MATARAM — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ridwan Syah mengatakan Pemprov NTB sudah mengusulkan anggaran sebanyak Rp 1,5 triliun ke Pemerintah Pusat, untuk penanganan infrastruktur jalan daerah yang rusak parah melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Sebab, persoalan infrastruktur di NTB selalu menjadi tuntutan yang hadir dari masyarakat. Sementara keuangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga provinsi Terbatas,” katanya saat ditemui di Mataram, kemarin.
Ridwansyah merinci khusus dana untuk pembangunan ruas jalan provinsi diusulkan sebanyak Rp 500 miliar ke Kementerian PUPR. Sedangkan masing-masing Kabupaten/Kota di NTB yang jalannya rusak, rata-rata diusulkan sebesar Rp 100 miliar. Sehingga total dana yang diminta Pemprov ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan mencapai Rp 1,5 triliun. “Jadi total semuanya sekitar Rp 1,5 triliun secara keseluruhan,” sebutnya.
Usulan ini kata Ridwan Syah, untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan penanganan infrastruktur jalan di daerah. Termasuk soal realisasi jalan lingkar utara KLU. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah kolaboratif agar pembangunan jalan tersebut bisa terwujud.
Bahkan usulan penganan infrastruktur daerah ini, oleh Pemprov sebenarnya sudah cukup lama disampaikan ke Pemerintah Pusat. Mengingat perbaikan ruas-ruas jalan yang ada di NTB ini memang yang belum mampu ditangani Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akibat keterbatasan fiskal.
“Alhamdulillah Menteri memberikan dua respon yang baik. Pertama caranya sudah betul kalau memang daerah tidak memiliki uang maka mintanya ke Pusat. Dan beberapa ruas jalan sudah di ACC pak menteri sebesar Rp 428 miliar yang akan dilelang oleh Balai Jalan Nasional bulan Mei 2023,” jelasnya.
Beberapa ruas jalan yang rusak parah dan sudah dipastikan akan segera ditangani Pemerintah melalui program inpres pada Mei 2023. Antara lain ruas jalan Lembar – Pelabuhan Gili Mas sepanjang 7,5 kilometer yang ditaksir akan menelan biaya sebanyak Rp 91 miliar. Kedua ruas jalan wilamaci – Karumbu – Sape yang yang panjangnya mencapai 19 kilometer akan ditangani dengan biaya total Rp 92 Miliar lebih. Dan terakhir ruas jalan di Samota yang diusulkan mencapai Rp 176 miliar.
Diakui bahwa Kementerian PUPR sangat membuka pintu bagi pembangunan NTB. Salah satunya dengan program inpres jalan daerah yang merupakan target presiden Jokowi menyelesaiakn persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran Kementerian.
“Impres jalan daeran itu anggarannya dari Kementerian tapi menangani jalan daerah yang menjadi kewenangan provinsi provinsi dan Kabupaten,” ucapnya.
Selain itu Pemprov NTB juga mengusulkan jalan yang rusak di semua pelosok di NTB. Namun kenyataan tidak semua bisa diatasi. Ada syarat yang harus dipenuhi yakni semua ruas-ruas jalan harus memenuhi kriteria tertentu. Mulai dari sudah ada desain pembangunan jalannya dan ada dokumen analisa mengenai dampak lingkungannya (AMDAL) serta tidak ada permasalahan lain terkait pembebasan lahan.
“Dari semua persyarakat yang ditetapkan Menteri PUPR. Hanpir semuanya bisa di penuhi dari jalan provinsi. Dari daerah juga menyampaikan seperti itu,” ujarnya.
Sedangkan untuk ruas jalan lainnya akan diupayakan pada tahap kedua yaitu sekitar bulan Juli atau Agustus 2023. Dan paling lambat sisanya akan direalisasikan tahun 2024. Tetapi batas akhir penyelesaian program impres jalan ini tidak boleh lebih dari September 2024.
“Jadi sebelum pemerintahan Jokowi selesai semua beban-beban ini harus tuntas sehingga tidak mungkin mengusulkan pekerjaan yang tidak bisa tuntas di bulan April ini, ada kreteria teknis yang diberikan untuk Inpres jalan,” katanya.
Untuk diketahui sekitar 180 kilometer (km) jalan provinsi dalam kondisi rusak parah. Total jalan provinsi di NTB sepanjang 1.484,43 km. Dimana lebih dari 10 persen dalam kondisi rusak parah. Ia juga menyebut bahwa secara keseluruhan, total panjang jalan di Provinsi NTB 8.034,89 km. Yang terdiri atas jalan nasional 934,55 km, jalan provinsi 1.484,43 km, dan jalan kabupaten 5.625,9 km.
“Tingkat kemantapan jalan nasional saat ini 97,04 persen, sedangkan kemantapan jalan provinsi sebesar 84,52 persen,” sebutnya.
Ia juga membeberkan mengenai kondisi jalan provinsi di Pulau Lombok sudah mantap 90 persen, sedangkan di Pulau Sumbawa baru 70 persen. “Di Pulau Sumbawa, jalan provinsi yang rusak parah paling banyak di Kabupaten Bima,” katanya.
Namun hanya masalah jalan rusak, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah Pulau Sumbawa. Seperti di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk semua kabupaten/kota akan diberikan bantuan bronjong dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk menangani lokasi – lokasi sungai termasuk pantai yang terkena abrasi. Khusus Kota Mataram, untuk penanganan abrasi di sekitar pesisir pantai Ampenan.
“Selanjutnya usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di Pulau Lombok yaitu SPAM Regional untuk mendapatkan air baku dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di mata air Sesaot Lombok Barat. Sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa beberapa ruas jalan daerah di NTB yang telah diajukan Pemprov akan diupayakan untuk mendapatkan penanganan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi ditangani melalui anggaran kementerian. Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah akan turun di tahun 2023,” terangnya. (cr-rat)
