Target Indeks Pengurangan Risiko Bencana NTB Terlampaui

Risiko Bencana NTB Terlampaui
Capaian IRB Provinsi NTB yang dijalankan BPBD NTB. (IST/sumber BPBD NTB).

MATARAM—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menyampaikan capaian Indeks Pengurangan Risiko Bencana selama satu tahun terakhir, yang ternyata melampaui dari terget penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi 129.02. Jika dipresentasikan penurunan sebesar 27,31 persen dari target sebesar 3 persen pertahun sesuai RPJMD. Dengan demikian NTB berada dalam katagori sedang.

Hal tersebut juga, sejalan dengan visi dan misi Gubernur, Dr H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, dalam mewujudkan NTB Gemilang. Dalam penjabaran visi dan misi tersebut, BPBD memiliki peran dalam mewujudkan misi pertama, yaitu NTB Tangguh dan Mantap, melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.

“Dalam satu tahun pemerintahan Zul-Rohmi, mampu melakukan lompatan yang cukup signifikan dalam mewujudkan visi NTB Gemilang melalui Misi NTB Tangguh dan Mantap, dari target penurunan IRB tahun 2019 sebesar 172.18 menjadi 129.02 (penurunan sebesar 27,31 %, dari target 3%),” ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, kemarin.

Lebih lanjut Khalik menjelaskan, dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memiliki langkah strategis melalui BPBD dalam penurunan IRB. Yakni dengan konsep perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan dengan penyelarasan program dan kegiatan melalui ABPD kabupaten/kota dengan ABPD Provinsi. Kemudian membangun koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, NGO, dunia usaha dan komunitas masyarakat. Selanjutnya, koodinasi dan komunikasi yang baik dengan BNPB termasuk salah satunya dalam penghitungan IRB. Dan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pengurangan risiko bencana.

Dikatakan Khalik, dalam penghitungan dan penyusunan IRB oleh BPBD Provinsi NTB dengan berbagai langkah yang dilakukan seperti koodinasi dan pembinaan 10 kabupaten/kota terkait penyususan 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah. Kedua pembagian buku 71 IKD ke kabupaten kota sebagai bahan penghitungan. Ketiga rapat koordinasi di BNPB pusat untuk persiapan dan penghitungan IRB. Keempat rapat koordinasi BPBD Provinsi NTB untuk penghitungan final IKD sebagai salah satu variabel untuk penghitungan IRB. Dan yang terakhir BNPB mengeluarkan release terkait IRB.

Karena itu lanjut, Khalik BPBD Provinsi NTB, berkontribusi dalam peningkatan kapasitas daerah guna menurunkan Indeks Risiko Bencana di Nusa Tenggara Barat, dengan program dan kegiatan di tahun 2019, antara lain penyusunan rencana kontinjensi kejadian bencana di wilayah Provinsi NTB, rencana kontinjensi banjir (dokumen provinsi dan dokumen kabupaten), rencana kontinjensi banjir wilayah Lombok Utara, rencana kontinjensi Gunung Api. Pembentukan Desa Tangguh Bencana 20 Desa selama 2019. Pembentukan Sekolah Aman Bencana 17 Sekolah selama 2019, Pembekalan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kegiatan simulasi di Instansi Pemerintah, perhotelan, sekolah, perguruan tinggi dan desa Pelatihan Trauma Healing pada siswa SMA se-Lombok Tengah.

Selanjutnya sambung Khalik, BPBD berkontribusi dalam peningkatan kapasitas daerah guna menurunkan Indeks Risiko Bencana di Nusa Tenggara Barat, dengan program dan kegiatan di tahun 2019 antara lain dengan melakukan, Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan. Penyusunan buku khutbah kebencanaan. Penyusunan buku setahun gempa bumi Penyaluran bantuan perlengkapan 20 Destana di 10 kabupaten/kota.

Program Kentongan Tanggap Bencana bekerjasama dengan RRI dan multi pihak. Pembinaan di sekolah dan desa rawan bencana. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di 10 Kabupaten/Kota. KKN Tematik Tanggap Bencana bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang di 5 desa di KLU. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di lembaga usaha, lembaga mitra, perguruan tinggi dan komunitas. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di Tempat Ibadah (Masjid, Gereja dan Pura). Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di 20 desa. Pembentukan Forum PRB tingkat Provinsi NTB (dalam proses).

Sinkronisasi program kegiatan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan NGO dalam rangka menurunkan tingkat kerentanan, antara lain. Pembangunan rumah tahan gempa, pembangunan sumur bor, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kemudian dengan kegiatan normalisasi sungai dan saluran air, pembangunan Empung dan DAM penahan air, penguatan tebing, penghijauan dan penanaman bakau, program zero waste dan program pengetasan kemiskinan. (sal/adv)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid