GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajukan penambahan penyertaan modal keBank NTB dan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Lombok Barat. Sebelum memberikan persetujuan, DPRD melakukan rapat dengan manajemen PT Bank NTB Syariah. Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, hadir mengikuti rapat.
Dirut Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo menyatakan dewan meminta penjelasan terkait pemanfaatan lima titik aset yang akan dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal. Dimana lima titik aset tersebut akan dimanfaatkan oleh Bank NTB Syariah.” Lima titik aset yang akan menjadi penyertaan modal kita manfaatkan untuk peningkatan pelayanan Bank NTB Syariah,” papar Kukuh.
Dalam rapat, DPRD Lobar meminta penjelasan dan ingin memastikan aset itu benar-benar sesuai peruntukan.”DPRD ingin memastikan aset ini bermanfaat, tidak terbengkalai jika dijadikan penyertaan modal,” tambahnya.
Untuk titik aset yang di timur Taman Narmada akan dimanfaatkan sebagai kantor cabang, memindahkan kantor yang di utara pasar Narmada ke jalan utama. Aset yang di Suranadi akan dimanfaatkan sebagai gedung arsip Bank NTB. Kemudian titik aset yang ada di Sekotong akan dijadikan sebagai kantor cabang pembantu. Aset yang di Kecamatan Gunung Sari sudah mulai dimanfaatkan menjadi KCP Gunung Sari. Sedangkan titik aset yang ada di Jalan Langko Mataram akan dimanfaatkan menjadi tempat pelatihan.” Jadi pemanfaatan lahan ini sudah kita sampaikan ke DPRD Lombok Barat,” katanya.
Kalau dihitung dengan nilai uang, lima titik aset itu nilainya sekitar Rp 24 miliar. Ini maka akan meningkatkan rasio kepemilikan saham Pemkab Lobar di PT Bank NTB Syariah dari rasio 3,24 persen menjadi 5,55 persen, “ Rasio peningkatan saham Lomba Barat naik mencapai 5 persen lebih,” ungkapnya.
Begitu juga akan ada penambahan yang didapat oleh Lombok Barat, yaitu berupa peningkatan penerimaan dividen tahun 2024. Saat ini besaran dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Untuk tahun 2021 dividen yang diterima Lombok Barat sekitar Rp 3,2 miliar. Jika tahun ini penyertaan modal lima titik aset masuk, maka tahun 2024 mendatang potensi dividen mencapai dua kali lipat dari dividen tahun 2021.”Kalau tahun depan jika penyertaan modal masuk, dividen bisa dua kali lipat,” tegasnya.
Terpisah Ketua Komisi I DPRD Lobar, TGH. Khudari menjelaskan, dewan meminta penjelasan Bank NTB Syariah terkait perencanaan bisnis dari tambahan penyertaan modal itu. DPRD tidak ingin penyertaan modal yang diberikan ini bernasib sama dengan aset yang diberikan kepada PT Tripat.” Ini yang kita antisipasi. Makanya tadi kita minta dipaparkan perencanaan bisnis dan meminta direkturnya langsung yang hadir,” jelasnya.
Pada intinya dari semua penjelasan yang diberikan, DPRD Lobar akan menyetujui permintaan penyertaan modal ini.” Pada prinsipnya permintaan penyertaan modal ini akan kami setujui, melalui komisi dan akan tindaklanjuti prosedurnya ke pimpinan terkait paripurna,” tegasnya.
Karena harus ada dilakukan MoU antara DPRD Lobar dengan Pemkab Lobar, karena nanti setelah MoU akan ditindaklanjuti oleh eksekutif apakah dalam bentuk penerbitan SK Bupati atau kebijakan yang lainnya.” Kita nilai dan kita dapati akan ada penambahan dividen untuk daerah,” ungkap politisi PKB ini.
Dengan adanya potensi penambahan dividen, ini bisa menjadi kesempatan bagi daerah untuk menambah PAD.(ami)
