GIRI MENANG – Hampir setiap musim hujan dalam sepuluh tahun terakhir, sebagian wilayah Kecamatan Sekotong terendam banjir. Adanya tambang liar yang merusak lingkungan di wilayah setempat menjadi salah satu penyebab banjir. Di samping karena buruknya drainase di wilayah pemukiman warga.
Sebagaimana pemberitaan koran ini sebelumnya, beberapa desa di Kecamatan Sekotong dilanda banjir. Pemerintah didesak lebih serius menangani banjir baik penanganan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. “ Adanya aktivitas tambang jadi salah satu pemicu. Kerusakan lingkungan di bukit-bukit yang ada menyebabkan air tidak terserap dan turun ke bawah,” ungkap Mu’tamad, warga Sekotong.
Rabu (1/1/) lalu hampir semua daerah di Kecamatan Sekotong dilanda Banjir. Terdapat tujuh desa terdampak banjir yakni Sekotong Tengah, Sekotong Barat, Pelangan, Batu Putih, Buwun Mas, Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Blongas. Ada ratusan rumah terendam banjir, termasuk fasilitas publik, juga putusnya jembatan. Warga berharap banjir di wilayah Sekotong ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Seperti harapan beberapa warga Desa Sekotong Tengah yang rumah mereka berlokasi dekat sungai. Kendati sudah dibangun bendungan di daerah itu sedikit mengurangi dampak, namun ketika hujan lebat bendungan itu tak mampu menampung sehingga air mengalir deras ke sungai. Ditambah lagi, ada aliran sungai lain yang mengalir pada jalur yang sama. Air sungai mudah naik ke pemukiman warga karena tebing sungai tak ada beronjongnya.””Kami berharap dibangunkan beronjong atau talud sungai,” harap Kadus Telaga Lebur Loang Baloq, Mohri, kemarin.
Air laut juga naik. Penanganan jangka panjang untuk pencegahan banjir sudah diusulkan melalui dusun, desa ke pihak terkait di serta BWS. Namun hasilnya belum ada tindaklanjut. “Sudah sering kita lakukan namun hanya di survey lalu menghilang sampai sekarang,”ungkap Kadus Madak, Abdul Aziz.
Pihaknya mengusulkan ke BWS, Dinas PU NTB, bahkan pihak terkait seperti Dinas PU sudah turun melakukan survei tiga kali. Namun mereka hanya turun survei tanpa tindaklanjut. Pihaknya sangat berharap agar penanganan penyebab banjir diprioritaskan agar tidak terjadi terus-menerus. Sekdes Kedaro, Sahidallah, menyampaikan banjir harus diidentifikasi dari hulu sampai hilir selain dari intensitas hujan yang cukup tinggi. Seperti apa penyebab hulunya, apakah karena alih fungsi hutan yang masif untuk pertanian atau penyebab hilir yakni karena pengelolaan sampah yang buruk. “Potensi banjir pasti ada karena kalau daerah berada di dataran rendah, namun yang masih menjadi penyakit adalah penanganannya yang belum efektif agar banjir cepat surut, sehingga mobilitas warga tidak terganggu,”katanya.
Menurutnya persoalan banjir ini persoalan bersama, termasuk persoalan pemerintah desa. Namun kebanyakan Pemdes dalam kebijakan anggaran kurang pro lingkungan, Desa dalam hal ini lebih banyak mengutamakan rabat beton jalan. Minim sekali menganggarkan untuk isu lingkungan dalam kebijakan anggaran di desa masing-masing.
Sementara itu Kades Buwun Mas Rochidi menyampaikan, di desanya secara umum butuh penangan atau perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang harus menjadi prioritas pertama. Karena drainase sepanjang jalan itu tidak ada sehingga air sungai meluap ke pemukiman penduduk. Masalah banjir ini tak bisa hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait saja namun harus berkolaborasi dengan semua pihak baik pusat, provinsi, kabupaten hingga level desa.
Kaitan dengan penanganan banjir, semua upaya sudah dilakukan pihaknya. Baik melalui Musrenbang tiap tahun selalu diusulkan, bahkan pihaknya pernah dijanjikan pasti pada tahun 2020, namun karena Covid-19 akhirnya batal. Soal bendungan yang diharapkan warga dibangun untuk mengurangi banjir daerah itu, tentu Pihaknya akan menindaklanjuti. Sejauh ini beberapa bendung yang sudah dibangun namun tidak membantu (mengurangi banjir) karena volumenya kecil. Diakui pihak BWS pernah menangani masalah Kali Bengkang berupa normalisasi sungai.
Anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong- Lembar H. Sahwan menyampaikan bahwa beberapa daerah di Sekotong langganan banjir seperti Desa Buwun Mas, Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Blongas. Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditangani baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pihaknya pun sudah mengkoordinasikan dengan Pemkab dan DPRD untuk penanganan lebih serius. “Harapan kami pemerintah lakukan penanganan serius,” tegasnya.
Dalam hal penanganan darurat atau sementara bencana, Pemda diminta lebih cepat dan responsif untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak. “Pemerintah cepat tanggulangi dulu kebutuhan sementara warga, untuk makan minum, air bersih, logistik lainnya biar ada kehadiran pemerintah sebagai penguasa negara,”tegasnya. Menurut Politisi Demokrat in, Penanganan bencana ini tidak jelas baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Merespon harapan warga ini, Kalak BPBD Lobar H. Sabidin menyampaikan bahwa langkah Pemda bertahap. Dimana BPBD melakukan penanganan darurat ketika bencana terjadi. Setelah itu ditangani oleh OPD terkait. “Misalnya ada lahan pertanian atau kebun petani kena banjir, itu tanggung jawab Dinas Pertanian, kalau jalan putus itu tangung jawab Dinas PU, kalau rumah terdampak itu tangung jawab Dinas Perkim, kalau dampak sosial itu urusan Dinas sosial,” terangnya.
Dalam konteks mitigasi bencana banjir, tentu Pemda berupaya melakukan itu. Seperti penanganan sungai rawan banjir, Pihaknya sering melapor ke BWS. “BWS tangani sungai,”ungkapnya.(ami)
