PRAYA – Event MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober lalu ternyata mengalami kerugian. Pasalnya meski jumlah penonton tembus hingga 102.929 penonton namun ternyata jumlah tiket yang terjual tidak sesuai dengan target sehingga dengan kerugian inilah membuat pihak MGPA sudah bersurat ke Pemkab Lombok Tengah untuk diberikan keringanan dalam membayar pajak hiburan.
Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri ketika dikonfirmasi memebenarkan bahwa saat ini pihak MGPA sudah mengajukan perihal permohonan keringanan pajak hiburan atas event MotoGP 2023 ini. Dalam penjelasan MGPA bahwa memang penyelenggaraan event MotoGP telah berjalan sangat baik dengan melibatkan banyak tenaga kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari masyarakat setempat. “Secara langsung penyelenggaraan event MotoGP telah memberikan manfaat besar serta berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Lombok Tengah. Namun disisi lain, keberhasilan penyelenggaraan event tidak sebanding dengan penjualan tiket dimana realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp 39.640.756.077 atau sebesar 48 persen dari target awal sebesar Rp 81.615.113.969,” ungkap H Lalu Pathul Bahri, Jumat (3/11).
Karenanya, hal ini belum dapat menutupi biaya operasional penyelenggaraan sehingga mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut, pihak MGPA mengajukan permohonan agar dapat diberikan keringanan pajak hiburan atas penjualan tiket event MotoGP 2023 sama seperti tahun 2022 lalu yakni sebesar 15 persen. “Alasan permintaan pengurangan pajak ini agar tidak menambah besar defisit dengan beban operasional yang telah MGPA keluarkan untuk menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP. Selain itu, insentif pajak hiburan tetap 15 persen merupakan suatu apresiasi dan salah satu bentuk dukungan kepada MGPA untuk dapat membawa lebih banyak event-event balap internasional di Pertamina Mandalika International Circuit tahun 2024,” terangnya.
Hanya saja, pemkab belum memberikan respons hingga 15 persen dalam hal pengurangan pajak hiburan ini. Namun oleh pemkab memberikan keringanan dari 30 persen menjadi 15 persen. Padahal jika pajak hiburan diangka 30 persen maka dengan realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp 39.640.756.077, pemkab akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 11.892.226.823. “Tapi kita berikan kelonggaran dan kita bertahan diangka 20 persen sehingga kalau pajak hiburan diangka 20 persen dari realisasi penjualan tiket berbayar hanya sebesar Rp 39.640.756.077 maka hitung-hitungan kita bisa mendapatkan PAD hingga Rp 7.928.151.215,” terangnya.
Pihaknya enggan terlalu jauh mengomentari kenapa dalam setiap event selau mengalami kerugian meski jumlah penonton sangat besar. Karena baginya jika hal ini sebagai upaya untuk menjaga kondisufitas dan pihaknya meyakini kerugian yang disampaikan oleh MGPA memang apa adanya karena memang semua peroses saat event MotoGP serba elektronik dan pihak BPK juga tentu melakukan pemeriksaan. “Tapi yang jelas kita tidak memenuhi permintaan MGPA yang penurunan 15 persen tapi kita berikan keringanan 20 persen dari yang sebelumnya 30 persen sesuai Peraturan Daerah (Perda). Hal ini kita mengacu karena melihat kondisi kita di Lombok Tengah baik kondisi APBD maupun PAD dan lainnya,” terangnya.
Ia berharap agar Pihak MGPA juga segera melakukan pembayaran terhadap pajak hiburan MotoGP yang 20 persen ini paling tidak bisa dilakukan pada November ini. Terlebih Pemkab sudah memberikan keringanan dari 30 persen menjadi 20 persen. “Ini lagi dua bulan untuk tahun 2024 makanya kita dorong agar pajak hiburan ini bisa dibayarkan secepatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur MGPA, Priandhi Satria yang dikonfirmasi enggan memberikan respons terkait dengan kerugian event MotoGP hingga kemudian mengajukan permohonan keringanan pajak hiburan ini. Pihak MGPA tidak menjawab watshap yang disampaikan Radar Lombok meski direktur MGPA membaca pesan watshap tersebut. (met)
