Terancam Dilaporkan ke Komnas HAM, Gubernur Anggap Biasa Saja

Zulkifliemansyah(dok)

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkifliemansyah menanggapi soal rencana akan dilaporkan ke Komnas HAM terkait pelibatan anak dalam pembuatan video promosi gelaran kejuaraan dunia motocross MXGP Samota.

Ditegaskan, video promosi itu bukan dibuat oleh Pemprov NTB dan bukan bagian dari official team gelaran MXGP Samota. “Kalau itu kan saya diminta sama orang yang bikin film (video). Kebetulan saya diminta pada terakhir-terakhir pakai motor trail. Tapi masalah prosesnya itu kerjaan orang,” ujarnya.

Soal adanya rencana akan dilaporkan, Gubernur menganggap biasa saja, karena menurutnya penayangan video juga sudah selesai. “Jadi ya terserah, penayangan iklannya juga sudah selesai. Kan itu orang yang bikin filmnya. Kecuali kita produsernya,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam proses pembuatan video itu, dirinya hanya diminta tolong, sehingga tidak kuasa menolak permintaan orang yang ingin membantu dalam mempromosikan event berkalas internasional yang akan berlangsung pada 24-26 Juni nanti di kawasan Samota Kabupaten Sumbawa. Apalagi yang membuat video bukan bagian dari official team gelaran MXGP Samota. “Masa ada orang yang mau bikin film, lalu di terakhir film mereka inginkan saya tampil, ya udah karena teman kita kenal makanya kita bantu. Kecuali idenya dari kami kemudian yang membuat film dari kita ya mungkin, tapi inikan kita hanya tampil doang,” tuturnya.

BACA JUGA :  Komnas HAM Tunggu Aduan Dugaan Gubernur Eksploitasi Anak

Ia juga menegaskan bahwa dalam pembuatan video tersebut bukan ide atau konsep dari pemerintah provinsi tapi murni dari pembuat film. “Jadi bukan kami yang punya ide. Itu ada nama Tris teman kita yang minta tolong karena dia produser film di NTB. Ingin bantu sebagai bentuk kontribusinya sebagai putra daerah, tidak ada maksud lain-lain,” tegasnya.

Karena tidak hanya hanya membuat film soal tersebut, tapi sambung Gubernur, mereka juga yang membuat film terkait dengan program beasiswa NTB yang menjadi salah satu program unggulan. “Makanya kita tidak mikir sejuah itu karena kita diminta tolong,” tambahnya.

Gubernur juga sampaikan, terkait masalah joki cilik yang selama ini jadi sorotan, sebetulnya tidak perlu dibuat gaduh. Jika dibuat tambah gaduh, malah justru akan semakin susah dibendung. Apalagi hal itu sudah jadi kebiasaan dan budaya masyarakat. “Jadi paling gampang sekarang ini, jika Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) itu nanti menerapkan aturan. Karena kalau di tingkat nasional itu masalah jokinya sudah ada ketentuannya. Maka lambat laun joki cilik ini akan hilang sendiri, tapi tidak semudah itu,” ucapnya.

BACA JUGA :  Gubernur Bakal Dilaporkan ke Komnas HAM

Pemprov NTB juga punya komitmen terkait hal tersebut, tapi prosesnya tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Menghapus kebiasaan dan budaya yang tengah berlangsung lama di tengah masyarakat tidak semerta-merta langsung hilang secara drastis. “Tapi kami yakin tidak terlampau lama bisa kita atasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Stop Joki Anak NTB, Yan Mangandar mengecam Gubernur NTB yang menampilkan joki anak menunggangi kuda dengan perlengkapan seadanya. Itu sama persis dengan kondisi anak yang ada di pacuan kuda. Karena itu, Koalisi Stop Joki Anak NTB akan melaporkan Gubernur Zulkieflimansyah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu juga akan dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPA). “Dalam waktu dekat kami layangkan laporan, saat ini masih dalam proses. Melaporkan Gubernur ini juga bukan hanya saya, tapi saya juga akan berupaya meminta masyarakat NTB baik secara pribadi maupun organisasi untuk mau melaporkan Gubernur NTB, karena ini terkait kemanusiaan,” katanya. (sal/yan)