MATARAM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambesi mengingatkan masyarakat NTB pentingnya menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.
Menurut Yohana, selama ini banyak tenaga kerja Indonesia, terutama wanita yang kurang memiliki skill dalam berbahasa. “Itu yang penting, bahasa Inggris. Makanya diadakan pelatihan disini,” ucap Yohana saat membuka Pelatihan Calon Tenaga Kerja Perempuan Program Wanita Indonesia Hebat di Gedung Ibnu Sina STIKES Yarsi Mataram, Senin (20/6).
Program ini merupakan kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), BNP2TKI, Pemda NTB, dan Tahir Foundation yang akan dilaksanakan selama tiga bulan dari tanggal 20 Juni-21 September 2016. Hadir Deputi penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Sekretaris BP3KAB NTB, selaku ketua panitia Baiq Eny Indraswati dan lain-lain.
Hal senada disampaikan Sekda Provinsi NTB H Rosiady Husaini Sayuti yang mewakili Gubernur NTB. Kedepan Provinsi NTB tidak hanya akan mengirim tenaga kerja non skill yang menjadi PRT, tetapi dapat mengirim tenaga kerja terampil dengan pendidikan minimal D3, baik di bidang kessehatan maupun di bidang lain. “Masalnya sekarang kita bisa bahasa Inggris tidak, siapa disini yang bisa bahasa Inggris angkat tangan?,” tanya Rosiady yang tidak ada satupun peserta berani mengangkat tangan.
Lebih lanjut, Rosiady menyampaikan banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi terkendala masalah penguasaan bahasa asing. Padahal permintaan tenaga kerja terampil dari luar negeri sangat besar. “Mudah-mudahan dengan pelatihan yang diberikan ini bisa efektif dalam mengatasi masalah bahasa agar tidak menjadi batu sandungan jika ingin bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Ketua Panitia Baiq Eny Indraswati menjelaskan tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta daya saing tenaga kerja perempuan Indonesia. Dengan begitu diharapkan mampu mengisi kesempatan kerja formal di luar negeri, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. “Berdasarkan MoU antara KPP-PA RI dan Gubernur NTB, NTB mendapat alokasi peserta sebanyak 500 orang tiap tahun selama 5 tahun,” jelasnya.
Dengan kesepakatan itu, NTB mendapat anggaran sekitar RP 2 miliar untuk biaya pelatihan bagi 167 peserta, yang terdiri dari tenaga perawat 97 orang dan bidan 70 orang. (zwr)
