Tambak Udang PT. BSB Belum Kantongi Izin

Tambak Udang PT. BSB Belum Kantongi Izin
TAMBAK: Meski belum mengantongi izin. Namun PT. BSB sudah mulai melakukan pengerjaan di lokasi tempat akan dibuat tambak Udang di Dusun Pulur, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia. (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Aktifitas tambak udang milik PT Berkat Sejahtera Bersama (BSB) yang berlokasi di Dusun Pulur, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, kini menjadi sorotan masyarakat. Ini disebabkan karena perusahaan tersebut ternyata tidak mengantongi izin. Namun meski izin belum dikantongi, dilokasi proyek tambak itu pihak perusahaan sudah mulai beraktifitas.

Luas lahan yang akan dijadikan lokasi tambak udang  kurang lebih sekitar 9 hektar.  Namun yang disayangkan, sejauh ini belum ada tindakan tegas dari Pemkab Lotim untuk menghentikan sementara aktifitas pengerjaan yang dilakukan di lokasi tambak.

“Tidak boleh melakukan pengerjaan apapun. Sebelum dikeluarkan izin, tetap tidak boleh,” terang Kasi Pelayanan dan Infomasi Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim, M. Saipuddin ketika dikonfirmasi di kantornya Selasa (30/5).

Dikatakan, jika pihak perusahaan melakukan pengerjaan sebelum ada izin, jelas itu merupakan suatu pelanggaran. Maka itu perlu untuk dilakukan pencegahan. Namun terkait dengan penertiban, itu sama sekali bukan kewenangan mereka. Melainkan tugasnya Pol PP dan aparat kepolisian.

“Kalau mereka melakukan pengerjaan, belum ada izin. Sebaiknya dilaporkan ke Pol PP dan polisi ,” sarannya.

Dikatakan, perusahaan yang memiliki tambak itu belum mengajukan izin usaha budidaya tambak udang  ke perizinan. Namun perusahaan itu hanya sebatas  mengambil blangko. Meski blangko telah diambil, belum tentu mereka akan mengajukan izin.

Yang jelas katanya, jika nantinya perusahaan itu mengajukan permohonan izin, tentu ada sejumlah tahapan  dan proses yang akan dilakukan sebelum izin diterbitkan. Pertama Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKRD), terlebih dulu akan melakukan kajian untuk menentukan apakah lokasi tempat tambak itu sesuai dengan tata ruang atau tidak. “Kalau tidak sesuai dengan tata ruang tentu ditolak. Tapi kalau sesuai, kita akan rekomendasikan jika lokasi dinyatakan cocok untuk Tambak Udang,” terang dia.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari tata ruang selanjutnya kembali akan dijaukan ke Dinas  Lingkungan Hidup (DLH) terkait dengan izin lingkungan. Jika lokasi tambaknya diatas lima hektar, maka perusahaan  tersebut harus menggunakan izin Amdal.

Terpisah Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lotim Sarwin  mengaku sangat menyayangkan sikap dari pihak perusahaan yang menjual nama bupati. Pihak perusahaan mengaku, mereka melakukan pengerjaan  karena telah mendapatkan rekomendasi dari bupati.

Padahal bupati sendiri tidak pernah memberikan rekomendasikan apapun. Dan segala pengerjaan yang dilakukan perusahaan tambak itu, jelas  telah menyelahi ketentuan, lantaran mereka belum mengantongi izin.

“Perusahaan ini belum kantongi izin. Tapi mereka menjual nama   Bupati.  Ini yang  sangat saya sesalkan, padahal bupati sendiri tidak pernah memberikan rekomendasi,” terangnya.

Dia menduga, aktifitas tambak udang PT BSB ini diduga ada praktik tersebulung, yang melibatkan aparat pemerintah di tingkat kecamatan , hingga tingkat desa dengan pihak perusahaan. Menyikapi persoalan ini, dia pun berencana akan mengadukan masalah ini ke komisi I DPRD Lotim untuk dilakukan hearing.

“Saya layangkan surat hearing ke dewan. Nanti disana kita akan bongkar dugaan konspirasi terselubung aktifitas tambak di Desa Labuan Panda ini,” tutup Sarwin. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid