Tak Sebanding Harga Rokok

Tak Sebanding Harga Rokok
Ladang tembakau.(ist)

Perusahaan Kurangi Kuota Pembelian Tembakau

MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB, H Khairul Warisin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak tinggal diam atas kegaduhan yang terjadi pada petani tembakau. Mantan wakil Bupati Lombok Timur ini menilai sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas demi kesejahteraan petani tembakau.

Khairul Warisin mengatakan, banyak masalah yang dihadapi petani tembakau saat ini. Padahal seharusnya, petani bisa bahagia pada masa panen. “Gubernur seharusnya kumpulkan semua pengusaha tembakau. Kenapa ada yang kurang beli? Kenapa masih ada perusahaan yang tidak membeli? Seharusnya diberikan sanksi,” ujarnya kepada Radar Lombok di ruang fraksi Gerindra DPRD NTB, Senin (16/9).

Selaku mantan pejabat eksekutif, Warisin memiliki pemahaman cukup baik tentang tembakau. Mulai dari adanya permainan, petani yang dikorbankan dan lain-lain. Di situlah peran pemerintah daerah. Apalagi izin perusahaan tersebut berada di provinsi. Seharusnya peran Pemprov NTB bisa lebih maksimal. “Selama ini, peran pemerintah yang kurang. Padahal izin tembakau ada di provinsi. Kalau petani rugi, ya Gubernur dan Bupati harus bertanggung jawab. Harus responsif,” pinta mantan calon Bupati ini.

Adanya pengurangan jumlah pembelian oleh perusahaan, menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap penyerapan produksi tembakau. Belum lagi masalah petani swadaya yang akhirnya kesulitan menjual tembakau. Perusahaan seolah-olah sangat selektif membeli tembakau. Hal itu tidak lepas dari pola permainan untuk merusak harga. “Pengusaha ini kan sebenarnya butuh tembakau, tapi ngeles. Mereka sengaja kadang menolak beli tembakau petani. Di sinilah kepala daerah harus tegas,” katanya.

Apabila alasan perusahaan tidak membeli tembakau petani karena tidak masuk binaan, sejak lama puluhan ribu petani di Lombok tidak bermitra dengan perusahaan. “Dulu-dulu kan tetap mereka beli tembakau petani swadaya. Knapa sekarang malah susah sekali petani jual tembakau,” herannya.

Menurut Warisin, jumlah petani binaan hanya sekitar 12 ribu orang. Sementara petani swadaya jumlahnya hampir dua kali lipat. “Sikap Gubernur harus jelas. Gubernur tidak pernah panggil perusahaan, kan punya SKPD terkait. Kasi sanksi dong kepada perusahaan yang tidak mau beli,” sarannya.

Kepada gubernur, Warisin juga mengajak agar orang nomor satu di NTB itu sesekali turun langsung melihat petani tembakau. Dengan begitu, gubernur akan mengetahui bagaimana lelahnya petani mengurus tembakau.

Memelihara tembakau, lanjutnya, sangat rumit dan melelahkan. Menanam tembakau hingga kemudian panen, prosesnya jauh lebih rumit dari pada memelihara bayi. “Tapi kok setelah masa panen, perusahaan malah begini. Pemerintah juga terkesan diam. APTI harus keras juga bersuara, bila perlu demo pemerintah,” kata Warisin.

Dalam dunia usaha, disadari selalu ada permainan. Namun Warisin tidak rela, jika permainan tersebut menghancurkan petani. “Namanya petani itu, hanya minta harga stabil. Tembakau yang ditanam dengan susah payah bisa terjual. Ini kan aneh sekali, harga rokok selalu naik, tapi harga tembakau justru murah,” ucap Khairul Warisin.

Masalah tembakau sudah menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah telah memberikan instruksi agar Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) memberikan atensi serius atas masalah yang dihadapi petani tembakau.

Kepala Distanbun Provinsi NTB, H Husnul Fauzi menggelar jumpa pers terkait kegaduhan yang terjadi dalam penjualan tembakau. “Kuota pembelian perusahaan, memang berkurang. Kami sangat sayangkan makanya,” kata Husnul menjawab Radar Lombok dalam jumpa pers tersebut.

Husnul mengaku pihaknya tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, Pemprov NTB atas nama gubernur akan bersurat kepada perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah kuota pembelian. Isi surat tersebut intinya meminta perusahaan untuk menambah kuota pembelian tembakau. “Masa ada perusahaan yang biasanya beli 10 ribu ton, sekarang hanya akan beli 3 ribu saja. Sangat disayangkan. Hampir setengah turun kuota pembelian,” ungkapnya.

Upaya tersebut diharapkan bisa mendapat sambutan positif dari perusahaan. Artinya, perusahaan mau menambah jumlah kuota. “Tapi kalau soal harga, tidak benar harga tembakau sekarang turun harga,” tegas Husnul.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, harga tembakau tidak turun. Harga sesuai dengan kualitas atau grade tembakau. Bahkan untuk top grade bisa mencapai Rp 49 ribu per kilogram. Selanjutnya untuk low grade (kualitas rendah) harganya sekitar Rp 6 ribu sampai Rp 10 ribu. “Kalau ada yang ingin low grade harganya tinggi Rp 15 ribu misalnya, ya gak perlu didengar. Ada calo yang bermain di sini,” ungkapnya.

Selain itu, harga tembakau merupakan kesepakatan bersama antara perusahaan dan petani yang difasilitasi pemerintah. “Top grade bahkan bisa minta Rp 50 ribu, tapi kalau ada yang minta Rp 55 ribu, pasti bukan petani yang minta,” ujarnya.

Ditegaskan, tidak ada yang bisa mengintervensi harga tembakau. Termasuk Pemda maupun Presiden. “Harga itu ditentukan melalui musyawarah. Dan tidak bisa juga kita samakan harga tembakau di semua perusahaan. Karena tentu beda-beda,” katanya.

Persoalan utama saat ini, petani swadaya seringkali menjual tembakau bukan kepada perusahaan. Banyak petani yang menjual tembakau kepada para tengkulak atau calo. Sementara yang menjual tembakau ke perusahaan, justru para tengkulak tersebut. Apabila rantai tengkulak bisa dipotong, maka masalah petani tembakau akan selesai. “Masalah utama kita itu tengkulak. Makanya harus potong peran tengkulak. Petani harus jual langsung ke perusahaan, jangan ke tengkulak,” imbau Husnul.

Husnul menjamin semua tembakau petani akan dibeli perusahaan. Semuanya sudah diperhitungkan, dan tahun ini juga tidak tepat jika dianggap over produksi. Potensi produksi tembakau tahun ini mencapai 43.757 ton di luar tembakau rajangan. Sementara rencana pembelian tembakau oleh perusahaan hanya sekitar 21.597 ton. “Jadi ada selisih 22.161 ton. Tapi itu nanti akan dibeli juga kok oleh perusahaan yang belum melapor. Itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” kata Husnul. 

Terdapat 30 titik pembelian tembakau. Para petani bisa memanfaatkan itu. “Kami pastikan yang 43 ribu ton akan terserap. Hanya saja, waktu pembelian september sampai akhir Oktober. Bahkan sampai februari masih bisa perusahaan beli, tapi kami yakin sebelum Desember sudah terserap semua,” kata Husnul.

Perwakilan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Syamsul Hakim mengaku bersyukur dengan harga tembakau saat ini. “Trend tembakau dunia turun harga. Bahkan hanya Rp 2 Dollar per kilo, lebih mahal harga tembakau Lombok. Di gudang juga hanya turun sekitar Rp 500,” katanya. (zwr)