Tes Urine, Empat Anggota Dewan Kabur

MATARAM—Sebanyak empat anggota DPRD Provinsi NTB kabur dan tidak mau melaksanakan tes urine yang dilaksanakan secara mendadak pada saat rapat paripurna, Rabu lalu (4/5). Tes urine yang menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB tersebut dilaksanakan sebagai bukti kalau Pimpinan Dewan berkomitmen untuk perang terhadap penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya.

Dari 63 jumlah anggota DPRD NTB saat ini, yang ikut hadir dalam rapat paripurna sebanyak 43 orang. “Tapi ada 4 orang yang tidak ikut tes urine, mereka ikut paripurna tapi keluar duluan dan tidak tes,” ungkap Kepala Bidang Berantas BNNP NTB, AKBP Bunawar selaku pimpinan rombongan usai pelaksanaan tes urine.

Bunawar enggan membeberkan nama-nama anggota DPRD yang tidak mengikuti tes urine. Jumlah anggota dewan yang tes hari itu sebanyak 31 orang, 8 orang dari fraksi Demokrat juga tidak ikut karena beberapa hari sebelumnya sudah tes urine. Sedangkan 4 orang lainnya tanpa keterangan yang jelas tidak berani melakukan tes urine di tempat.

Ketua DPRD NTB, H Umar Said menjadi orang pertama yang memberikan sampel urine-nya disela-sela rapat paripurna. Setelah itu diikuti oleh anggota dewan lain yang hadir dalam rapat paripurna. “Ini sebagai bukti bahwa DPRD NTB sepakat memerangi Narkoba,” tegasnya usai pelaksanaan tes urine.

Sebagai wakil rakyat terangnya, sudah menjadi keharusan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terlebih lagi sudah ada surat intruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo nomor 354/1120/SJ tertanggal 5 April 2016 untuk melaksanakan tes urine di lingkungan pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan obat/bahan berbahaya.

Baca Juga :  Komite Tunggu Janji Dewan

Menurut Umar, tes urine kali ini benar-benar dilaksanakan secara mendadak dan tidak diketahui oleh anggota DPRD. Pimpinan dewan melakukan komunikasi dengan BNNP pada Rabu pagi dan siangnya lansung terlaksana. “Jadi Cuma pimpinan dewan saja yang tahu, makanya mendadak ini sebagai bentuk keseriusan kami,” katanya.

Tidak tanggung-tanggung, tes urine dilakukan secara terbuka di kamar kecil dekat ruang rapat paripurna. Untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada kecurangan, pintu kamar kecil tidak ditutup sehingga anggota dewan bisa dilihat dari belakang saat mengeluarkan urine-nya.

Hal itu dilakukan untuk menepis anggapan miring yang beredar di masyarakat, apalagi ada asumsi yang menyebutkan anggota dewan takut melakukan tes urine. “Jadi tidak benar kalau dewan takut tes urine, hari ini kita buktikan,” ucap Umar.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD NTB dari partai Demokrat, TGH Mahalli Fikri mengatakan tes urine merupakan bentuk komitmen dalam upaya perang terhadap Narkoba. “Jadi kami tidak cuekin intruksi Mendagri, tolong ditulis itu,” ujarnya menyinggung Radar Lombok sebelum menutup rapat paripurna.

Lantas, bagaimana dengan empat anggota DPRD NTB yang kabur dan tidak melakukan tes ? Ditegaskan Mahalli, semua anggota DPRD NTB yang belum mengikuti tes urine akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat, termasuk bagi empat anggota yang ikut paripurna tetapi tidak melaksanakan tes urine.

Apabila nantinya ada anggota yang positif menggunakan Narkoba berdasarkan hasil tes urine, maka akan menjadi perhatian pimpinan dewan bersama Badan Kehormatan (BK). Hasil tes urine tersebut telah diserahkan ke pimpinan dewan oleh BNNP NT.

Baca Juga :  Dewan Minta Penambahan Penghasilan

Terkait hasil tes urine, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi saat dihubungi Sabtu malam mengaku cukup bagus. Dari 31 orang yang melakukan tes, tidak ada satupun yang hasilnya positif. “Alhamdulillah hasilnya bagus, semua negatif kok. Cuma memang ada yang belum tes, nanti kita jadwalkan ulang,” jawab Mori.

Sementara Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto, ketika dikonfirmasi terkait hasil tes urine anggota DPRD NTB menyampaikan, kalau pihaknya hingga kini belum mengetahui hasilnya. “Saya belum terima hasil tes urinenya,’’ ujarnya kemarin (8/5).

Dikatakan, belum diketahinya hasil tes urine tersebut, karena masih dilakukan asesment oleh petugas BNNP. Asesment ini menurut dia memang membutuhkan waktu untuk mengetahui hasilnya secara pasti. “Belum bisa disampaikan karena belum selesai di asesment,’’ katanya.

Kemudian saat disinggung mengenai alasan kenapa hasil tes urine tersebut belum bisa diketahui. Karena bila dibandingkan dengan tes urine terhadap masyarakat luas yang biasanya langsung diketahui sesaat setelah tes urine digelar? Sriyanto mengatakan supaya tidak bias, sehingga masyarakat diminta untuk menunggu hasil tes urine tersebut dengan terlebih dahulu dilakukan asesment. “Hari Senin (hari ini-red) sore deh, biar gak bias hasilnya,’’ ungkapnya.

Kemudian saat disinggung untuk kepastian terkait dengan pernyataannya yang menyebut masih menunggu agar tidak menjadi bias. Sriyanto mengatakan karena memang dirinya belum menerima hasil tes urine tersebut. “Saya belum terima hasilnya,’’ singkatnya. (zwr/gal)

Komentar Anda