TANJUNG – Potensi sektor pariwisata di Lombok Utara ternyata belum bisa mendatangkan hasil memadai.
Buktinya, dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1 miliar yang dipasang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baru terealisasi Rp 178 juta hingga triwulan ketiga. Angka ini sesuai yang diterima Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Capaian realiasi selama kurun waktu triwulan ke II hingga masuk triwulan ke III tahun 2017 baru bisa dicapai sebesar Rp 178 juta dari target sebesar Rp 1 miliar. “Capaian target pendapatan Disbudpar baru tercapai sebesar 17 persen atau sebesar Rp 178 juta dari target Rp 1 miliar. Padahal sudah memasuki triwulan ke III tahun 2017 ini,” beber Kabid Pendapatan Bapenda Lombok Uta Arifin, Rabu (12/7).
Disbudpar mestinya menggenjot sektor potensi pendapatan untuk memenuhi targetnya. Karena, potensi objek Teluk Nara, Teluk Kodek, Pelabuhan Bangsal serta objek masuk kawasan wisata seperti air terjun cukup besar jika dikelola maksimal. “Kita juga belum tahu pola penarikan melalui karcis yang di-order di kami. Karena ada dua jenis karcis yang dijual yakni karcis masuk untuk wisatawan lokal sebesar Rp 3000 dan karcis masuk wisatawan asing sebesar Rp 5000,” sebutnya.
Potensi-potensi riil pendapatan daerah di sektor pariwisata setelah dialihkan penuh pengelolaannya ke Dispar memang baru tahun ini dimaksimalkan. “Kita belum mengetahui apa serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Jika dulu masih satu dinas dengan perhubungan masih terkendala oleh kurangnya SDM. Namun, sejak dikelola Dispar apakah kendala SDM masih menjadi persoalan atau tidak itu kami belum tahu,” jelasnya.
Adapun capaian realiasi pendapat secara keseluruhan sekarang ini, diklaim Arifin, cukup signifikan. Yang paling besar adalah pada sektor perizinan. Bahkan, kenaikan pendapatan yang ditargetkan bupati tahun 2017 ini adalah sektor perizinan. Di mana untuk pendapatan dari IMB kenaikan target itu sebesar Rp 250 juta dan izin gangguan atau HO sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan naiknya target cukup besar di instasi perizinan terpadu satu pintu pada izin IMTA yakni sebesar Rp 500 juta. “Total naiknya target para sektor perizinan tahun ini sebesar Rp 1 miliar. Sehingga total target pendapatan pada sektor perizinan dari Rp 3 miliar menjadi Rp 5 miliar,” bebernya.
Target naiknya PAD tahun 2017 ini mencapai Rp 15 miliar dari total capaian PAD tahun lalu sebesar Rp 135 miliar. Jika ditotal dengan kenaikan terget itu, maka tahun 2017 ini target PAD menjadi Rp 150 miliar. “Realisasi PAD kita hingga memasuki triwulan ke III ini sudah mencapai 43 persen atau Rp 30,9 miliar lebih. Capaian itu dari semua jenis pajak seperti hotel, restoran, tambang galian C, BPHTB, PBB maupun retribusi,” paparnya.
Dari total capaian hingga sekarang ini, masih harus digenjot kembali karena masih sekitar 63 persen dalam kurun waktu satu semeter ini. Target itu optimis akan dicapai tahun 2017 ini. Karena sektor pariwisata tetap menjadi potensi terbesar untuk pajak. Potensi besar itu pada bulan Juli hingga September mendatang. Di mana angka kunjungan wisatawan sudah meningkat atau high season. “Itu bisa terjadi setiap tahunnya. Potensi-potensi pajak dari sektor pariwisata inilah yang kita harapkan,” harapnya.
Plt Kepala Disbudpar Lombok Utara, Baiq Prita Setyawati yang dikonfrimasi wartawan mengaku masih mencari terobosan terkait capaian itu. Pasalnya, setelah pisah dengan koperasi pihaknya masih berupaya mencari trobosan khususnya yang ada di Bangsal. “Kita berupaya juga mencari terobosan karena kita sudah pisah dengan Koperasi Karya Bahari Bangsal,” tanggapnya singkat melalui pesan singkat. (flo)
