MATARAM–Ketua DPC PPP Lombok Timur Pahroruzi menegaskan bahwa 8 DPC kabupaten kota se-NTB minus Lombok Tengah dan Lombok Utara tetap solid dan kompak mendukung Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB periode mendatang. “Sampai saat ini kita (8 DPC kabupaten/kota) tetap solid,” katanya kepada Radar Lombok, Kamis (11/3) kemarin.
Ditegaskan, kendati jadwal Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW NTB beberapa kali mengalami pengunduran. Namun pihaknya memastikan arah dukungan 8 DPC kabupaten/kota tidak goyah. Pihaknya tetap memberikan dukungan kepada Wakil Ketua DPRD NTB itu sebagai calon ketua di Muswil. “Dan kita pun tetap berkomunikasi dengan Pak Muzihir sebagai calon ketua DPW yang kita dukung,” paparnya.
Oji panggilan akrabnya, tak menampik bahwa Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri terus bergerilya mendatangi dan meminta dukungan DPC kabupaten/kota sebagai calon ketua DPW di Muswil. Namun pihaknya menganggap itu hal biasa. Ia memastikan, 8 DPC tak terpengaruh dengan manuver itu. Pasalnya, penentuan arah dukungan 8 DPC itu dipastikan sudah sesuai AD/ART partai.
Diketahui, DPC Lombok Timur adalah DPC yang pertama kali menyatakan dukungan kepada Muzihir. Keputusan diambil pada rapat pimpinan cabang (Rapimcab). “Sah-sah saja pak Sekwil meminta dukungan. Tapi kami sudah tetapkan dukungan ke pak Muzihir, dan ini sudah sesuai AD/ART partai,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya sejauh ini masih menunggu juklak dan juknis terkait pelaksanaan Muswil dan Muscab. Terutama terkait persyaratan calon ketua dan proses pemilihan ketua, baik di tingkat DPW dan DPC. Selain itu, DPP juga belum menetapkan terkait jadwal pelaksanaan Muswil dan Muscab. Tetapi DPP rencananya akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 12 Maret. “Kita tunggu informasi lebih lanjut nanti di rapimnas,” lugasnya.
Sebelumnya, Wakil ketua DPRD NTB Muzihir menyatakan arah dukungan 8 DPC kabupaten kota se-NTB minus Loteng dan Lombok Utara tidak bisa diotak-atik. Karena arah dukungan itu sudah ditetapkan dalam Rapimcab.
Surat pernyataan dukungan pun sudah dibuat dan ditandatangani bermeterai oleh ketua dan sekretaris DPC. “Jika pun arah dukungan berubah, perubahan arah dukungan ulang harus diputuskan lewat Rapimcab ulang. Jika tidak melalui Rapimcab, maka penentuan arah dukungan itu tidak sesuai aturan partai,” pungkasnya. (yan)
