PRAYA – Pemkab Lombok Tengah memastikan tidak merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 ini karena terbentur kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mengingat belanja pegawai sudah cukup banyak menyedot APBD, bahkan sudah mendekati 50 persen.
Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lombok Tengah, Lalu Wardihan Supriadi mengatakan, pemkab fokus pada persiapan rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara untuk CPNS tidak direkrut karena kondisi keuangan daerah untuk menggaji PNS sangat terbatas. “Kita konsen untuk menyelesaikan usulan PPPK yang jumlahnya 1.665 orang. Jumat nanti baru ada kejelasan kaitan bagaimana teknis rekrutmennya. PPPK ini terdiri dari 220 tenaga nakes, tenaga pendidik 810, dan sisanya tenaga teknis. Intinya untuk tahun 2024 ini untuk kuota CPNS kita tidak ada, hanya ada untuk PPPK,” ungkap Lalu Wardihan Supriadi, Kamis (22/8).
Kebijakan untuk tidak mengambil CPNS ini tidak lain karena pemkab juga sedang mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kaitan dengan tingginya belanja pegawai yang mencapai 50 persen. Tapi secara perhitungan riil mencapai 48 persen dari APBD Lombok Tengah. “Karena rekrutmen CPNS ini juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah. Di satu sisi belanja pegawai kita cukup tinggi, makanya kita ambil kebijakan tidak merekrut CPNS. Karena PPPK juga tentu banyak menyedot anggaran daerah, maka tentu kita melihat kemampuan juga,” tambahnya.
Wardihan mengaku, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Lombok Tengah mencapai 10.693 meliputi PNS dan PPPK. Untuk jumlah ASN yang ideal tergantung dari sisi pelayanan dan jumlah penduduk. “Jumlah kebutuhan ASN ini dinamis karena per tahun juga ada 300 sampai 400 ASN yang pensiun. Makanya berbagai kebijakan kita ambil, salah satunya tidak merekrut CPNS. Sudah kita pikirkan semuanya, baik dari sisi keuangan daerah dan lain sebagainya,” terangnya. (met)
