TANJUNG – Akhirnya Pemerintah Daerah Lombok Utara melaksanakan assessment (uji kompetensi) kepada 1456 pegawai tenaga kontrak yang berlangsung di sepuluh titik secara serentak, Senin (13/3).
Sedianya, pelaksanaan assessment ini berlangsung pada akhir tahun lalu, namun adanya kelalaian dari dinas terkait sehingga menyebabkan pelaksanaan baru terlaksana. Meskipun pelaksanaan terlambat diyakini penilaian tenaga kontrak akan berjalan guna menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Sebenarnya evaluasi ini sudah lama hendak dilakukan, tapi ada kelalaian dari kepala dinas. Sejak awal sudah disampaikan minimal bulan Oktober tahun kemarin sudah selesai, sehingga tinggal dibicarakan pengalokasian anggaran pada saat setelah melakukan assessment,” tegas Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin kepada wartawan usai memantau pelaksanan assessment di aula SMPN 1 Tanjung.
Selain itu, keterlambatan ini juga disebabkan adanya perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus diselesaikan pada tahun kemarin. Kemudian pembahasan dan penyusuan APBD tahun anggaran 2017 yang harus diselesaikan, termasuk juga terhambat dengan berbagai kegiatan pemerintah daerah. “Memang keterlambatan ini karena berbagai kegiatan yang dihadapi pada tahun kemarin. Saya kira ini tidak terlepas dari luar dugaan. Maka kami berharap bisa dimaklumi,” katanya.
Dengan pelaksanaan assessment murni untuk mendapatkan tenaga kontrak yang benar-benar profesioanl sesuai kebutuhan daerah sehingga terhindar dari praktek sarat KKN. “Saya kira ini tetap menjadi pantauan. Insya Allah tidak ada KKN,” tandasnya.
[postingan number=3 tag=”klu”]
Dari hasil pantauan, pelaksanaan asesmen ini yang terbagi secara serentak berjalan dengan normal dan sebagian besar hadir. Meskipun terdapat 51 orang yang tidak hadir. Sehingga pelaksanaan asesmen ini bagian dari cara untuk memperjelas database kepegawaian, sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran daerah. Setelah mengetahui jumlah ini eksekutif tentu lebih enak berbicara dengan pihak legislatif untuk membahas anggarannya. “Dan cara ini juga semua pegawai baik OJT (magang), pelamar baru maupun sudah lama bekerja benar-benar terinventarisir sesuai analisis beban pekerjaan,” terangnya.
Assessment ini untuk tahun tenaga kontrak tahun anggaran 2017, karena tenaga kontrak harus dievaluasi setiap tahun dengan cara melakukan asesmen, sehingga yang melakukan assessment tenaga kontrak yang sudah dikontak tahun 2016 sebanyak 1.456 orang. Dikatakan, jumlah ini tidak bertambah dari kebutuhan sesuai penyiapan anggaran. “Untuk tahun depan akan dilakukan pada akhir tahun 2017 minimal Desember mendatang agar tidak seperti tahun ini,” harapnya.
Disebutkan jumlah pegawai tenaga kontrak termasuk OJT itu di atas 1800. Khusus OJT dan pelamar sebanyak di atas 400. Ini akan juga di assessment pada gelombang kedua setelah gelombang pertama ini selesai. Artinya tidak menutup kemungkinan pegawai tenaga kontrak yang di-assessment pada gelombang pertama ada yang tidak lolos, sehingga kekurangan itu akan diisi pada peserta gelombang kedua yang lolos. “Jumlahnya tetap, tidak ada menambah dan mengurangi. Hanya saja yang tidak lolos akan diisi dari peserta gelombang kedua. Sedangkan pegawai tenaga kontrak yang tidak lolos akan mendapatkan konsekuensi, hanya saja secara kemanusiaan tidak akan mengeluarkan mereka dengan catatan pengabdian, kalau untuk mengaji mereka akan disiasiati di masing-masing SKPD tidak melalui APBD,” bebernya.
Terkait gaji sendiri kemungkinan tidak akan lama keluar. Ia memastikan akan diberikan setelah semua pelaksanaan asesmen selesai, kemudian yang tidak lolos akan diisi oleh peserta gelombang kedua. “Baru akan menerima gaji secara serentak,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Utara Masjudin Ashari menambahkan, pelaksanaan asesmen ini akan berlangsung secara serentak di sepuluh titik ada di aula SMPN 1 Tanjung, Dinas Pertanian, Dikpora, BPKAD, dan kantor lainnya. Untuk semua peserta diberikan soal yang sama terdiri dari kemampuan umum 100 soal dan tes kepribadian 30 soal dengan waktu menjawab selama 1 jam 30 menit. Sementara untuk memastikan hasilnya keluar pihaknya menarget dalam waktu seminggu. “Begitu selesai keluar akan disampaikan ke SKPD, untuk jumlah yang ikut nanti akan melihat hasil total terakhirnya,” ungkapnya. (flo)
