MATARAM – Selain pekasih yang tidak pernah menerima insentif selama sembilan bulan, ternyata nasibnya hampir sama dengan guru. Isi dompet mereka kering. Para guru honorer, guru ASN, guru PPPK sudah sembilan bulan tidak terima tambahan penghasilan (tamsil).
Kondisi ini sangat miris terjadi di Kota Mataram, persoalan kesejahteraan pengawai belum optimal. Berbeda dengan kabupaten/kota lainya di NTB. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Besaran tamsil yang diberikan kepada guru non PNS adalah Rp 250.000 per bulan. Tamsil merupakan singkatan dari Tambahan Penghasilan. Tamsil diberikan kepada guru non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik. Besaran tamsil untuk guru ASN Rp 600.000 per bulan sudah 9 bulan tidak cair. Sedangkan tamsil untuk non asn non seperti guru honorer Rp 250 per bulan. Daerah harus mengeluarkan terlebih dahulu, baru diganti oleh pemerintah pusat.
Anggota Badan Anggaran Ismul Hidayat mengatakan, banyak masuk aduan soal insetif, sampai tamsil ini sudah lama mengemuka dikalangan guru, tenaga honorer, serta beberapa pekerja lainya seperti pekasih. ‘’Kami sangat sayangkan, sudah sembilan bulan mereka tidak terima tamsil. Ini soal kesejahteraan pengawai dan untuk kehidupan mereka,’’ sesalnya kepada Radar Lombok, Minggu (10/11).
Selama ini, banggar sudah beberapa kali menyuarakan soal kesejahteraan ini. Namun sayang, masih belum diakomodir dan TAPD selalu mengalihkan anggaran ke program yang terkesan dipaksakan. Seperti di nota keuangan APBD tahun 2025, masih banyak anggaran yang dialihkan ke program yang lain, tidak fokus untuk kesejahteraan tenaga pengawai. Seperti tenaga honorer, tenaga penujang lainya yang mendukung pemerintah.
Beberapa program kegiatan prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 antara lain yaitu, pembangunan gedung wali kota, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan drainase perkotaan dan peningkatan jalan, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan dan peningkatan permukiman, serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS. ‘’Selama ini tidak pernah membicarakan persoalan kesejahteraan warga maupun pengawai,’’ sesalnya.
Sementara itu, Pjs Wali kota Mataram Tri Budiprayitno menyampaikan, persoalan penggunaan anaggaran terus menajdi perhatian dan pembahasan bersama banggar dan TAPD. ‘’Kita ingin selesaikan dan fokus untuk kesejahteraan, seperti apa aspirasi dari bawah harus kita respon secara cepat. Kita akan lakukan pembahsan bersama TAPD terkait dengan kesejateraan maupun program lainya yang akan difokuskan di Kota Mataram sebelum APBD tahun 2025 ditetapkan,’’ katanya. (dir)
