Tersangka Kasus BBGRM Ditahan

DITAHAN : RD (menutup kepala dengan sarung) tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan baju BBGRM tahun 2014 di BPMD Kabupaten Bima saat digiring ke ruang tahanan Mapolda NTB, Jumat kemarin (13/1) (Ali Ma’shum/Radar Lombok)

MATARAM— Setelah melalui proses pemeriksaan secara marathon, penyidik Subdit III Ditreskrimsus   menahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan baju Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2014 di BPMD Kabupaten Bima berinisial RD.

Dalam kasus ini, RD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). " Mulai hari ini (kemarin, ref) tersangka RD resmi dilakukan penahanan oleh penyidik," ujar Kabid Humas Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti  Jumat kemarin (13/1).

Sehari sebelumnya, penyidik mengeluarkan surat penangkapan kepada tersangka. Setelah itu dibawa ke Mapolda NTB untuk diperiksa lebih lanjut. Penahanan tersangka RD ini disebutnya dengan pertimbangan beberapa alasan. Antara lain karena tersangka selama ini tidak koperatif. Ini terbukti dari beberapa kali pemanggilan, tidak pernah datang memenuhi panggilan petugas. ‘’  Salah satu alasan dilakukan penahanan memang karena selama ini dia tidak kooperatif,’’ katanya.

Dari pantauan koran ini di Mapolda NTB,RD mulai diperiksa petugas dari hari Kamis lalu (12/1). Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada hari Jumat kemarin. Setelah itu, petugas memutuskan untuk melakukan penahanan. RD kemudian digiring menuju ruang tahanan Mapolda NTB dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00 Wita.

[postingan number=3 tag=”bbgrm”]

Penasehat hukum tersangka, Ni Luh Sukreni  mengatakan, pihaknya menganggap ada keganjilan dalam penanganan kasus tersebut. Keganjilan juga diutaraknnya terkait dengan penahanan RD. ‘’ Memang ada keganjilan, karena klien saya ini sebagai KPA hanya proses peralihan dari pejabat sebelumnya. Dia hanya melihat surat dan melanjutkan saja,’’ katanya.

Ia pun mengaku berupaya mendorong kepolisian untuk menetapkan tersangka tambahan dalam kasus ini. ‘’ Mestinya yang bertanggung jawab itu pejabat sebelumnya karena dia  yang menentukan. Tapi pejabat sebelumnya itu sudah meninggal dunia saat ini,’’ tandasnya.

Dalam kasus ini, RD diduga melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pidana korupsi Jo pasal 55 KUHPidana.

Diketahui  kasus BBGRM tahun 2014 dengan anggaran Rp 729 juta. Dana tersebut dihabiskan untuk pengadaan 8.055 lembar baju. Pagu anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bima.

Tahun 2014 kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan masyarakat. Selain dugaan penyalahgunaan anggaran, saat itu masyarakat juga melaporkan dugaan adanya perusahaan fiktif.

Sebelumnya, kasus ini ditangani Polres Bima. Selama ditangani polres, polisi telah memeriksa dan memanggil sejumlah pejabat penting di BPMD Kabupaten Bima. Serta beberapa staf Pokja UPL. Informasinya, baju tersebut dipesan di Bandung dengan dua kali pengiriman. Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB kerugian negara dalam ksus ini sebesar Rp 230 juta.(gal)