Terdakwa Korupsi KMWU Dituntut 4 Tahun

Terdakwa Korupsi KMWU
DENGAR TUNTUTAN: Tiga terdakwa korupsi pemberian Fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) PT Bank NTB Cabang Sumbawa mendengar tuntutan JPU, Selasa kemarin (4/4) (M.Haeruddin/Radar Lombok)

MATARAM-Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas  Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) PT Bank NTB Cabang Sumbawa dituntut 4 tahun penjara.

Ketiga terdakwa Drs H Miskan Arsyad MM selaku mantan pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa, H Mustaram Abbas selaku mantan wakil pimpinan  periode 2004 hingga 2009 dan Siti Nuryati selaku mantan penyedia administrasi kredit dana dan jasa Bank NTB Cabang Sumbawa pada periode 2005 sampai 2006.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor (PT) Mataram Selasa kemarin (4/4). Tuntutan ketiga terdakwa tersebut dibacakan dalam berkas yang berbeda-beda dan secara bergantian oleh JPU Kejari Sumbawa. “Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum terdakwa selama 4 tahun hukuman penjara,dikurangi semasa terdakwa berada di tahanan,” ujar JPU Fajrin Nurmansyah  saat membacakan tuntutan  terdakwa  Siti Nuryati dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Yapi.

[postingan number=5 tag=”korupsi”]

Selain dituntut 4 tahun penjara, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Dalam sidang tersebut JPU menguraikan bahwa perbuatan ketiga terdakwa merugikan negara sebesar Rp 1.587.610.113. ”Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainya memberikan kredit KMWU tanpa melalui prosedur yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian negara atau daerah melalui Bank NTB Cabang Sumbawa,”ujarnya.

Adapun hal-hal yang memberatkan ketiga terdakwa tersebut diantaranya perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terdakwa tidak menyesali perbuatanya. Terdakwa sebagai orang yang perofesional, berpengalaman dan berpengetahuan mengenai perbankan, sengaja melakukan perbuatan tercela yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. ”Perbuatan terdakwa juga telah memberikan kredit kepada orang yang tidak berhak sehingga menghambat perogram pembangunan ekonomi kemasyarakatan,”ujarnya.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya   sopan dalam menjalankan persidangan. Terdakwa juga sudah berusia lanjut (tua.red). “Terdakwa juga tidak menikmati hasil kejahatanya,” bebernya.

JPU membebaskan ketiga terdakwa dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 KUHP. ‘’Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer sehingga harus dibebaskan dalam dakwaan tersebut,” ungkapnya.

Namun, perbuatan para terdakwa dituntut bersalah dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18  ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkakn melakukan korupsi secara bersama- sama sebagaimana dalam dakwaan primer sehingga terdakwa harus dihukum,”ujarnya.

Ia merincikan pada tahun 2004 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah NTB dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengembangan usaha bagi masyarakat NTB yang berstatus PNS dan pensiunan yang membayar gajinya melalui PT Bank NTB, direksi PT Bank NTB menerbitkan surat edaran tentang KMWU yaitu kredit berjangka dengan kriteria skala mikro. ”KMWU ini diberikan  kepada perseorangan dengan status PNS dan pensiunan yang mempunyai kegiatan usaha produktif,”ujarnya.

Untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan dan pemberian KMWU direksi PT Bank NTB mengeluarkan surat prihal penyempurnaan kebijakan direksi tentang kredit serba guna dan KMWU. Pada intinya KMWU tersebut dapat juga diberikan kepada PNS atau BUMD maupun BUMN dengan beberapa ketentuan.

Kasus itu bergulir ketika salah seorang warga menjual tanah  kepada makelar tanah. Selanjutnya makelar tanah itu berkoordinasi dengan terdakwa. Hasil koordinasinya bahwa pembeli tanah tersebut harus mengajukan pinjaman berupa KMWU, dimana sebagian uang  pinjaman yang nantinya diterima oleh calon debitor tersebut akan digunakan untuk membayar tanah kaplingan tadi.

Terhadap tanah dengan luas 4 hektar itu, terdapat 154 orang yang tertarik dan berkeinginan membeli. Mereka lalu mengumpulkan persyaratan seperti salinan KTP, kartu keluarga, nomor bedge,surat keterangan gaji dan rekomendasi, surat kuasa untuk memotong gaji dan surat pernyataan bendahara. ”Dari persyaratan yang telah dikumpulkan oleh masing- masing pengapling tersebut, ternyata masih ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha sehingga terdakwa meminta orang lain membuat perlengkapan itu,”ujarnya.

Setelah para debitur mendapatkan uang kredit, terdapat 45 orang debitur yang tidak selesai melaksanakan kewajibannya  melakukan pembayaran terhadap kredit yang telah diambil sehingga membuat kerugian pada bank tersebut. ”Dengan demikian unsur mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum,”ujarnya.

Mendengar tuntutan tersebut, ketiga terdakwa akan  mengajukan  nota pembelaan (pledoi) lewat penasehat hukumnya. Majelis hakim memutuskan untuk menggelar sidang berikutnya untuk mendengarkan nota pembelaan pada pekan depan. ”Kami akan lakukan pembelaan,”ungkap  penasehat hukum terdakwa. (cr-met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid