MATARAM – TGH M Zainul Majdi dan H Muhammad Amin (TGB-Amin) diminta melakukan introspeksi dan berbenah atas pelaksanaan program pembangunan terutama menyangkut sektor-sektor andalan.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD NTB, Made Slamet merasa berkewajiban mengingatkan TGB-Amin. Apalagi, partainya merupakan pengusung TGB-Amin. “Saya berhak dan berkewajiban meminta mereka berbenah, harus benar-benar introspeksi diri,” kata politisi Dapil kota Mataram tersebut, Jumat kemarin (3/3).
[postingan number=3 tag=”gubernur”]
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat membanggakan sektor pariwisata,apalagi berbagai predikat kelas dunia diraih.Angka kunjungan wisatawan juga diklaim terus meningkat. “Kita ini juara dunia wisata halal katanya, tapi jangankan Raja Salman, anak-anak sang Raja saja tidak melirik NTB. Ada apa dengan prestasi dan penghargaan itu?,” ujarnya.
Awalnya Made Slamet yakin, pulau Lombok bisa menjadi yang terbaik di dunia karena kerja keras Pemprov NTB bersama semua pihak terkait. Namun melihat fakta saat ini, penghargaan-penghargaan tersebut tidak ada artinya.
Sebuah ajang bergengsi kelas dunia, tentunya tidak sembarangan memilih Lombok menjadi yang terbaik. Berbagai syarat dan ketentuan tentu menjadi dasar pertimbangan. “Saya tidak suka kalau kita bilang akomodasi kita tidak mampu, runway bandara kita tidak bisa dipakai. Marilah kita jujur, dunia memilih kita menjadi yang terbaik karena akomodasi kita sudah memadai,” ucap Made.
Selain itu, selama ini promosi ke Timur Tengah juga sering digelar. Namun, semua itu belum menunjukkan hasil nyata dari pekerjaan promosi selama ini.
Di sisi lain, lanjutnya, diakui ataupun tidak, masalah keamanan dan kenyamanan menjadi penentu dalam dunia pariwisata. Kedua hal tersebut yang harus ditingkatkan dengan serius. “Coba satu saja anaknya Raja (Salman) datang ke Lombok, pasti akan terkenal Lombok. Tapi kita memang tidak dilirik, ini karena mereka menilai pariwisata kita biasa-biasa saja,” kata Made.
Rombongan Raja Salman berada di Bali berhari-hari. Made yakin pihak Arab Saudi telah melakukan survei dari jauh hari sebelumnya. Disinilah Pemprov NTB harus menyadari dan berbenah diri, bahwa hanya untuk satu jam saja, keluarga raja Salman enggan berada di pulau Lombok.
Fraksi PDIP juga menyorot masih tingginya angka kemisikinan. Penurunan kemiskinan masih sangat jauh dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). “Apa kabarnya program-program unggulan seperti Pijar (sapi, jagung dan rumput laut) sekarang semakin tidak jelas,” ujarnya.
Made Slamet malah kecewa dengan pemerintahan TGB-Amin yang dinilai telah merusak pondasi pembangunan NTB yang diletakkan pemimpin sebelumnya. Pondasi yang dirusak seperti dengan cara penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dimiliki perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Lalu aset Pemprov di Bandara Internasional Lombok (BIL) juga dijual.
Menurut Made, pemerintah sebelumnya berjuang keras agar bisa mendapatkan saham PT Newmont. Perjuangan tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran. “Tapi malah dengan mudahnya kita jual, kalau saja kondisi daerah sedang sekarat, mungkin bisa kita maklumi aset dijual. Tapi katanya kan NTB semakin maju, kok malah jual aset yang sangat berharga,” herannya.
Pembelian saham itu agar daerah memiliki ruang kontrol. PDI-P sendiri telah berupaya agar aset tidak dijual, namun selalu gagal. “Kami sayang sama Pak gubernur, beliau kebanggaan NTB. Tapi jangan mudah terpengaruh oleh orang lain, ingatlah kesalahan Bu Mega (Magawati Soekarno Putri) saat menjual aset Indosat, sampai sekarang masih dikenang,” kata Made.
PDI-P merasa harus lebih keras mengingatkan TGB-Amin. Mengingat saat ini telah jauh melenceng dari visi-misi pada saat pilkada dahulu. Jangan sampai masyarakat kecewa dengan kepemimpinan TGB-Amin yang tinggal sebentar lagi.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani mengingatkan kepemimpinan TGB-Amin tinggal sebentar lagi. Sudah saatnya, pemerataan pembangunan antara pulau Lombok dan Sumbawa menjadi prioritas. “Pulau Lombok sudah maju, sekarang sisa masa jabatan harus fokus ke pulau Sumbawa,” ujar Nurdin.
Iktikad baik tersebut bisa dimulai dengan kebijakan pada APBD perubahan tahun 2017. Mengingat, dalam APBD 2017, porsi anggaran masih terjadi ketimpangan. Semua itu harus menjadi evaluasi agar APBD perubahan benar-benar menunjukkan keadilan.
Politisi PPP ini mengungkapkan, pada sektor pariwisata di pulau Lombok begitu diperhatikan, anggaran untuk destinasi cukup besar. "Dan lihat fasilitas yang disiapkan, sarana dan prasarananya megah. Tapi mana untuk pulau Sumbawa," tutur Nurdin.
Ketimpangan juga tidak bisa terbantahkan dalam keberpihakan kebijakan infrastruktur jalan. Peraturan Daerah (Perda) tentang tahun pembangunan infrastruktur jalan dengan metode tahun jamak menunjukkan ada kabupaten/kota yang disayangi pemprov dan dianaktirikan.
Dalam lampiran perda tersebut, dana besar yang tertuang di RAPBD 2017 hanya untuk beberapa kabupaten/kota saja. "Lombok Timur dapat jatah, Lobar dapat. Terus kabupaten-kabupaten lain kenapa tidak dikasi ? Kok tumpah di tempat-tempat tertentu," herannya.
Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar. Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) antara di Lombok dengan di pulau Sumbawa jauh berbeda. "Harapan kita tentu, sisa jabatan TGB-Amin bisa membuat pulau Sumabwa juga maju. Kita tunggu di APBD perubahan, semoga bisa berkeadilan," ucapnya. (zwr)
