Termahal Ketiga di Indonesia, Biaya Haji NTB Tembus Rp 58 Juta

JEMAAH HAJI: Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk NTB tahun 2024, mencapai Rp 58 juta lebih, atau termahal ketiga di Indonesia. Tampak keberangkatan jemaah haji Embarkasi Lombok tahun 2023. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden (Keppres) telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2024. Dimana biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada calon jemaah haji (CJH) di Provinsi NTB sebesar Rp 58.630.888.000 per orang.

Artinya, BPIH Embarkasi Lombok ini menjadi yang paling mahal ke tiga di Indonesia, yakni dibawah Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00, dan Makasar sebesar Rp 60.245.355.000.

“Karena memang semuanya sudah ada kesepakatan dengan DPR. Itu karena jarak tempuh (penerbangan, red) NTB tidak sama dengan Jakarta,” kata Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Zamroni Aziz di Mataram, Kamis kemarin (18/1).

Zamroni menjelaskan alasan kenapa biaya haji yang dikenakan untuk calon Jemaah di NTB lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain, yakni terletak pada perbedaan jarak tempuh penerbangan. “Terbang ke Eropa saja lebih besar, karena ini persoalan penerbangan. Kalau ada perbedaan itu karena flight atau jarak tempuh penerbangannya berbeda,” jelasnya.

Sebagai infomasi, biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia berbeda-beda. Embarkasi Solo sebanyak Rp58.562.008, Embarkasi Kertajati Rp58.498.334, Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) Rp58.498.334, Embarkasi Balikpapan Rp56.510.444, Embarkasi Banjarmasin Rp56.471.105.

Berikutnya Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134, Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934, Embarkasi Aceh Rp49.995.870, Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357. Selanjutnya biaya haji paling murah adalah Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139.

Baca Juga :  Gubernur Tunjuk Plt Kepala Dinas ESDM NTB

Kendati biaya perjalanan haji di NTB relatif lebih mahal, namun Zamroni meyakini tidak ada satupun keluhan dari masyarakat atau calon jemaah. Terbukti daftar tunggu haji di NTB tahun 2024 sudah mencapai 150 ribu calon jemaah.

Padahal lama antrean haji di NTB mencapai 36 tahun. Itu artinya perekonomian masyarakat NTB semakin membaik. “Tidak akan jadi keluhan dari masyarakat kita, malah pingin maju (berangkat haji, red),” ujarnya.

Sama seperti pelaksanaan haji tahun sebelumnya, disampaikan Zamroni, jemaah Lansia tetap jadi prioritas utama pemerintah. Dengan adanya regulasi penambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, pihaknya berharap kuota haji untuk NTB juga semakin bertambah di tahun 2024. “Kita usahakan supaya bisa mencapai 5 ribu jemaah,” harapnya.

Zamroni juga mengharapkan agar proses penyelenggaran haji kali ini berjalan lancar tanpa hambatan. Pasalnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat luar biasa. Saat ini tengah proses istitha’ah di Rumah Sakit dimasing-masing kabupaten/kota. Sebab, persyaratan jamaah haji sekarang harus ada bukti istitha’ah atau keterangan sehat.

Baca Juga :  Polda Buru Empat Tersangka TPPO Tujuan Arab Saudi dan Libya

“Ini kita tunggu, tapi inshaallah kami yakini semua jemaah NTB akan sehat dan semua berangkat dengan aman selamat menjadi haji mabrur,” harapnya.

Sementara Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumentasi Haji Kanwil Kemenag NTB, Sri Latifa menimpali bahwa dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, hanya 10 ribu orang untuk Jemaah haji reguler, dan 10 ribu orang lainnya untuk jemaah haji khusus.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan kuota atau jumlah pas untuk kuota tambahan. Tapi mungkin sekitar 278 jemaah untuk NTB. Karena untuk jemaah haji reguler ini hanya diberikan 10 ribu kuotanya,” terangnya.

Meskipun ada kenaikan ongkos keberangkatan haji, namun itu tidak menyurutkan animo masyarakat NTB untuk datang ke Tanah Suci. Terlihat dari masa tunggu jemaah haji yang sampai 36 tahun.

Lebih jauh Latifa menjelaskan, jemaah yang akan berangkat haji tahun 2024 akan lebih dulu menjalankan pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan layak untuk berangkat ke Tanah Suci, maka akan terbit surat Istitha’ah, baru kemudian yang bersangkutan melakukan pelunasan.

“Akan tetapi kalau surat keterangan surat Istitha’ah tidak terbit, maka jamaah tidak bisa melakukan pelunasan, dan dia langsung terblokir di bank,” ujarnya. (rat)

Komentar Anda