Tetap Tolak Moeldoko Meski Disahkan Menkumham

Mahally Fikry (Ahmad Yani/Radar Lombok)

MATARAM – Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah daftarkan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (9/3) lalu.
Jika Menkumham nanti mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dipimpin Moeldoko, maka AHY secara otomatis akan demisioner menjadi ketum DPP Partai Demokrat. Atau sebaliknya, Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB tersebut.

Saat ini Menkumham menjadi penentu, kubu mana akan disahkan oleh Pemerintah. Terkait hal tersebut. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikry menyakini pemerintah dalam hal ini Menkumham akan bertindak adil dan profesional dengan menolak mengesahkan hasil KLB tersebut. “Kami yakin KLB abal-abal ini akan ditolak Menkumham,” ucap ketua komisi V DPRD NTB.

Mahally menegaskan, apapun terjadi pihaknya akan tetap konsisten untuk menolak hasil KLB tersebut. Sekalipun nanti Menkumham mengesahkan hasil KLB tersebut. “Apapun terjadi, kami tetap dukung ketum AHY,” tandas mantan Wakil ketua DPRD NTB tersebut.
Dia juga melihat, tak ada gunanya mengikuti pro KLB. Sebab kalaupun diakui, nasibnya tak akan lebih baik dari kondisi saat dipimpin keluarga SBY. Baginya, kesetiaan kader dan pengurus Demokrat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB tidak bisa ditawar.
Menurut Mahally, kader dan pengurus Partai Demokrat di NTB punya idealisme, dan harga diri terhadap nilai-nilai diyakini kebenarannya.Dia menilai kader dan pengurus Demokrat di NTB tidak akan mudah goyah meski pemerintah mengesahkan hasil KLB tersebut. Termasuk ancamana PAW bagi kader dan pengurus ada di legislatif.
Sebab itu, pihaknya tidak akan melakukan kompromi politik apapun pro KLB meski nanti disahkan oleh pemerintah. “Tetapi kami yakin hasil KLB abal-abal itu akan ditolak pemerintah,” lugasnya.
Sebelumnya, Pengamat politk Universitas Mataram, Dr Saipul Hamdi menyatakan para kader dan pengurus Partai Demokrat kubu AHY akan melakukan kompromi politik atau negosiasi pro KLB, jika nanti Menkumham mengesahkan hasil KLB tersebut. Pasalnya, banyak kader dan pengurus Demokrat di NTB kubu AHY memegang posisi di legislatif. Jika mereka tidak mengakui hasil KLB, yang disahkan oleh Menkumham. Maka mereka itu akan di PAW dari jabatan di legislatif. “karena takut kehilangan jabatan, ini membuat mereka akan melakukan kompromi politik pro KLB. Jika memang benar-benar hasil KLB disahkan pemerintah,” pungkasnya. (yan)