Semua koruptor yang sudah dijebloskan ke penjara harus betul-betul menjadi pembelajaran berharga setiap pejabat dalam mengelola anggaran. Terutama kepala desa yang dinilai paling rentan dengan kasus korupsi belakangan ini. Jika tidak, maka mereka harus siap panas dingin di dalam penjara.
SAPARUDIN-PRAYA
KOMITMEN ini dinyatakan langsung oleh Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, L Aswatara, kemarin (2/11). Dia mengaku timnya tidak pernah main-main dalam melakukan audit selama ini. Terlebih, jika itu audit investigasi pascalaporan masyarakat. Bahwa, telah terjadi dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Di sinilah, Inspektorat selama ini meyakini timnya. Mereka jarang meleset dalam mengungkap dugaan kasus korupsi selama ini. Buktinya, empat kepala (nonaktif) di Lombok Tengah, sudah meringkuk di dalam penjara sekarang ini.
Mereka adalah Kades Mujur Kecamatan Praya Timur Nurdji, Kades Tumpak Kecamatan Pujut Hamidan, Kades Lekor Kecamatan Janapria Anwar Haris, dan terakhir Kades Landah Kecamatan Praya Timur Junaidi. Keempat kades ini sudah meringkuk di dalam penjara lantaran korupsi.
Semuanya tak terlepas dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Lombok Tengah, selama ini. Komitmen memberantas korupsi inilah yang dipegang Inspektorat selama ini. Sehingga tak mempersoalkan kekurangan tim maupun keterbatasan fasilitas. ‘’Kalau untuk membasmi koruptor kita tak perlu tim banyak. Yang penting komitmen,’’ ujar Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, L Aswatara kepada Radar Lombok, kemarin.
Pria paruh baya ini mengaku, timnya selama ini hanya 8 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah laporan dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) serta dugaan penyimpangan desa lainnya, maka jumlah itu belum sebanding. Tetapi, jumlah itu tak menjadi persoalan mengingat yang utama adalah komitmen. “Insya Allah dengan jumlah tim yang ada, kami sudah mampu menggulung sejumlah pejabat. Khususnya kepala desa yang terlibat korupsi,” tambahnya yakin.
Ketua aparat pengendalian internal pemerintah (APIP) Provinsi NTB ini juga berujar, baiknya kinerja tim ini tak terlepas dari laporan masyarakat selama ini. Mereka mau bekerjasama melaporkan dugaan korupsi, sehingga pihaknya bergerak melakukan audit investigasi. Tanpa masyarakat, Inspektorat juga tidak bisa berbuat banyak selama ini.
Karenanya, pihaknya tetap membutuhkan dukungan masyarakat dalam pemberatasan korupsi. ‘’Tanpa dukungan masyarakat, kami tidak bisa apa-apa,’’ ujarnya.
Meski ganas dan tegas dalam pemeriksaan, Aswatara mengaku, bukan berarti menutup peluang bagi pejabat koruptor. Artinya, pejabat bisa bertanya ketika ragu dalam mengambil keputusan terkait anggaran. Peluang bertanya dan konsultasi ini sekaligus dibuka sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari pihaknya sebagai lembaga APIP, kepolisian, dan kejaksaan.
Tentunya, semua ini untuk mencegah terjadinya korupsi. Tidak ada lagi pejabat yang masih penjara. Sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. ‘’Pembinaan tetap kami utamakan. Tapi kalau punya niat jahat merugikan negara, maka kami akan tegas,’’ pungkasnya. (**)
