MATARAM—Kepolisian Daerah (Polda) NTB menyarahkan penanganan tiga terduga teroris asal Bima yang diduga kuat berafiliasi dengan ISIS ditangani oleh Mabes Polri.
Sebelumnya, tim Densus 88 dan Polda NTB menangkap tiga terduga teroris atas nama Kurniawan Bin Hamzah (23 tahun), Nasrul Hidayat (21 tahun). Keduanya warga Desa Dore Kecamatan Palibelo Bima. Sedangkan terduga terakhir yang ditangkap adalah Rasyid Ardiansyah alias Olga (35 tahun) warga Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Ketiganya juga saat ini mengikuti proses pemeriksaan di Mabes Polri. ‘’Penanaganan dan pengembangan untuk ketiganya sekarang ditangani oleh Densus 88 Mabes Polri,’’ ujar Kapolda NTB Brigjen Pol Firli saat dikonfirmasi Senin kemarin (10/7).
Dikatakannya, tugas Polda terhadap ketiganya sudah selesai. Meski demikian, tetap meingkatkan kewaspadaan terhadap jaringan ini. Hal tersebut menurutnya bukan untuk membuat suasana menjadi mencekam. Ia menggaransi, tidak ada yang diperlu dikhawatirkan di NTB. ‘’ Itu bukan untuk membuat keadaan menjadi mencekam. Tapi Polri hadir di setiap perempatan atau setiap pojok keramaian dengan mengerahkan kekuatan yang optimal. Itu dalam rangka melindungu segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia,’’jelasnya.
Ditanya jaringan ISIS dengan beberapa kejadian di Bima belakangan ini,Kapolda menegaskan tidak bisa dikatakan demikian. Walaupun diakuinya dari beberapa gerakan kelompok yang menyebarkan dan memberikan teror pihaknya sudah memetakan dan memang ada kelompok yang tidak puas dengan kondisi saat ini. ‘’Tapi Polri telah melakukan tindakan seperti sebelum puasa lalu dengan menangkap tiga terduga teroris yang ditangkap oleh Polda NTB bekerja sama dengan Densus,’’ ungkapnya.
Jika membahas gerakan radikal kata dia, maka harus juga membahas terkait dengan penyebabnya. Penyebabnya itu pun sudah dipetakan. Seperti masalah ideologi. Jika penyebabnya ideologi, mantan Wakapolda Banten ini mengatakan bukan hanya polisi yang akan bekerja. ‘’ Itu jika penyebabnya adalah masalah ideologi. Maka itu bukan hanya polisi saja yang bekerja. Harus ada dinas pendidikan, departemen agama, dinas kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pemerintah daerah. Itu harus bekerja. Karena tujuannya kan agar jjangan sampai ada ideology diluar Pancasila. Karena pendiri bangsa kita kan sudah sepakat ideologi kita itu Pancasila dan UUD 1945,’’ jelasnya.
Kemudian, jika gerakan radikal ini disebabkan oleh kemiskinan, maka hal tersebut tugas dari pemerintah daerah untuk membuat masyarakatnya menjadi sejahtera. Itu, kata Kapolda bisa dilakuka dengan pendekatan. ‘’ Kalau mereka melakukan gerakan radikal karena kurangnya lapangan pekerjaan, maka tentu pemerintah daerah dan dinas instansi terkait bisa membuka lapangan pekerjaan. Disamping kita ingin meningkatkan sumber daya manusia. Baik itu pengetahuan dan skill. Itu kan akan mempengaruhi prilaku,’’ terangnya.(gal)
