MATARAM – Terpilihnya kembali Humaidi sebagai Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah (Loteng) dalam Musda X, Sabtu (26/6) dinilai sebagai bentuk kompromi antara Golkar dan ormas Yatofa Bodak.
Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik UIN Mataram Dr Kadri. “Ini bentuk kompromi Golkar dan Bodak,” ucapnya, kemarin.
Terpilihnya kembali Humaidi secara aklamasi kata Kadri, bukanlah kertas kosong. Sebagai trah Bodak, Humaidi punya tanggung jawab mempertahankan Bodak tetap menjadi basis dukungan Golkar. Hal itu menyusul tersingkirnya mantan Bupati Loteng H. M. Suhaili FT dari kursi Ketua DPD I Golkar NTB dalam Musda beberapa waktu lalu.
Atas kondisi itu, maka mempertahankan Humaidi sebagai Ketua DPD II Golkar Loteng dinilai sebagai solusi terbaik agar Bodak tetap dalam rangkulan Partai Golkar. “Ini jadi kompromi agar Bodak tetap di Golkar,” imbuh Dosen UIN Mataram ini.
Kendati begitu, tak lantas membuat potensi kekecewaan Bodak mereda. Bodak tetap punya potensi keluar dari barisan pendukung Golkar. Namun sekarang, tinggal Humaidi dituntut kepiawaiannya dalam melakukan komunikasi di internal Bodak, agar tetap bertahan di Golkar. Jika itu tidak mampu dilakukan Humaidi, Bodak tetap berpeluang besar keluar dari Golkar.
Apalagi tersingkirnya Suhaili dari kursi Ketua DPD I Golkar NTB menjadi luka tersendiri bagi Bodak. “Dan luka ini sepertinya agak sulit untuk sembuh,” terangnya.
Humaidi lanjut Kadri juga bukan tipikal yang dikehendaki oleh Golkar. Humaidi tidak punya jabatan politik apapun pasca-menjabat Anggota DPRD NTB, dan tidak terpilih pada Caleg DPR RI Dapil Pulau Lombok. Yang menguat justru Wakil Bupati Loteng Nursiah menjelang Musda. Terlebih Nursiah sudah punya KTA Golkar.
Namun demikian, agar Loteng tetap jadi lumbung suara di Pemilu 2024, maka Golkar harus tetap mempertahankan trah Bodak sebagai nakhoda Golkar Loteng. Jika trah Bodak tidak memegang nakhoda Golkar, maka hanya tinggal menunggu waktu keluar dari Golkar. (yan)
