MATARAM – Sebagian besar industri hotel kelas melati mulai banyak yang tutup, dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak reda hingga saat ini sejak awal Maret 2020 lalu. Sedikitnya sudah ada 35 hotel melati tutup dan menjual properti mereka, karena sudah tidak sanggup lagi beroperasi di tengah sepinya kunjungan tamu.
“Sekitar 35 hotel melati yang sudah menyatakan diri ke PHRI akan menjual hotelnya. Ini menjadi dilemma, artinya di satu hotel terjual, akan berdampak pada jumlah pengangguran,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Ni Ketut Wolini, Minggu (28/2).
Bisnis hotel sudah tidak bisa beroperasional, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah tamu yang menginap. Mulai dari bayar pajak, listrik, upah karyawan dan lainnya. Untuk itu PHRI meminta perhatian pemerintah daerah (Pemda) terhadap kondisi perhotelan saat ini dengan memberikan berbagai keringanan pajak dan stimulus lainnya.
“Ini butuh perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Kita duduk bareng sama PHRI apa yang perlu kita atasi bersama, agar tidak sampai terjual hotel itu,” ucapnya.
Wolini menyebutkan, bahwa kondisi sekarang ini hampir semua pengusaha terpuruk. Namun yang paling terpuruk adalah di sektor pariwisata, yaitu hotel dan restoran, sehingga perlu diberikan perhatian khusus oleh Pemda. Artinya tentang pajak, diberikan relaksasi-relaksasi kredit di bank dan kemudahan-kemudahan lainnya.
“Jangan seperti ini pajak harus ditetapkan normal, kan tidak bagus, terus PLN dan relaksasi bank. Itu harus diberikan kemudahan-kemudahan, agar pelaku usaha bisa cepat bangkit. Sekarang sudah beberapa sudah mau terjual,” jelasnya.
Dikatakan beberapa hotel-hotel yang dijual ini seluruhnya berada di pulau Lombok untuk di Sumbawa belum ada informasi. Namun jumlahnya kemungkinan akan terus bertambah, mengingat beberapa waktu lalu ada sekitar 5 hotel menjual propertinya dan sekarang 35 hotel dijual.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan kondisi bisnis perhotelan saat ini memang belum stabil, karena dampak pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata sulit untuk bergerak. Usulan yang diminta oleh hotel untuk keringanan pajak belum bisa terealisasi, karena anggaran daerah ataupun pusat belum diberikan dan saat ini fokus pada penanganan kesehatan.
“Kita dorong pemda untuk buat acara di hotel, supaya industri hotel ini bisa menutup biaya operasionalnya,” katanya. (dev)
