Terdakwa Korupsi Proyek DPPKAD Lombok Barat, Bangkit Sanjaya Minta Dibebaskan

Bangkit Sanjaya Minta Dibebaskan
MINTA DIBEBASKAN: Terdakwa Bangkit Sanjaya ketika membacakan pledoi pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin kemarin (15/5) (M.Haeruddin/ Radar Lombok)

MATARAM—Pengadilan Tipikor  Mataram kembali menggelar sidang kasus korupsi proyek pengadaan hardware, software dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat dengan terdakwa Bangkit Sanjaya, Senin kemarin (15/5).

Sidang tersebut dengan agenda mendengarkan nota pembelaan atau pledoi terdakwa atas tuntutan 18 bulan penjara dan denda sebanyak Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.  Dalam pledoi tersebut, terdakwa lewat penasehat hukumnya yakni Yuda Aditia  Ma’atfa meminta agar majelis hakim  supaya membebaskan terdakwa. Hal itu karena dalam fakta persidangan tidak ada satupun yang terbukti menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi. “Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak tuntutan yang diajukan oleh JPU dan menyatakan Bangkit Sanjaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primer maupun subsider,”ungkapnya.

Disampaikannya, terdakwa tidak akan mungkin melakukan korupsi karena terdakwa bukan PNS dan hanya pedagang. Namun karena kebetulan terdakwa bertemu dengan Abdullah yang merupakan suami Mujenah  sehingga mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan.

Sebagai pedagang, terdakwa tentunya tidak terikat dengan uji fungsi jaringan yang merupakan domain panitia dan bukan kewajiban dari terdakwa. Peran terdakwa hanya mengirim barang dan menerima pembayaran dari barang yang dijualnya. “Berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah memenuhi kewajibanya dengan dengan mengirim barang secara sempurna dan terdakwa telah menerima pembayaran sesuai prestasi yang dilakukan. Dengan demikian tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa. Maka, unsur merugikan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi,”ungkakpnya.

Begitu juga dalam unsur orang yang melakukan maupun orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahkan dalam uraian tersebut ia menuding  tuntutan JPU hanyalah karangan untuk menjerat terdakwa. Padahal sesuai fakta persidangan tidak ada sama sekali yang menyatakan terdakwa  melakukan maupun menyuruh.

“Tidak ada peran terdakwa mengatur- ngatur tender karena UD Meci  Sejati murni milik Mujenah dan suaminya yang bernama Abdulah. Sementara terdakwa hanya pedagang tempat Mujenah dan suaminya membeli barang,”ungkapnya.

Disampaikan juga berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun bukti- bukti yang diajukan, jika terdakwa dalam pelaksanaan proyek tersebut dilakukan sendiri- sendiri.”Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pasal 18 Undang- undang tipikor tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan,”ungkapnya.

Menanggapi dakwaan tersebut, Hamdan selaku JPU  menyampaikan akan menanggapi pledoi tersebut secara tertulis. ”Kami akan tanggapi secara tertulis pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa,”ungkapnya.

Dalam tuntutan sebelumnya,terdakwa Bangkit Sanjaya dituntut selama 18 bulan penjara dan  membayar denda sebanyak Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.

JPU membebaskan terdakwa dalam dalam dakwaan Primair yakni pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Namun terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan subsider, melanggar pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Bangkit Sanjaya selaku kuasa dalam pelaksanaan pengadaan barang pada proyek pengadaan hardware, software dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 pada DPPKAD Kabupaten Lombok Barat diduga ikut terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Dalam unsur kerugian negara atau perekonomian negara, terdakwa Bangkit Sanjaya bersama dengan Drs Ahmad Solihin selaku PPK dan Mujnah selaku direktris UD Meci  Sejati tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 145.799.283. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 sebesar Rp 1 miliar  sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan.(cr-met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid