TANJUNG-Ribuan warga, khususnya yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Kayangan melakukan aksi pembakaran material proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I di Kawasan Hutan Rinjani Barat, yang berbatasan dengan Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (23/5).
Berdasarkan pantauan koran ini, total ada 20 titik tumpukan pipa berdiameter 10,5 inch dibakar. Belum lagi satu tempat penampung air yang ikut dibakar dan dihancurkan. Selain itu ada enam unit mesin pemersatu pipa juga ikut dibakar. Tumpukan pipa-pipa yang dibakar ini sendiri disisir warga jauh ke dalam Kawasan Hutan Rinjani Barat. “Demo ini tidak ada koordinatornya, saya juga tidak menyangka bisa sampai terjadi pembakaran,” ujar Ketua Gabungan P3A Kecamatan Kayangan, Zainuddin.
Ribuan warga ini sendiri berdasarkan keterangan yang dihimpun dari lapangan, berasal dari enam desa di Kecamatan Kayangan. Yaitu Desa Sesait, Santong, Kayangan, Gumantar, Dangiang dan Pendua, yang selama ini mendapatkan manfaat dari Air Terjun Sekeper.
Sebenarnya, aparat kepolisian dibantu jajaran Camat Kayangan, sudah mengajak warga berdialog sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor Camat Kayangan, sebelum warga ke lokasi. Dialog dilakukan untuk mencari solusi. Namun nyatanya saat dialog, terus saja ada yang menyemangati untuk tetap terjun ke lokasi.
Saat warga sudah sampai ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, tidak tahunya di lokasi sudah ada ratusan warga lain dari Kecamatan Kayangan yang melakukan aksi pengerusakan dan pembakaran lebih dahulu. Maklum, ada jalan pintas menuju lokasi proyek melalui perbatasan Desa Santong yang jaraknya jauh lebih dekat ke lokasi daripada melalui Kantor Camat Kayangan.
Melihat aksi pembakaran dan pengerusakan ini, Camat Kayangan, Tresnahadi juga berupaya menghentikan aksi warga dan sempat berdialog di tengah aksi pembakaran didampingi Kapolsek Kayangan, AKP Itradi. Namun nyatanya tetap tidak bisa dihentikan.
DIALOG: Camat Kayangan, Tresnahadi dibantu Kapolsek Kayangan, AKP Itradi berdialog dengan warga ketika membakar dan mengrusak pipa proyek BWS.​
Pengawas Proyek Lapangan BWS Nusa Tenggara I, Guruh Bayu yang ada di lokasi sangat menyayangkan aksi pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan warga. Terlebih pada aksi ini, aparat kepolisian terbilang telat datang. “Pembakarannya terjadi kurang lebih 20 menit, baru aparat datang,” terangnya.
Menurut Bayu, setidaknya dalam aksi pengerusakan dan pembakaran pipa ini, BWS atau pelaksana proyek mengalami kerugian sekitar Rp 1,2 miliar dari total nilai proyek Rp 11,39 miliar lebih. Karena satu lonjor pipa saja harganya mencapai Rp 6 juta.
Bayu menjelaskan, dalam kejadian ini, yang rugi sebenarnya Pemerintah KLU karena proyek ini murni permintaan pemda setempat kepada BWS pada 2013, yang kemudian ditindaklanjuti BWS hingga akhirnya bisa terlaksana pada 2016. Kesepakatannya kata Bayu, Pemerintah KLU, bersedia melakukan pembebasan lahan di sepanjang lokasi proyek. Kemudian bersedia pula untuk memfasilitasi sosialisasi kepada warga. “Tapi kejadiannya malah seperti ini. Saya kira pemerintah pusat akan pikir-pikir lagi memberikan proyek serupa ke KLU dan sebenarnya kita juga sudah memberikan solusi, untuk bantuan proyek irigasi, silakan warga ajukan ke BWS. Karena kita tahu sendiri, air banyak yang mengalir, tapi kebanyakan juga meresap ke tanah,” terangnya.
Bayu pun meluruskan, pada papan informasi proyek, memang tertulis proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper. Namun bukan aliran Air Terjun Sekeper yang diambil, melainkan aliran mata air lain yang berasal dari gunung. Kendatipun dua aliran ini akhirnya bertemu membentuk satu aliran besar. “Jadi ada dua aliran sebelum bertemu, ada dari air terjun sekeper, ada dari gunung, yang dari gunung ini kita ambil bukan dari Sekeper,” terangnya.
Kalau aliran dari gunung ini kata Bayu, lebih banyak mengalir di Kecamatan Gangga, sehingga sosialisasi lebih kepada warga di Kecamatan Gangga, tepatnya sekitaran Desa Sambik Bangkol, tempat proyek dilaksanakan. Pihaknya sendiri pada waktu itu sempat protes kenapa proyek ini menuliskan kata Sekeper sehingga terjadi polemik, karena memang Air Terjun Sekeper sendiri mengalir untuk wilayah Kecamatan Kayangan. Kata Sekeper ini sendiri kata Bayu sudah tertulis sejak diajukan Pemerintah KLU ke BWS.
BWS sendiri lanjut Bayu mencatat bahwa debit aliran tempat pengambilan air mencapai 1.780 liter per detik. Sementara BWS hanya mengambil 100 liter perdetik. Namun ketika debit sedikit, yaitu khusus Juli (pada saat debit sedikit), hanya diambil 55 liter per detik. “Jadi Juli rencananya diambil lebih sedikit, kita prioritaskan untuk irigasi,” terangnya.
Salah seorang tokoh Desa Sesait, Hamdan yang ikut ke lokasi menerangkan, memang terdapat dua aliran, satu dari Air Terjun Sekeper dan satunya lagi dari gunung. Kedunya kemudian membentuk aliran besar yang mengalir ke Kecamatan Kayangan. Jadi, mau diambil di aliran Sekeper atau gunung sama saja, tetap akan mengurangi debit air yang masuk ke irigasi para petani apabila dimanfaatkan BWS. “Dan perlu diketahui juga, lokasi tempat pemasangan pipa saat ini, sedang diajukan menjadi kawasan hutan adat Wet Sesait,” jelas Hamdan.
Tokoh masyarakat Sesait lainnya Subhan saat berorasi dalam dialog yang dinisiasi Camat Kayangan di lokasi mengatakan, memang satu dua tahun jika dimanfaatkan oleh BWS, tidak terlalu berdampak. Namun jangka panjang akan sangat berdampak untuk wilayah Kecamatan Kayangan. Terlebih pembalakan hutan terus terjadi dan debit juga terus berkurang.
Camat Kayangan, Tresnahadi menambahkan, memang rencananya pekan ini, Wakil Bupati KLU, Sarifudin yang notabene dari Kecamatan Kayangan akan mengumpulkan warga mendiskusikan masalah ini. Namun ternyata terlanjur kejadian pengerusakan dan pembakaran. “Wakil bupati sejak Senin ini sampai Rabu kunjungan kerja ke Bantaeng. Rencannya setelah pulang dari Bantaeng, warga akan dikumpulkan membahas masalah ini, tapi terlanjur kejadian,” terangnya.
Lantas bagaimana dengan kelanjutan proyek? Bayu menambahkan, sekarang semuanya tergantung dari Pemerintah KLU untuk menyikapi penolakan masyarakat. Jika memang tetap ditolak, maka pihaknya tidak masalah menghentikan proyek. “Kita harapkan bisa diselesaikan, kalau tidak, ya kita siap angkat jangkar,” terangnya.
Dengan kerugian mencapai Rp 1,2 miliar, apakah kontraktor nantinya mau melanjutkan proyek? Menurut Bayu, itu nantinya kembali kepada kontraktor, karena mungkin saja kontraktor sudah mengasuransikan proyek ini.
Pantauan di lokasi, warga sendiri bersedia diajak untuk berkomunikasi lebih lanjut. Namun dengan catatan, selama komunikasi berjalan tidak boleh ada pelaksanaan proyek.
Dalam aksi ini sendiri, sejumlah pejabat lingkup Pemerintah KLU turun ke lokasi. Diantaranya Camat Gangga, Asisten II Melta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral KLU, Raden Nurjati dan Direktur PDAM KLU, Suhaili. (zul)
