GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan kebijakan meliburkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah terhitung hari ini. Selain itu Pemkab juga meliburkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga sekitar dua minggu kedepan. Hal ini dilakukan sebagai langkah menekan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Baehaqi, usai rapat kerja dengan para pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Lombok Barat menindak lanjuti hasil rapat Forkominda Kabupaten Lombok Barat, Senin (16/3).
Sekda menjelaskan, sesuai dengan hasil rapat, Pemkab membentuk Satgas penanganan virus Corona.” Satgas sudah resmi kita bentuk, dan sejumlah pelayanan akan dihentikan sementara selama 14 hari,” ungkapnya.
Beberapa kebijakan yang akan diberlakukan yakni kegiatan belajar-mengajar di sekolah akan dihentikan atau diliburkan mulai hari Selasa (hari ini-red) sampai 14 hari kedepan, kecuali untuk siswa kelas IX SMP yang akan melakukan kegiatan Ujian Nasional (UN) mereka tetap masuk untuk melaksanakan kegiatan persiapan ujian.”Mulai hari Selasa sekolah diliburkan, kecuali yang kelas IX tetap masuk persiapan UN,” katanya.
Begitu juga untuk pelayanan Dukcapil akan dihentikan sementara. Untuk semua jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil untuk sementara waktu akan dihentikan, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak atau kondisi darurat sehingga masyarakat yang mengakses pelayanan akan dilayani.” Kecuali jika sangat mendesak baru kita layani,” tegasnya.
Tidak hanya itu, berbagai kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak tidak akan dilakukan seperti pelaksanaan apel paripurna tanggal 17, begitu juga sejumlah kegiatan perayaan HUT Lobar. Ada sekitar delapan agenda yang sudah siap dilaksanakan namun terpaksa ditunda diantaranya kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten, persiapan HUT Lobar dan berbagai kegiatan lainnya.”Ada delapan kegiatan yang kita tunda,” tegasnya.
Kebijakan yang lainnya dalam sektor pariwisata, Pemkab Lobar menegaskan untuk sementara menutup sejumlah tempat wisata seperti Taman Narmada dan kawasan pariwisata Senggigi, serta tempat wisata lainnya seperti kawasan gili di Sekotong. Untuk keberadaan kapal pesiar atau kapak yacht yang juga banyak datang ke Lombok untuk sementara dihentikan dulu.”Kesehatan masyarakat Lobar lebih penting, ketimbang tamu yang akan datang ke Lombok,” ungkapnya.
Kebijakan ini akan terus dievaluasi. Jika memang hasilnya semakin ada tentunya akan ada solusi yang akan diberikan oleh Lobar.” Kalau semakin lama semakin parah, bisa jadi kita lakukan lockdown di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya.
Untuk mendapatkan informasi dan penanganan terikat virus Corona, Pemkab Lobar juga sudah membentuk call center yang berpusat di Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi, bisa menghubungi call center tersebut. Kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemkab Lobar selama 14 hari kedepan, semua pejabat kepala OPD yang ada di Kabupaten Lombok Barat tidak diperbolehkan melakukan kunjungan kerja luar daerah, bahkan Pemkab Lobar juga tidak akan menerima tamu yang datang berkunjung ke Pemkab Lobar.”Hasil dari rapat ini akan kita jadikan edaran, untuk disampaikan kepada semua kepala desa dan disampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, mengatakan selama 14 hari kedepan lembaga DPRD Lobar sudah mengambil kebijakan sesuai hasil rapat yaitu tidak ada kegiatan penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah maupun anggota DPRD Lobar tidak ada yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar kota.” Jadwal kunjungan kerja kita tunda sampai 14 hari kedepan termasuk tidak menerima kunjungan kerja dari luar,” tegasnya saat ditemui kemarin.
Begitu juga untuk sejumlah kegiatan para wakil rakyat yang sudah disiapkan untuk kegiatan pembahasan LKPJ dan rapat paripurna, atau kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak untuk sementara ditunda. “ Termasuk kegiatan rapat-rapat di DPRD Lobar akan ditunda dulu,” tegasnya.
Terhadap masih aktifnya ASN yang masuk selama 14 hari, pihak DPRD Lobar meminta agar semua OPD menyediakan hand sanitizer untuk disetiap kantor. Sedangkan untuk pelayananan publik yang wajib buka dan tidak ditutup hanya pelayanan di Puskesmas, dan rumah sakit. Apakah kedepannya ASN Lobar harus diliburkan juga?. Menurut Nurhidayah tergantung bagaimana hasil pantauan lapangan, jika kondisi lebih baik dari sekarang tidak perlu diliburkan, tetapi jika kondisi lebih buruk lagi, mungkin pemerintah daerah sebaiknya meliburkan ASN.(ami)
