MATARAM – Keberadaan Badan Kehormatan (BK) DPRD di seluruh kabupaten/kota termasuk DPRD Provinsi NTB selama ini tidak memiliki taji. Padahal wewenang yang dimiliki sangat besar bahkan bisa memberhentikan anggota DPRD.
Alat kelengkapan dewan yang seharusnya paling dihormati dan ditakuti itu hanya dipandang sebelah mata saja. "Mulai saat ini BK harus bangkit, untuk apa kita berada di Badan Kehormatan tapi tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Ketua BK DPRD Provinsi NTB, Busrah Hasan di sela-sela pertemuan pimpinan dan anggota BK DPRD Kabupaten/Kota se-NTB yang diselenggarakan BK DPRD NTB di hotel Jayakarta, 2-4 Juni lalu.
Pertemuan BK se-NTB itu dihajatkan untuk merumuskan berbagai persoalan yang selama ini menjadi tangggungjawab BK. Hadir dalam pertemuan tersebut semua jajaran BK dari 10 Kabupaten/Kota yang jumlahnya mencapai 50 orang lebih.
Salah satu hasil rumusan yang cukup penting adalah soal absensi. Selama ini banyak anggota dewan yang jarang masuk tanpa alasan. "Kita akan siapkan absensi, jadi setiap hari dewan harus masuk kalau tidak ada agenda lembaga di luar," kata Busrah.
Beberapa anggota dewan jarang sekali masuk kantor, mereka semau-maunya datang atau tidak ke gedung DPRD. Padahal keberadaan anggota dewan sangat penting, meskipun tidak ada agenda tetapi waktu luang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan dewan yang lain dalam hal pengawasan mitra kerja masing-masing. Anehnya, kalau ada kunjungan kerja ke luar daerah tidak ada satupun yang berhalangan.
Dalam kesempatan tersebut, Busrah juga menegaskan kedepan BK akan lebih aktif menjaga nama baik lembaga yang terhormat itu. Siapapun yang melanggar Tata Tertib (Tatib) akan ditindak tegas. "Kami memang harus hati-hati karena ini lembaga politik, tapi sikap tegas memang penting. Masa selamanya kita harus begini terus," ucap politisi Golkar ini.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB ini tidak hanya menyentil anggota dewan yang jarang masuk, rapat paripurna yang selalu terlambat juga menjadi sorotannya. "Malu kita sama rakyat, makanya kedepan juga kita harus bisa lebih disiplin lagi terutama saat paripurna," tandasnya.
Staf Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI, Zulfikar yang berada di lokasi pertemuan mengaku bangga dengan adanya inisiatif pertemuan tersebut. Pasalnya, nama besar MKD sampai saat ini belum bisa turun sampai ke daerah-daerah.
Dikatakan, kondisi BK di NTB tidak jauh berbeda dengan beberapa BK di daerah lain. Upaya penguatan memang harus dilakukan. "Nama BK rencananya akan dirubah menjadi MKD seperti di pusat, RUU-nya sudah masuk Prolegnas dan tidak lama lagi diketok. Peran MKD lebih diperkuat termasuk di daerah-daerah," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB dari PKS Abdul Hadi mengingatkan semua jajaran BK agar bisamenjadi suli teladan. Setidaknya dalam hal kedisiplinan, jangan sampai ada jajaran BK yang jarang masuk kantor.
Menurut Hadi, masalah utama dewan saat ini memang tentang disiplin. BK diminta untuk lebih garang lagi kedepannya. "Untuk meningkatkan bergening BK, haruslah bersikap tegas. BK memang sepertinya harus lebih garang lagi," kata Hadi. (zwr)
