Ia menambahkan, dari sekitar 80 unit mesin pompa yang dimiliki Dinas Pertanian, semuanya telah dipinjamkan ke para petani. Bahkan pihaknya juga telah mengajukan usulan ke pusat untuk tambahan bantuan mesin pompa.
“Sebelumnya kita juga telah kita berikan langsung dalam bentuk bantuan ke setiap kelompok tani. Untuk tahun ini memang masih belum ada bantuan kita berikan. Makanya kita masih menunuggu usulan yang telah kita sampaikan ke pusat,” ujar dia.
Krisis air untuk lahan pertanian juga disebabkan karena ketersediaan infastruktur irigasi yang belum sepenuhnya memadai. Dikatakan Sahri, persoalan irigasi perlu melalui kajian secara menyeluruh yang melibatkan pihak terkait yang ada di lingkup Pemkab Lotim. Diantaranya dengan melibatkan PUPR dengan cara turun melakukan survei . Pasalnya penangan irigasi ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, melainkan juga menjadi domain Dinas PUPR.
“ Kalau itu domainnya PUPR, maka mereka yang tangani. Kalau kita domainnya irigasi tersier,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan Dam Pandandure yang masih belum sepenuhnya bisa memasok air untuk lahan pertanian ke di wilayah selatan. Karenanya ia akan turun mengecek wilayah mana saja yang belum tersentuh air dam tersebut. Baru setelah itu bisa diketahui, apakah penangannya itu melalui pembuatan irigasi, pipanisasi ataukah menggunakan mesin pompa.” Namun untuk pembangunan irigasi tersier di tahun ini memang ada dilakukan di sejumlah tempat,” pungkasnya.
