Terkendala Regulasi, Nasib P3K Tak Jelas

Nasib P3K Tak Jelas
TENAGA P3K: tampak ratusan peserta yang lulus P3K saat mengisi biodata lengkap di Lapangan Muhajirin Praya, beberapa waktu lalu.( M.HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA—Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng), H Moh Najili, sampai saat ini belum bisa memastikan kapan tenaga Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sebelumnya telah direkrut, bisa aktif bekerja. Pasalnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur secara detail terkait waktu mereka bekerja.

Najili menegaskan, bahwa dari pemerintah pusat sampai saat ini juga belum mengeluarkan secara tekhnis regulasi terkait keberadaan P3K tersebut. Sehingga sampai saat ini meskipun dana untuk gaji P3K ini sudah disiapkan, akan tetapi keberadaan P3K ini belum bisa dipastikan kapan mereka mulai bisa beraktivitas.

“Sampai saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur secara tekhnis keberadaan tenaga P3K ini. Memang banyak yang menanyakan ini, tapi kita sampaikan saja bahwa ini masih menunggu keputusan dari pusat,” ungkap Najili, Senin (23/9).

Disampaikan juga, sebelumnya ada sebanyak 444 peserta yang dianggap sudah lulus, yang nantinya mereka masing-masing akan menerima gaji sekitar Rp 3 juta. Hanya saja, waktu dan keberadaan mereka harus didasari dengan adanya aturan. “Ini sifatnya Nasional, tapi kita mendapatkan informasi bahwa kejelasan regulasi ini setelah adanya pelantikan Presiden,” terangnya.

Najili menegaskan, bahwa dari 444 tenaga P3K ini, lebih banyak didominasi oleh tenaga guru, meski memang ada sebagian yang merupakan penyuluh pertanian. Ia berharap kedepan regulasi untuk tenaga P3K ini cepat rampung, agar mereka yang di daerah tidak selalu ditanyakan nasib para tenaga P3K ini. “Bisa dibilang untuk saat ini nasib mereka digantung. Tapi mau bagaimana lagi karena ini kebijakan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah membuka pendaftaran selama dua hari, dengan jumlah pendaftar sebanyak 752 orang. Hanya saja, yang mereka usulkan dan dianggap bisa dibiayai sesuai perhitungan dari APBD nantinya hanya sekitar 150 orang saja. Namun yang sudah lolos pashing gride ada sebanyak 444 orang. Karena itu, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait sistem pembayaran para tenaga P3K itu.

“Semakin bertambahnya tenaga P3K ini, maka akan semakin bertambah juga dana yang harus kita siapkan. Konsekuensinya, banyak program yang akan dirasionalkan. Karena gaji mereka nanti bisa sampai Rp 3 juta per orang. Karena mereka sama dengan PNS, hanya saja tidak ada gaji pensiun,” pungkasnya. (met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid