Tak Hadir Sidang Bawaslu, Gubernur Perintahkan Tiga Kadis Mewakili

FAISAL HARIS/RADARLOMBOK.CO.ID MEWAKILI: Tiga kepala dinas lingkup Pemprov NTB mewakili Gubernur NTB dalam persidangan Bawaslu, Senin (4/1/2021).

MATARAM–Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak hadir secara langsung memenuhi panggilan sidang Bawaslu, Senin (4/1/2021). Ia meminta tiga kepala dinas (kadis) mewakili. Yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Yusron Hadi, Kepala Dinas Pertanian NTB Husnul Fauzi, dan PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman NTB Jamaludin. “Sudah diwakilkan ke kadis-kadis terkait. Mereka yang lebih tahu detail tentang program-program mereka,” singkat Zulkieflimansyah melalui pesan WhatsApp.

Seperti diketahui, Bawaslu melakukan sidang pelanggan terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Sumbawa 2020. Dalam kasus ini, pasangan Syarafuddin Jarot-Mokhlis melaporkan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) dengan dugaan pelanggaran TSM. Dewi adalah adik Zulkieflimansyah. Di antara yang menjadi bahan pelaporan adalah sejumlah bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang diterjunkan di Sumbawa saat tahapan pilkada.

Adapun dalam rekapitulasi suara 9 Desember lalu, Mo-Novi menjadi peraih suara terbanyak dari lima paslon yang ada, yakni 69.683 atau 25,35 persen, dan Jarot-Mokhlis 68.801 atau 25,03 persen. Hanya Selisih 882 suara. “Kami mewakili Bapak Gubenur memenuhi undangan Bawaslu terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Sumbawa itu saja. Karena kita sudah dapat perintah tugas ya kita hadir,” ungkap Kepala DKP NTB Yusron Hadi sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Kehadirannya lanjut Yusron untuk memberikan klarifikasi dan ketarangan di hadapan majelis persidangan. Pihaknya sudah siap dengan data.

Kepala Dinas Pertanian NTB Husnul Fauzi juga mengatakan hal sama. Kehadirannya atas dasar perintah pimpinan. Soal materi yang disampaikan ia enggan membeberkan rinci. “Kalau masalah distribusi (traktor) kita tidak tahu, karena bukan kita, karena sudah ada kontraknya antara penyalur dengan PPK. Jadi dalam ini kita tidak tahu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada instruksi khusus dari Gubernur soal bantuan tersebut, Husnul juga menegaskan tidak ada karena hal itu murni yang disalurkan sesuai apa yang menjadi tugas dan fungsi. “DPA yang kita terima sebagai tugas kita untuk mengeksekusi, berapa di akhir tahun ya kami eksekusi sesuai yang ada. Jadi tidak ada perintah khusus yang disampaikan pimpinan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Plt Kadis Perkim Jamaludin juga menegaskan bahwa program yang disoalkan sudah tertera di APBD Perubahan. “Intinya kami dari pemprov sudah menyiapkan apa yang menjadi jawaban dalam persidangan,” tambahnya. (sal)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaBeraksi, Jatuh, Ilham Masuk Penjara
Berita berikutnyaRinjani Ditutup, BTNGR akan Perbaiki Jalur Pendakian