sekarang pendidikan di pesantren tidak hanya Aliyah dan Tsanawiyah saja, sudah ada SMK juga. Bahkan SMA lebih banyak lagi. “Jadi kami minta pemerintah berikanlah perhatian lebih besar lagi kepada pesantren,” harapnya.
TGH Satriawan menegaskan ada dua poin yang akan dia perjuangkan lewat Komisi V DPRD NTB. Antara lain agar ada kemudahan bagi pesantren yang ingin mendirikan sekolah kejuruan. Dan yang kedua agar politik anggaran ke depan bisa lebih berpihak pada pesantren. “Kita juga meminta pemerintah untuk memberi perhatian juga kepada para alumni pesantren,” katanya.
Ia mengapresiasi pemerintah yang sudah membuka beasiswa ke Timur Tengah, dengan beasiswa penuh. “Semoga pemerintah meningkatkan lagi, terutama juga program kuliah umum, selain beasiswa pendidikan agama, agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia kerja,” pungkasnya. (gt/rl)
