Tarik Warga Belanda, Petugas Puskesmas Senaru Diprotes

Khaerul Anwar
Khaerul Anwar (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Penarikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oknum petugas UPTD Puskesmas Senaru terhadap seorang bule bernama Meser, 53 tahun  warga negara Belanda yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Juli lalu menunai kritikan.

Pasalnya, oknum petugas menarik pembayaran pelayanan kesehatan sebesar Rp 400 ribu, yang tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) tentang penarikan kesehatan. Setelah menunai kritikan dan diketahui, Dinas Kesehatan Lombok Utara langsung memanggil oknum petugas bersama Kepala Puskesmas Senaru untuk memintai keterangan atas hal tersebut. “Kami sudah panggil oknum petugas yang menarik, termasuk Kepala Puskesmas untuk mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Atas perbuatan itu, oknum petugas mengakui salah dan meminta maaf tidak akan mengulang lagi perbuatan serupa,” aku Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Khaerul Anwar kepada media melalui via telepon, Rabu kemarin (2/8).

Besaran penarikan pelayanan kesehatan sebesar Rp 400 ribu dengan rincian karcis/loket sebesar Rp 100 ribu, konsultasi dokter Rp 100 ribu, dan lain-lain sebesar Rp 200 ribu. Besaran penarikan ini memang tidak seperti itu, sudah diatur dalam perda tentang penarikan pelayanan kesehatan. “Retribusi pelayanan kesehatan sudah diatur dalam perda, tidak sebesar itu,” jelasnya.

Atas pengakuan oknum, pihaknya hanya memberikan teguran dan tidak memberikan sanksi karena oknum sudah mengakui langsung perbuatan dan tidak mengulangi lagi, sebab oknum ini merupakan pegawai honor bukan PNS. “Oknum petugas tenaga kontrak ini tidak paham tarif WNA, karena tidak segitu nilainya,” dalihnya.

Terkait adanya sepanduk di areal Puskesmas diakui ada, namun ukurannya kecil. Agar hal serupa tidak terulang, pihaknya sudah memberikan imbauan via WA group. Kedepan, akan menyampaikan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan memasangkan sepanduk di bagian UGD dan otlet serta objek wisata. “Karena banyak praktik-praktik di objek wisata,” tandasnya.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Nasrudin menegaskan, pihaknya akan segera memanggil leading sektor tersebut, untuk mempertegas besaran anggaran pemungutan kesehatan. “Meskipun sudah dikembalikan, kita akan memanggilnya,” katanya terpisah. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid