Tersandera Bencana, PR NTB Gemilang Masih Menumpuk

MINGGU, 19 September 2021, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) menginjak angka tiga tahun. Dalam kurun waktu itu, tak gampang menuntaskan program yang sudah direncanakan dalam slogan NTB Gemilang. Banyak kendala dihadapi pasangan pemerintahan daerah Bumi Gora ini, salah satunya bencana.

TANGGAL 19 September 2018, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zukieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dilantik. Kini, usia pemerintahannya genap mencapai tiga tahun. Namun, pemerintahan Zul-Rohmi tak mulus sesuai harapan.

Sejak dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, pasangan ini sudah dihadapkan dengan bencana. Masa transisi peralihan dari pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013-2018, TGB M Zainul Majdi-Muhammad Amin (TGB-Amin) adalah masa tegang. Wilayah Provinsi NTB kala itu baru saja dilanda bencana gempa berkekuatan dahsyat 7,0 skala richter. Tepatnya, gempa itu mengguncang wilayah NTB pada 5 Agustus 2018.

Suasana wilayah NTB masih betul-betul kacau. Psikis masyarakat juga masih dihantui rasa trauma. Saat itulah, pasangan Zul-Rohmi mulai menginjakkan kakinya dalam memerintah daerah itu. Sebuah daerah yang sedang dihadapkan dengan aneka kesulitan. Zul-Rohmi harus langsung peras keringat untuk meyakitkan masyarakat NTB akan kebangkitan kembali. Bangkit seperti sedia kala agar kondisi NTB segera pulih.

Dengan kondisi stabil, NTB akan kembali memerangi keterpurukan dan hidup normal kembali. Melanjutkan kehidupan sebagai masyarakat normal seperti sedia kala. Namun, upaya kebangkitan itu tak berlangsung lama. Bencana lainnya datang kembali. Gunung Barujari Rinjani meletus. Pariwisata yang menjadi andalan NTB harus menemui aral lagi.

Bencana ini kemudian ditimpa lagi dengan masalah nasional, kenaikan harga tiket dan bagasi pesawat. Masalah ini menjadi tumpukan masalah baru di tengah kebangkitan pariwisata. Masalah itu kemudian berlalu bersama waktu.
Baru saja Zul-Rohmi bergembira dengan program pengiriman mahasiswa ke luar negeri, zero waste, industrialisasi, posyandu keluarga, dan program unggulan lainnya, pandemi Covid-19 tiba-tiba muncul. Pandemi yang melanda seluruh dunia serasa membuat pemerintah Zul-Rohmi tersengal-sengal.

Tak heran, jika di tengah terpaan bencana itu, nyaris semua program unggulan Zul-Rohmi terhalang. Slogan NTB Gemilang yang digaungkan seakan tersandera bencana dan keadaan. Di tengah itu pula, hujan kritikan muncul dari elemen masyarakat dalam pemerintahan Zul-Rohmi.

Begitu pula saat pemerintahan duo doktor ini menginjak usia tiga tahun. Banjir kritikan belum surut. Terutama sorotan soal program-program Zul-Rohmi yang belum teralisasi seakan membuat pekerjaan rumah (PR) semakin menumpuk.
Dari kalangan akademisi misalnya, pemerintahan Zul-Rohmi dinilai ibarat kapal yang hendak oleng. Semakin tak jelas arah berlabuhnya hendak ke mana. Pandangan ini tercermin baik dari sisi capain kinerja dalam menjalankan program maupun maupun aspek penataan birokrasi.

“Jadi Pak Doktor Zul ini dia cenderung berjalan sendiri. Dia tidak sejalan dengan gandengannya (Rohmi) terkait dalam menjalankan program kerjanya,” nilai praktisi hukum, Dr Asmuni.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Terima Kunjungan Pembalap MotoGP 2022

Kemudian yang lebih mencolok lagi soal berulang kali dilakukan mutasi terhadap pejabat. Belum satu tahun bekerja sudah dilakukan mutasi. Hal itu dianggap sebagai catatan buruk kepemimpinan Zul-Rohmi dalam mengelola birokrasi. “Yang lebih nyata kita lihat adalah tentang birokrasi. Dilakukan tambal sulam pejabat dengan penempatan pejabat yang tidak tepat fungsi dan keilmuannya. Ini terlihat nyata sekali dalam kepemimpinan Zul-Rohmi. Maka hal ini menjadi catatan sangat buruk dalam kepemimpinannya,” tambah Ketua Peradi Mataram ini.

Asmuni menilai, kepala daerah yang sering melakukan mutasi terlihat tidak konsisten menjalankan roda pemerintahannya. Bahkan pemimpin tersebut tidak memiliki arah pembangunan yang jelas terkait dengan sistem birokrasi yang dijalankan. “Ini yang kita lihat sehari-hari, baik dari pandangan masyarakat dari kepemimpinan Zul-Rohmi,” katanya.
Asmuni juga menyentil personal gubernur yang bermain media sosial dengan memperlihatkan kegiatannya. Tapi realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai fakta. “Jadi seolah-olah gubernur ini adalah orang hebat, memiliki ide-ide cemerlang tapi kenyataan faktanya adalah tidak seperti itu,” tukas pendiri Asmuni School ini.

Dalam melihat kualitas kinerja Gubernur Zulkieflimansyah, Asmuni lantas menbandingkan dengan prestasi yang ditoreh gubernur sebelumnya, TGB M Zainul Majdi. Di mana TGB mampu membawa nama NTB ke kancah nasional, internasional, hingga nama dan program NTB kala itu bisa mendunia. “Jadi sangat jauh kalau capain kinerja TGB dengan Doktor Zul saat ini dari semua sisi. Baik dari sisi program, sisi birokrasi dengan penempatan-penempatan pejabat. Karena waktu TGB tetap rapi birokrasinya,” sentil lagi.

Lebih dari itu, Asmuni juga menilai, capaian pembangunan Zul-Romi belum tertata jelas, pembangunan belum terasa oleh masyarakat. Beda pada zaman TGB, semua tertata dan masyarakat sangat merasakan mamfaat dari pembangunan. “Tapi sekarang zaman Zul-Rohmi ini capaian pembanguan masih ngambang tidak jelas arah pembangunan NTB mau dibawa kemana. Birokrasinya amburadul, penempatan pejabat sesuka hati, penempatan pejabatan sesuai keinginan. Jadi sekarang tidak bisa menempatkan pejabat selera hati,” cetusnya.

Dalam penempatan pejabat, sambungnya, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya, tidak kemudian menempatkan pejabat selera hati. Apalagi ada unsur kedekatan maupun nepotesme. “Karena mutasi adalah barometer dari keberhasilan pemimpin jika mampu untuk ditata dengan rapi,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto juga berpendangan sama. Dia menyebut masih banyak PR yang harus dituntaskan Zul-Rohmi dalam sisa masa pengabdiannya. Meski sudah ada beberapa capian yang dapat dirasakan masyarakat. “Ini dari kaca mata saya selaku masyarakat dan politisi. Jadi program-program Zul-Rohmi dalam tiga tahun ini, saya melihat sudah ada dirasakan masyarakat. Tapi ada juga yang belum dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sambung Sudirsah, Zul-Rohmi memiliki visi misi yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Setidaknya ada enam program unggulan dalam mewujudkan NTB Gemiliang. Di antaranya, mewujudkan NTB tangguh dan mantap,  NTB bersih dan melayani, NTB sehat dan cerdas, dan program unggulan mewujudkan NTB asri dan lestari. “Dari enam program unggalan ini memang siapapun kepala daerah dalam kondisi dan situasi saya rasa tidak akan maksimal,” katanya.
Kontra kebijakan yang sangat dirasakan Sudirsah sekarang ini adalah amburadulnya pengelolaan keuangan daerah. Masih ditemukan ada program yang belum terbayarkan, padahal sudah dianggarkan dalam APBD. Salah satu program yang tidak mampu terbayarkan, yakni program pokir dewan yang merupakan program-program aspirasi DPRD. “Inikan sangat kita sayangkan, kalau APBD kita ketut 2020 kemudian tidak mampu dibayarkan kan menjadi utang daerah di 2021. Maka ini saya katakan sistem pengelolaan keuangan daerah kita masih amburadul,” sasal politisi Partai Gerindra ini.

Baca Juga :  Sambut MotoGP Mandalika, Astra Motor NTB Beri Pelatihan Mekanik

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga masih amburadul. Belum ada inovasi pemprov dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Saran Sudirsah, Zul-Rohmi harus mampu menempatkan seseorang dalam birokrasi untuk membantu kinerjanya. Yakni, orang-orang yang tepat sesuai bidang masing-masing. “Apalagi kita melihat kasus yang terjadi di Dinas Perhubungan, bawahan melakukan demo terhadap kepala dinasnya sendiri. Ini termasuk amburadulnya birokrasi juga karena baru kali ini terjadi pada zaman Zul-Rohmi,” pungkasnya.

Kalangan mahasiswa menilai, kembang kempisnya pemerintahan Zul-Rohmi makin tak tentu arah. Padahal, banyak program unggulan tapi pelaksanaan masih jauh dari target. Seperti zero waste, posyandu keluarga, industrialisasi, beasiswa ke luar negeri. Semua program itu bagus tapi pelaksanaan masih jauh dari kata maksimal. “Jadi tolong ini dibenahi. Agar apa yang diharapkan bisa tercapai,” kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Eko Saputra.

Pandangan objektif diberikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB, Adhar Hakim dalam tiga tahun pemerintahan Zul-Rohmi. Dia menilai, pemerintah pada masa sekarang tidak gampang karena dipengaruhi banyak tantangan. Selain harus menghadapi pasca bencana gempa, namun juga tantangan beratnya menghadapi pandemi Covid-19 yang masih melanda. “Karena itu saya ingin melihatnya secara objektif. Karena saya pahami pemerintahan tiga tahun ini adalah masa yang tidak gampang,” katanya.
Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi mengenai capian-capain kinerja tiga tahun kepemimpinan Zul-Rohmi mengatakan, terkait dengan program yang belum tercapai akan dituntaskan. “Jadi dari yang belum bisa terwujudkan. Dari indikator-indikator yang belum tercapai ini adalah perkerjaan rumah (PR) yang harus segara dituntaskan,” katanya.

Soal detail indikator capian kinerja, Gita tidak bisa menyampaikan secara gamblang. Tetapi semua indikator capaian kinerja dari tahun 2019, 2020 sudah terdata. “Mana indikator yang sudah tercapai, mana indikator yang sedang berposes dan yang sedang terkonsolidasi dengan program-program lainnya,” katanya.

Mengenai sering dilakukan mutasi jabatan pada tiga tahun kememimpinan Zul-Rohmi, Gita mengaku itu suatu kebutuhan organisasi dalam penataan sumbar daya manusia (SDM). “Jadi mutasi itu adalah bagian dari penataan SDM sesuai kebutuhan oraganisasi,” ucapnya. (faisal haris)